BPHTB dan PBG Resmi Gratis, Kemendagri Dorong Daerah Dukung Rumah Layak untuk Rakyat Kecil

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Maryati |

Minggu , 19 Oct 2025 - 20:30

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta kepada kepala daerah untuk mempermudah pengurusan rumah bersubsidi-Foto : ANTARA-

"Untuk kategori rumah umum dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya 48 meter persegi," katanya.

Menurut dia, program pembebasan BPHTB itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) OKU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kemudian, mengacu pada keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, dan 600.10-489 Tahun 2024.

“Ini merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa MBR memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah layak huni,” kata Yoyin.

Menurut dia, Bapenda OKU saat ini telah memverifikasi sebanyak 676 berkas BPHTB yang diajukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Seluruh berkas tersebut dibebaskan dari kewajiban pajak atau nol persen dengan total nilai mencapai Rp2,6 miliar.

"Sebelum ada kebijakan ini, setiap berkas biasanya dikenakan pajak sekitar Rp4,3 juta. Tapi saat ini semuanya gratis," katanya, menegaskan.

Hanya saja, ia mengatakan, kebijakan itu memang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKU yang berkurang di mana tercatat realisasi BPHTB per Oktober 2025 baru sebesar Rp2,5 miliar atau 34,39 persen dari target sasaran.

"Meski penerimaan daerah berkurang, tapi manfaat sosialnya jauh lebih besar bagi masyarakat," ujar dia. (ant)

bphtb dan pbg resmi gratis, kemendagri dorong daerah dukung rumah layak untuk rakyat kecil                            koranpalpos.com - menteri dalam negeri tito karnavian menyampaikan saat ini sebanyak 509 pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan daerah tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mbr.
kebijakan pembebasan atau penggratisan bphtb dan pbg tersebut dirancang sebagai program ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat, sekaligus menjadi solusi bagi rakyat yang belum memiliki rumah layak huni.
"program ini berbasis ekonomi kerakyatan, karena presiden menyadari masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah layak," kata tito dalam keterangannya di jakarta.
baca juga:whoosh di persimpangan : cepat di rel, berat di neraca !
tito menjelaskan kebijakan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan program tiga juta rumah yang digagas presiden prabowo subianto.
ia mendorong seluruh pemda untuk aktif mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah dengan membebaskan bphtb dan pbg bagi mbr.
langkah ini penting agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membangun atau merenovasi rumah tanpa terbebani biaya perizinan.
baca juga:pertemuan pagi ceria turunkan keterlambatan murid, kemendikdasmen perkuat karakter dan siapkan generasi global
"bphtb yang semestinya 5 persen dari njop kini menjadi nol. pbg juga sudah kami nolkan. tujuannya agar masyarakat kecil tidak terbebani biaya saat ingin membangun atau memperbaiki rumah," ujarnya.
untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, kemendagri memantau secara rutin setiap pekan perkembangan daerah yang belum menerbitkan perda pembebasan bphtb dan pbg.
tito menegaskan kemendagri akan terus mendorong seluruh kepala daerah agar kebijakan ini benar-benar dijalankan secara merata.
baca juga:jurnalisme beretika jadi pilar edukasi publik: kasus trans7 dan pelajaran dari dunia pesantren
"setiap minggu saya cek daerah mana yang sudah menerbitkan pbg untuk mbr dan mana yang belum. kami ingin semua daerah bergerak serempak," tuturnya.
program tiga juta rumah di bawah koordinasi presiden prabowo ini diproyeksikan mampu menumbuhkan perekonomian hingga 2 persen.
dampaknya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan sektor perbankan, pengembang, arsitek, desainer, hingga industri bahan bangunan.
baca juga:keterbukaan informasi publik jadi pilar ketahanan nasional di era disrupsi teknologi
"program ini punya efek domino besar, dari buruh bangunan, arsitek, hingga supplier material seperti kayu dan semen semuanya akan ikut bergerak," kata tito.
sementara menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) maruarar sirait meminta kepada kepala daerah untuk mempermudah pengurusan rumah bersubsidi sebagai komitmennya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
"saat ini realisasi rumah subsidi secara nasional untuk peringkat pertama masih diraih provinsi jawa barat dengan jumlah 45.673 unit. kemudian peringkat kedua, jawa tengah dengan jumlah 17.698 unit, ketiga sulawesi selatan sebanyak 16.295 unit dan kemudian provinsi jawa timur sebanyak 13.228 unit," katanya di sela sosialisasi program kredit usaha rakyat (kur) kementerian perumahan dan kawasan permukiman ri bersama pt semen indonesia (persero) tbk (sig) di surabaya.
ia mengemukakan, kenapa di jawa timur baru 13.228 unit padahal memiliki jumlah penduduk nomor dua terbesar setelah jawa barat.
"selain itu, jumlah penduduk di jawa timur yang belum punya rumah juga sebanyak 1,8 juta. bapak presiden prabowo sudah kasih rumah subsidi yang besar sekali.
sayang kalau di jawa timur masih nomor empat," katanya.
pihaknya juga meminta kepada gubernur jawa timur khofifah memfasilitasi kalau ada misalnya kebijakan-kebijakan bagi mbr yang saat ini dibuat gratis seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), persetujuan bangunan gedung (pbg) yang selama ini tidak pernah ada.
"baru pak prabowo yang lakukan itu. nah, itu tentu harus dilaksanakan di sampai tingkat kabupaten kota. kan mengeluarkan perkada yaitu peraturan kepala daerah," katanya.
direktur utama pt semen indonesia group (sig) indrieffouny indra pada kesempatan yang sama menyambut baik upaya pemerintah dalam memberikan subsidi dan kemudahan untuk kepemilikan rumah bagi mbr.
"tentunya hal ini akan membantu penjualan kami, karena dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan skema pembiayaan bagi kontraktor, pengembang perumahan dan juga toko bangunan terkait pinjaman bank.
"untuk menyambut kemudahan tersebut, kami juga menyiapkan beberapa keuntungan terutama pemilik toko bangunan yang ingin mendukung program ini," katanya.
salah satunya adalah dengan memberikan hadiah bagi pedagang toko bangunan yang mampu meningkatkan penjualan mereka.
karena, dengan berjalannya program ini tentunya memberikan manfaat bagi pemilik toko bangunan.
"kami juga optimistis mampu memenuhi kebutuhan semen yang digunakan untuk membangun rumah bagi mbr tersebut," katanya.
hadir dalam kegiatan tersebut, menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan agus harimurti yudhoyono (ahy).
mendagri tito karnavian, gubernur jawa timur khofifah indar parawansa, wali kota surabaya eri cahyadi.
di sisi lain, menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) maruarar sirait (ara) mengungkapkan menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi.
"saya ucapkan terima kasih kepada menteri keuangan atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, sehingga bunga rumah subsidi tetap 5 persen," ujar ara di jakarta.
dirinya juga menambahkan bahwa kuota untuk rumah subsidi pada tahun depan sebanyak 350.000 unit.
sedangkan pada tahun ini ada 45.000 unit program renovasi rumah oleh negara melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps), dan tahun depan alokasi anggaran naik untuk 400.000 unit bsps.
"saya sudah laporkan penyerapan anggaran di kementerian pkp, saya janjikan penyerapan kami itu di desember 2025 akhir itu paling tidak 96 persen itu akan tercapai," katanya.
sementara itu, menkeu purbaya yakin dengan kerja sama, semua masalah antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat.
"ini semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. jadi kita bisa bereskan dengan cepat itu," ujar purbaya.
program rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema kpr bersubsidi.
melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.
sebagai informasi, menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) maruarar sirait atau disapa ara mengungkapkan program rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) menjadi solusi utama mengatasi backlog kepemilikan rumah.
sedangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps), lanjutnya, ditujukan untuk mengurangi 26,9 juta rumah tidak layak huni (rtlh).
ia juga menyampaikan terima kasih atas kebijakan presiden yang berpihak pada rakyat kecil, mulai dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) gratis.
kemudian percepatan dan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (pbg), hingga kenaikan kuota flpp menjadi 350 ribu unit, terbesar dalam sejarah serta menjaga bunga flpp tetap 5 persen.
sedangkan, pt bank tabungan negara persero tbk (btn) menandatangani perjanjian kerja sama (pks) dengan pengembang untuk meningkatkan penyaluran  kredit pemilikan rumah (kpr) di kecamatan rumpin,  kabupaten bogor, jawa barat.
deputy mortgage & secured loan division btn romeo daniel mve menyatakan fasilitas kpr bagi kepemilikan hunian di rumpin ini adalah wujud nyata keseriusan btn dalam memacu pasar properti.
“sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. karenanya, btn hadir menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini,” kata romeo dalam keterangan tertulis di jakarta.
pks itu mencakup suku bunga kpr single digit, diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 50 persen, serta keringanan biaya-biaya pra akad kredit.
kemudian, pada saat normal, kenaikan suku bunga juga tidak floating melainkan berlaku secara berjenjang.
btn optimistis skema kpr ini mampu memberikan kemudahan bagi konsumen yang memilih hunian di kecamatan rumpin itu.
sebab, dengan suku bunga berjenjang, mereka akan lebih mudah mengetahui kepastian besaran angsuran yang harus dicicil hingga ketentuan floating rate berlaku.
terlebih, btn juga telah menjalankan transformasi dalam hal persetujuan kredit yang kini bisa diselesaikan lebih cepat.
“persetujuan kredit sudah dapat dilakukan dalam waktu tiga hari dan paling lambat lima hari. bahkan, bila keperluan seluruh data nasabah yang diajukan tersedia lengkap, maka dalam sehari saja sudah dapat kami approved,” jelas romeo.
sementara presiden direktur pt springhill sansui residence ah marhendra menambahkan pilihan keringanan transaksi kepemilikan hunian di daerah itu di antaranya bebas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta biaya pembuatan sertifikat hingga shm (sertifikat hak milik).
“keringanan lain, konsumen mendapatkan fee ppn dan pph dari pemerintah. jadi, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah di sini tak perlu pusing, cukup melengkapi data transaksi bisa langsung akad,” ujarnya.
dengan harga jual rumah berkisar rp400 juta hingga rp1,5 miliar, marhendra optimistis pihaknya mampu merealisasikan fasilitas kemudahan kpr btn sedikitnya mencapai sebesar rp10 miliar hingga rp20 miliar per bulan.
terpisah, pemerintah kabupaten ogan komering ulu (oku), sumatera selatan (sumsel), menerapkan pembebasan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) guna mendukung program nasional percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) oku yoyin arifianto di baturaja, mengatakan bahwa kebijakan pembebasan bphtb itu untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah layak huni.
"untuk kategori rumah umum dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya 48 meter persegi," katanya.
menurut dia, program pembebasan bphtb itu tertuang dalam peraturan bupati (perbup) oku nomor 25 tahun 2024 tentang pembebasan bphtb bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
kemudian, mengacu pada keputusan bersama tiga menteri yaitu menteri perumahan dan kawasan permukiman, menteri pekerjaan umum serta menteri dalam negeri dengan nomor 03.hk/kpts/mn/2024, 3015/kpts/m/2024, dan 600.10-489 tahun 2024.
“ini merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. pemerintah daerah ingin memastikan bahwa mbr memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah layak huni,” kata yoyin.
menurut dia, bapenda oku saat ini telah memverifikasi sebanyak 676 berkas bphtb yang diajukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
seluruh berkas tersebut dibebaskan dari kewajiban pajak atau nol persen dengan total nilai mencapai rp2,6 miliar.
"sebelum ada kebijakan ini, setiap berkas biasanya dikenakan pajak sekitar rp4,3 juta. tapi saat ini semuanya gratis," katanya, menegaskan.
hanya saja, ia mengatakan, kebijakan itu memang berdampak pada pendapatan asli daerah (pad) kabupaten oku yang berkurang di mana tercatat realisasi bphtb per oktober 2025 baru sebesar rp2,5 miliar atau 34,39 persen dari target sasaran.
"meski penerimaan daerah berkurang, tapi manfaat sosialnya jauh lebih besar bagi masyarakat," ujar dia. (ant)