Pemerintah Percepat Sertifikasi Halal dan Peningkatan Standar Keamanan Program Makan Bergizi Gratis

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Senin , 06 Oct 2025 - 21:15

Para koki dari berbagai SPPG di wilayah Jawa Tengah menjalani uji sertifikasi kompetensi.-Foto : ANTARA-

"Atas nama Komisi III DPR RI, kami mengapresiasi kinerja Polri yang ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola SPPG berstandar tinggi," kata Habiburokhman di Jakarta.

Dia mengungkapkan SPPG di bawah naungan Polri telah mencapai lebih dari 600 unit. Dari pemantauan yang dilakukan selama ini, tidak ada laporan keracunan karena pengelolaan dilakukan ketat.

"Setiap makanan melalui dua tahap rapid test cek bau, rasa, tekstur, dan penggunaan reagen, sehingga potensi kerusakan terdeteksi lebih awal," kata dia.

Dia pun berharap agar jumlah SPPG Polri terus diperbanyak. Tak hanya itu, dia juga mendorong standar tata kelola SPPG Polri menjadi acuan nasional.

"Dengan standar ini, kasus keracunan bisa ditekan bahkan dihentikan," katanya.

Keberhasilan SPPG, kata dia, mencerminkan komitmen Polri mendukung program pemerintah.

Kehadiran Polri pun dipandang selalu ada, terutama di masa-masa krisis, seperti COVID-19.

"Polri selalu hadir di saat kritis dan memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara. Ini bentuk nyata reformasi Polri yang terus berjalan," kata dia. (ant)

pemerintah percepat sertifikasi halal dan peningkatan standar keamanan program makan bergizi gratis                            koranpalpos.com - kepala badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) ahmad haikal hasan menyebut pihaknya tengah memproses 5.000 sertifikasi halal bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) di tahap pertama guna memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis (mbg).
"7.500 sedang kami proses, dan kami proses pertama untuk 5.000 dulu ya," katanya di jakarta.
haikal mengemukakan akan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat sertifikasi kelayakan sppg.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 6 oktober 2025: sebagian besar wilayah hujan ringan, waspada potensi petir !
baca juga:sumsel masuk 5 besar produsen beras di indonesia
pemerintah menerapkan tiga sertifikasi, yakni sertifikat laik higiene sanitasi (slhs), hazard analysis and critical control points (haccp), dan sertifikasi halal, guna mencegah kejadian luar biasa (klb) keracunan akibat mbg tidak terulang.
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengatakan di jakarta, kamis (2/10), ketiganya adalah standar minimum bagi sppg.
"nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari bpom. jadi kementerian kesehatan dan bpom dan bgn nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi," kata budi.
baca juga:menumbuhkan kecintaan batik pekalongan di kalangan generasi muda
baca juga:tatapan tajam prajurit sambut presiden prabowo di hut ke-80 tni
dia menyebutkan bahwa pemerintah telah membahas tentang akselerasi ketiga sertifikasi tersebut, agar prosesnya cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal.
pemerintah terus memastikan evaluasi klb program mbg dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
"pemerintah terus memastikan mbg aman. mbg adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. pemerintah terus merespons cepat karena sesuai instruksi presiden, kami akan memperbaiki sistem dan tata kelola mbg secara menyeluruh," ujar menteri koordinator (menko) bidang pangan zulkifli hasan.
baca juga:bgn nonaktifkan 56 sppg imbas kasus keracunan mbg, pemerintah perkuat keamanan pangan anak
baca juga:luas baku sawah sumsel capai 500 ribu hektare, produksi beras target 3 juta ton
ekonom evident institute rinatania anggraeni fajriani menilai tudingan bahwa program makan bergizi gratis (mbg) menjadi penyebab kenaikan harga daging ayam tidak berdasar secara logika ekonomi.
menurutnya, faktor utama yang mendorong naiknya harga ayam justru berasal dari peningkatan biaya pakan yang diikuti sejumlah faktor struktural lain di sektor peternakan.
"sulit menyimpulkan mbg sebagai satu-satunya pendorong utama kenaikan harga daging ayam nasional tanpa faktor lain yang lebih besar," ujar rinatania dalam keterangannya di jakarta, minggu (05/10/2025).
sebelumnya, lembaga riset center of economic and law studies (celios) menuding bahwa dapur umum mbg mendorong harga daging ayam naik dan menyingkirkan pedagang kecil.
menanggapi hal ini, rinatania menjelaskan skala permintaan daging ayam dari program mbg masih terlalu kecil untuk mengguncang harga pangan nasional.
berdasarkan data badan pangan nasional (bapanas), kebutuhan daging ayam untuk mbg pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu ton, sementara total proyeksi produksi nasional mencapai 3,8 juta ton.
artinya, serapan mbg terhadap produksi nasional kurang lebih hanya 1,8 persen.
menurut rinatania, komponen biaya pakan merupakan penentu utama harga pokok produksi (hpp) ayam ras pedaging.
biaya bahan baku pakan, terutama jagung dan bungkil kedelai adalah komponen biaya terbesar dalam budidaya ayam ras pedaging.
berbagai kajian akademik menunjukkan, kenaikan harga jagung secara signifikan menaikkan biaya produksi, menekan margin peternak, dan akhirnya mendorong kenaikan harga daging ayam.
"menyalahkan mbg dan mengabaikan siklus harga pakan ibarat menyalahkan barista atas kenaikan harga kopi di coffee shop ketika harga biji kopi dunia sedang naik," ujarnya.
selain faktor pakan, ia menyebut sejumlah penyebab lain seperti volatilitas harga akibat musim, sarana produksi ternak (sapronak), biaya logistik, penyakit unggas, serta panjangnya rantai distribusi turut memengaruhi fluktuasi harga daging ayam di pasar domestik.
rinatania menilai kritik terhadap mbg seharusnya diarahkan pada aspek implementasi, bukan pada keberadaan programnya.
meski demikian, ia sependapat dengan kajian celios bahwa pengadaan bahan pangan untuk mbg perlu dirancang agar tidak hanya menguntungkan pedagang besar, tetapi juga membuka akses bagi koperasi, umkm, dan pasar lokal.
"tetapi, menghentikan mbg adalah solusi mudah yang tidak solutif. alih-alih, mbg dapat level the playing field dengan membuka akses supply sppg (satuan pelayanan pemenuhan gizi) kepada koperasi, umkm, dan pasar lokal. dengan desain inklusif, mbg justru dapat berkontribusi terhadap kestabilan permintaan pasar, mengurangi volatilitas harga, dan memperkuat ekosistem pangan nasional," terangnya.
ia menegaskan mahalnya daging ayam bukanlah persoalan baru karena biaya pakan, logistik, dan faktor musiman telah lama menjadi faktor dominan.
karena itu, menurut dia, analisis publik tidak boleh berhenti pada narasi sederhana bahwa mbg menyebabkan kenaikan harga.
"jika analisis publik berhenti pada narasi sederhana 'mbg bikin harga naik' kita justru gagal melihat urgensi perbaikan mendasar untuk meningkatkan ketahanan pangan indonesia," sebutnya.
para koki dari berbagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) di wilayah jawa tengah menjalani uji sertifikasi kompetensi kemampuan dalam menangani makanan yang sesuai standar.
ketua perkumpulan penyelenggara jasaboga indonesia (ppji) kota semarang yanti m. sakoer di semarang, minggu, mengatakan, sertifikasi menggandeng lembaga profesional yang bisa memberikan referensi tentang keahlian.
"diharapkan sumber daya manusia yang mengolah masakan program makan bergizi gratis ini memiliki kemampuan dan pengetahuan," katanya.
selain itu, lanjut dia, seorang koki kepala di dapur mbg juga harus mampu menangani dan memiliki manajemen dalam mengatur bahan baku.
"kalau tidak punya pengetahuan, tidak akan tahu tentang makanan yang basi atau terkontaminasi zat-zat lain," tambahnya.
ia menuturkan sppg harus memiliki koki yang memiliki kemampuan profesional.
oleh karena itu, menurut dia, seleksi awal tentang kemampuan koki yang akan bertugas di dapur mbg sangat penting.
sementara itu, direktur lembaga sertifikasi profesi pariwisata gunadharma utama, vera damayanti, mengatakan, terdapat beberapa tahapan ujian yang harus dilalui para koki dapur mbg tersebut.
para koki tersebut, kata dia, harusnya menyatakan dirinya kompeten melalui ujian yang harus dijalani.
para koki, lanjut dia, juga diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan memasaknya.
"mereka akan diberi waktu sekitar 60 menit untuk menyiapkan beberapa menu," katanya.
selain itu, lanjut dia, pengetahuan dan sikap juga menjadi salah satu faktor penilaian dalam uji kompetensi itu.
badan gizi nasional (bgn) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi 1.800 orang penjamah makanan dari wilayah bogor dan sukabumi, jawa barat, untuk memperbaiki tata kelola di satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg).
kegiatan yang berlangsung pada 4-5 oktober 2025 ini merupakan tindak lanjut atas kejadian keracunan makan bergizi gratis (mbg) dan gangguan pencernaan yang terjadi di beberapa wilayah provinsi jawa barat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penjamah pangan untuk menjamin standar keamanan pangan di lapangan.
“keamanan pangan adalah kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat. kami berharap seluruh penjamah makanan lebih disiplin menerapkan standar kebersihan dan sanitasi, sehingga terhindar dari potensi kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan atau penyakit bawaan pangan," ujar direktur penyediaan dan penyaluran wilayah ii bgn nurjaeni dalam keterangan resmi di jakarta.
nurjaeni menegaskan, penjamah makanan berperan penting sebagai garda terdepan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat terjamin aman dan bergizi.
ia juga mengingatkan setiap sppg agar memiliki kesiapan penuh dalam pencegahan kejadian luar biasa (klb) keracunan pangan melalui penerapan standar ketat, di antaranya memiliki koki bersertifikat, menerapkan rapid test makanan untuk uji keamanan pangan, dan menggunakan filter air untuk air sumur atau air keran.
selain itu, sppg juga mesti menggunakan air galon untuk memasak, selalu melakukan sterilisasi ompreng atau food tray, serta memiliki tiga sertifikat sesuai pedoman pemerintah, yakni sertifikat laik higienitas dan sanitasi (slhs), hazard analysis and critical control points (haccp), serta sertifikasi halal.
"pastikan selalu ada keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur, serta menyediakan cctv di dapur sebagai upaya transparansi dan pengawasan berkelanjutan," ucap nurjaeni.
bgn terus berkomitmen memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pangan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh makanan yang aman, sehat, dan bergizi.
bimtek tersebut merupakan langkah awal menuju standardisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat sppg.
seluruh relawan dan pengelola sppg diharapkan memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman.
hal tersebut penting menjadi perhatian karena keberhasilan program mbg sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan, oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.
sementara itu, komisi iii dpr ri memberikan apresiasi kepada polri atas berbagai upaya yang dilakukan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (mbg) setelah mampu mengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) dengan standar tinggi.
ketua komisi iii dpr ri habiburokhman menyebut keterlibatan polri menunjukkan bukti nyata komitmen selalu hadir di tengah masyarakat.
sebab, kata dia, polri tak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendukung kebijakan sosial pemerintah.
"atas nama komisi iii dpr ri, kami mengapresiasi kinerja polri yang ikut menyukseskan program makan bergizi gratis dengan mengelola sppg berstandar tinggi," kata habiburokhman di jakarta.
dia mengungkapkan sppg di bawah naungan polri telah mencapai lebih dari 600 unit. dari pemantauan yang dilakukan selama ini, tidak ada laporan keracunan karena pengelolaan dilakukan ketat.
"setiap makanan melalui dua tahap rapid test cek bau, rasa, tekstur, dan penggunaan reagen, sehingga potensi kerusakan terdeteksi lebih awal," kata dia.
dia pun berharap agar jumlah sppg polri terus diperbanyak. tak hanya itu, dia juga mendorong standar tata kelola sppg polri menjadi acuan nasional.
"dengan standar ini, kasus keracunan bisa ditekan bahkan dihentikan," katanya.
keberhasilan sppg, kata dia, mencerminkan komitmen polri mendukung program pemerintah.
kehadiran polri pun dipandang selalu ada, terutama di masa-masa krisis, seperti covid-19.
"polri selalu hadir di saat kritis dan memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara. ini bentuk nyata reformasi polri yang terus berjalan," kata dia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan