Keterbukaan Informasi Publik Jadi Pilar Ketahanan Nasional di Era Disrupsi Teknologi

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 15 Oct 2025 - 20:13

Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas-Foto : ANTARA-

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan data pribadi, seraya menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki batasan yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

“Prinsip kami adalah maximum access, limited exception keterbukaan adalah asas utama, namun tetap harus menghormati perlindungan data pribadi dan martabat individu,” kata Arya.

Hal itu disampaikan Arya menanggapi adanya gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat dapat dibuka untuk publik.

Menurutnya, ijazah pejabat memang berkaitan dengan akuntabilitas publik, tetapi pembukaannya perlu mempertimbangkan konteks jabatan, relevansi, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan UU Perlindungan Data Pribadi.

“Komisi Informasi Pusat akan terus menjadi penjaga keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan hak warga negara untuk dilindungi. Semua pihak kami dorong menempuh mekanisme resmi — baik melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi maupun sengketa informasi di Komisi Informasi agar setiap langkah hukum tetap dalam koridor berkeadilan dan beretika,” tegas Arya.

KIP berharap isu ini menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat budaya transparansi yang beradab, bukan membuka ruang politisasi data pribadi.

Lebih lanjut Arya menegaskan bahwa KIP menghormati setiap langkah hukum masyarakat yang ditempuh untuk memperkuat transparansi pemerintahan.

“Komisi Informasi Pusat menghormati setiap inisiatif masyarakat yang menggunakan jalur konstitusional untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Gugatan terhadap UU KIP adalah bagian dari dinamika demokrasi yang kami pandang positif sepanjang bertujuan memperbaiki tata kelola keterbukaan,” tuturnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Menteri Mukhtarudin saat menerima kunjungan Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali menekankan pentingnya keterbukaan informasi di setiap kementerian dan lembaga agar masyarakat mudah memperoleh informasi publik yang relevan.

“Kami ini lembaga pelayanan publik. Penting sekali agar masyarakat tidak kesulitan mengakses peraturan atau informasi terkait pekerja migran. Karena itu, saya dorong agar seluruh layanan informasi di KemenP2MI terbuka dan mudah diakses. Presiden juga menekankan hal yang sama,” kata Menteri Mukhtarudin sebagaimana dikutip dari pernyataannya.

Menurut dia, keterbukaan informasi yang diterapkan KemenP2MI mencakup data dan regulasi terkait penempatan, pelindungan, serta kebijakan bagi pekerja migran.

“Masyarakat harus mudah mengakses layanan KemenP2MI mulai dari informasi penempatan, pelindungan, hingga regulasi yang berlaku. Semua harus transparan,” tegasnya.

Sebagai wujud keterbukaan itu, KemenP2MI telah menyediakan laman siskop2mi.bp2mi.go.id yang dapat diakses oleh CPMI untuk memperoleh informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri serta proses penempatan secara resmi.

“Dengan adanya panduan dan petunjuk teknis yang jelas, kami ingin memastikan seluruh informasi kelembagaan semakin transparan dan mudah dijangkau oleh publik,” ucapnya menegaskan.

keterbukaan informasi publik jadi pilar ketahanan nasional di era disrupsi teknologi                            koranpalpos.com - gubernur lembaga ketahanan nasional (lemhannas) ace hasan syadzily mengatakan saat ini keterbukaan informasi adalah sebuah keniscayaan dan merupakan bagian strategis dari ketahanan nasional di era disrupsi teknologi.
"kehidupan masyarakat yang melek akan teknologi dan informasi semakin lekat dalam kehidupan sehari-hari. demikian pula kemajuan teknologi yang diikuti perkembangan media di tengah masyarakat telah menjadi bagian yang sangat strategis dalam mempengaruhi kondisi ketahanan nasional bangsa," kata ace dalam acara pameran keterbukaan informasi publik 2025 di jakarta selatan, selasa (14/10/2025).
ace mengatakan negara juga berkewajiban untuk menyediakan informasi publik sebagai alat pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (uu kip).
baca juga:ribuan warga nu kepung gedung trans7: jaga marwah pesantren, hormati ulama kami !
baca juga:trans7 dikecam karena tayangan xpose dinilai melecehkan ulama, dpr dan pbnu desak permintaan maaf
ia juga mengingatkan bahwa pada hakikatnya masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan tugas yang dijalankan oleh badan publik.
ace juga menyebut bahwa informasi telah menjadi penggerak bagi perubahan peradaban dunia dan pembentuk pemahaman publik.
"secara keseluruhan informasi yang diperoleh masyarakat tidak lagi hanya bersifat mendidik atau edukasi dalam hidup tetapi juga membentuk pemahaman masyarakat," ujarnya.
baca juga:indonesia dan tantangan sndc: momentum meneguhkan kepemimpinan hijau di panggung dunia
baca juga:sumsel raih tpakd award 2025 : bukti nyata kepemimpinan ekonomi inklusif herman deru !
lebih lanjut ia mengatakan kehadiran era disrupsi teknologi terlihat jelas dengan kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (ai) yang kian mengaburkan batas-batas informasi.
"kondisi ini semakin nyata seiring dengan kehadiran teknologi artificial intelligence yang merupakan salah satu dari kemajuan teknologi digital. teknologi ai kini dapat memproduksi konten dengan cepat dan efisien, bahkan mampu menciptakan berita palsu atau hoaks yang berdampak pada disinformasi publik dan dapat merusak kohesi sosial serta integritas bangsa," kata ace.
oleh karena itu ace mengajak masyarakat untuk terus berpikir kritis dan melihat berbagai isu dari dua sisi dan jangan sampai masyarakat terisolasi secara intelektual karena tidak mendapatkan informasi dan pandangan yang berbeda.
baca juga:sederet bintang lintas generasi di konser 25 tahun karir andien
baca juga:mengatasi sentimen begatif isu beras dan membangun ketahanan pangan
"inilah tantangan baru dalam dunia digital kita. disrupsi teknologi dengan segala kemudahan informasi yang diperoleh menjadikan masyarakat sulit untuk memfilter, mengurasi, dan menilai informasi yang relevan. begitu juga dengan personalisasi algoritma di dalam platform media sosial telah menciptakan filter bubble. dimana masyarakat tanpa sadar menjadi terisolasi secara intelektual dan tidak mendapatkan informasi dan pandangan yang berbeda secara cukup. masyarakat terkungkung oleh opini yang hanya sesuai dengan keinginan dirinya sendiri," ujarnya.
mengakhiri sambutannya, ace meminta badan publik untuk menjadikan pameran keterbukaan publik sebagai sarana strategis untuk beradaptasi dalam memberikan pelayanan strategis soal penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan serta mampu mewujudkan literasi digital kebangsaan dalam menjaga kohesi sosial bangsa.
"sebuah bangsa dan negara yang tanggung bukanlah yang tidak pernah goyang melainkan yang tahu bagaimana beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi setiap goncangan yang terjadi," tutur ace.
ketua komisi informasi pusat (kip) donny yoesgiantoro menekankan bahwa keterbukaan informasi publik harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat maupun badan publik.
donny mendorong keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban bagi lembaga publik maupun swasta, tapi juga kebutuhan baik bagi masyarakat maupun institusi itu sendiri.
"untuk itu, karena ada transformasi dari kewajiban ke kebutuhan kami harapkan keterbukaan informasi publik juga harus mendapat manfaat, baik di badan publik maupun publik," kata donny dalam pembukaan pameran keterbukaan informasi publik di jakarta, selasa (14/10/2025).
menurut donny, melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa melihat secara langsung inovasi yang dijalankan badan publik dalam menyampaikan informasi terkait kepentingan umum tanpa adanya sekat antara pemerintah dan publik.
dia menilai keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam pengelolaan negara karena mendorong partisipasi aktif publik dalam pengawasan kebijakan pemerintah guna menjaga prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif.
guna memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik, kip menggelar pameran keterbukaan informasi publik.
ajang tersebut menjadi ruang antara pemerintah, badan publik, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat akses informasi yang inklusif.
"tujuannya tidak hanya sekadar mengumpulkan badan publik untuk menampilkan produk inovasi dan layanan informasi publik yang dimilikinya, tapi di sini kami juga ingin keterikatan antara badan publik dengan publik, komisi informasi dengan badan publik, dan komisi informasi juga dengan publik," ujar donny.
pameran keterbukaan informasi publik 2025 akan berlangsung selama tiga hari yakni 14–16 oktober 2025, dengan menghadirkan sesi diskusi tematik bersama para pemangku kepentingan dari sektor energi, ekonomi kreatif, perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
acara akan ditutup dengan transparency award 2025, sebagai bentuk apresiasi bagi lembaga publik yang berkomitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi.
"mari kita gunakan kesempatan ini untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi. dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik kita tidak hanya meningkatkan efisiensi, transparansi, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih besar bagi kita semua yaitu kepercayaan publik," kata donny.
wakil ketua komisi informasi pusat (kip) arya sandhiyudha menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan data pribadi, seraya menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki batasan yang diatur secara tegas dalam undang-undang.
“prinsip kami adalah maximum access, limited exception keterbukaan adalah asas utama, namun tetap harus menghormati perlindungan data pribadi dan martabat individu,” kata arya.
hal itu disampaikan arya menanggapi adanya gugatan terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (uu kip) yang meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat dapat dibuka untuk publik.
menurutnya, ijazah pejabat memang berkaitan dengan akuntabilitas publik, tetapi pembukaannya perlu mempertimbangkan konteks jabatan, relevansi, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam uu kip dan uu perlindungan data pribadi.
“komisi informasi pusat akan terus menjadi penjaga keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan hak warga negara untuk dilindungi. semua pihak kami dorong menempuh mekanisme resmi — baik melalui uji materi di mahkamah konstitusi maupun sengketa informasi di komisi informasi agar setiap langkah hukum tetap dalam koridor berkeadilan dan beretika,” tegas arya.
kip berharap isu ini menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat budaya transparansi yang beradab, bukan membuka ruang politisasi data pribadi.
lebih lanjut arya menegaskan bahwa kip menghormati setiap langkah hukum masyarakat yang ditempuh untuk memperkuat transparansi pemerintahan.
“komisi informasi pusat menghormati setiap inisiatif masyarakat yang menggunakan jalur konstitusional untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. gugatan terhadap uu kip adalah bagian dari dinamika demokrasi yang kami pandang positif sepanjang bertujuan memperbaiki tata kelola keterbukaan,” tuturnya.
menteri pelindungan pekerja migran indonesia (p2mi) mukhtarudin menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama bagi pekerja migran indonesia (pmi) dan calon pekerja migran indonesia (cpmi).
menteri mukhtarudin saat menerima kunjungan ketua komisi informasi pusat donny yoesgiantoro di kantor kemenp2mi, jakarta, senin, menyampaikan bahwa presiden prabowo subianto telah beberapa kali menekankan pentingnya keterbukaan informasi di setiap kementerian dan lembaga agar masyarakat mudah memperoleh informasi publik yang relevan.
“kami ini lembaga pelayanan publik. penting sekali agar masyarakat tidak kesulitan mengakses peraturan atau informasi terkait pekerja migran. karena itu, saya dorong agar seluruh layanan informasi di kemenp2mi terbuka dan mudah diakses. presiden juga menekankan hal yang sama,” kata menteri mukhtarudin sebagaimana dikutip dari pernyataannya.
menurut dia, keterbukaan informasi yang diterapkan kemenp2mi mencakup data dan regulasi terkait penempatan, pelindungan, serta kebijakan bagi pekerja migran.
“masyarakat harus mudah mengakses layanan kemenp2mi mulai dari informasi penempatan, pelindungan, hingga regulasi yang berlaku. semua harus transparan,” tegasnya.
sebagai wujud keterbukaan itu, kemenp2mi telah menyediakan laman siskop2mi.bp2mi.go.id yang dapat diakses oleh cpmi untuk memperoleh informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri serta proses penempatan secara resmi.
“dengan adanya panduan dan petunjuk teknis yang jelas, kami ingin memastikan seluruh informasi kelembagaan semakin transparan dan mudah dijangkau oleh publik,” ucapnya menegaskan.
lebih lanjut, mukhtarudin menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik di kemenp2mi.
melalui transparansi data dan akses informasi yang luas, lanjutnya, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia dapat terus meningkat.
sekretaris jenderal (sekjen) kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi) ismail meminta lembaga publik maupun perusahaan swasta memanfaatkan teknologi digital guna memudahkan khalayak umum dalam mengakses informasi publik.
"kita para pemangku kepentingan, kementerian lembaga dan perusahaan-perusahaan swasta, perlu mendesain proses untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. tentu penerapan teknologi digital menjadi salah satu kunci yang sangat krusial," kata ismail dalam acara pembukaan pameran keterbukaan informasi publik 2025 di jakarta selatan pada selasa (14/10/2025).
menurut ismail, keterbukaan informasi publik penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
kepercayaan masyarakat bisa dijaga apabila akses terhadap informasi publik bisa didapatkan dengan mudah dan cepat.
dia menilai alur birokrasi yang berbelit justru akan menurunkan kepercayaan publik.
"data-data itu terbuka tapi tidak mudah diakses, tidak mudah diperolehnya, perlu kirim surat dan sebagainya. ini kan rantai birokrasi yang berkelanjutan. akibatnya apa? tentu masyarakat akan mengatakan bahwa informasi ini terbuka tapi dibuat-buat agar tidak mudah untuk mendapatkan informasi itu," ujar dia.
saat ini, data-data informasi publik sudah tersedia dalam bentuk digital sehingga akan jauh lebih mudah untuk diakses masyarakat.
namun, di sisi lain, ketersediaan informasi publik dalam bentuk digital perlu dilindungi dari risiko peretasan maupun penyalahgunaan data.
"tantangan kita yang cukup berat sekarang di era digital ini adalah menjaga dari adanya upaya-upaya penerobosan atau upaya melakukan pengubahan terhadap data dan informasi yang dimiliki oleh sebuah institusi, apalagi kalau data itu bersifat data pribadi," ucapnya.
oleh karena itu, akses informasi publik perlu memenuhi dua prinsip yakni transparansi atau keterbukaan dan perlindungan terhadap data, terutama data pribadi masyarakat.
ismail meminta komisi informasi pusat (kip) memastikan informasi publik dapat diakses secara inklusif, berbasis teknologi, serta aman dari risiko penyalahgunaan.
"kami minta agar sistem informasi publik ini dapat terus diawasi oleh kip agar bersifat inklusif, aman dan berbasis teknologi agar setiap warga bisa merasakan manfaat kehadiran kip ini secara nyata," kata ismail.