Ribuan Siswa SMKN 1 Indralaya Selatan Demo Tuntut Kepala Sekolah Dicopot, Ada Dugaan Korupsi hingga Pelecehan

Reporter: Isro |

Editor: Yuli |

Senin , 06 Oct 2025 - 15:29

Para siswa SMK N 1 Indralya Selatan Gelar Aksi Demo-foto:dokumen palpos-

ribuan siswa smkn 1 indralaya selatan demo tuntut kepala sekolah dicopot, ada dugaan korupsi hingga pelecehan                             koranpalpos.com – ribuan siswa-siswi sekolah menengah kejuruan negeri (smkn) 1 indralaya selatan, kabupaten ogan ilir, menggelar aksi unjuk rasa dan mogok belajar pada senin, 6 oktober 2025.
aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan kepala sekolah, eddy dharmansyah, yang mereka nilai menimbulkan banyak permasalahan di lingkungan sekolah.
dalam aksi tersebut, para siswa menuntut agar eddy dharmansyah segera dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. 
baca juga:razia rutin, langkah tegas rutan baturaja menjaga kamtib
baca juga: pemkab oku perpanjang masa jatuh tempo pembayaran pbb-p2
selain itu, terdapat sekitar 12 tuntutan lain yang turut disuarakan, di antaranya dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (bos), pungutan liar terhadap dana program indonesia pintar (pip), serta ketidakjelasan pembagian seragam sekolah.
aksi protes tersebut dimulai dengan longmarch dari lapangan permiri meranjat 1 menuju halaman smkn 1 indralaya selatan. 
ribuan siswa berjalan sambil membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, termasuk seruan agar kepala sekolah segera diganti. 
baca juga:10 kelurahan dan desa di oku terendam banjir
baca juga:sumsel catat sejarah baru, pornas xvii korpri 2025 jadi yang terbesar sepanjang sejarah
suasana aksi berlangsung tertib namun penuh semangat, dengan sorakan dan yel-yel menuntut perubahan di lingkungan sekolah mereka.
ketua osis smkn 1 indralaya selatan, kelvin, menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinan eddy dharmansyah, banyak kebijakan yang dianggap merugikan siswa.
“selama beliau menjabat, ada dugaan korupsi dana bos, seragam yang belum diterima meski sudah dibayar, dan pemotongan dana pip sebesar rp50 ribu per siswa,” ujarnya kepada wartawan.
baca juga:pemkab banyuasin maksimalkan rumah singgah untuk perlindungan sosial bagi pmks
baca juga:1.492 jiwa dan 343 rumah di oku terdampak banjir 
lebih jauh, kelvin mengungkapkan bahwa terdapat dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu tenaga kependidikan di sekolah tersebut. 
“kami minta agar gini inisial e, h, dan t yang diduga terlibat segera diberhentikan. kami tidak mau lingkungan sekolah kami tercemar oleh oknum-oknum seperti itu,” tegasnya.
para siswa memberikan tenggat waktu kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan provinsi sumatera selatan hingga kamis, 9 oktober 2025, untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
“jika sampai kamis tidak ada keputusan atau tindak lanjut, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi pada hari jumat,” kata kelvin dengan lantang.
salah satu siswi kelas 12, sifa winda, mengatakan bahwa aksi ini juga diikuti oleh sejumlah alumni yang turut merasa dirugikan atas kebijakan sekolah.
“bukan hanya siswa aktif, tapi beberapa alumni juga pernah menjadi korban pungutan liar. kami ingin kepala sekolah diturunkan agar sekolah ini bisa kembali seperti dulu,” ujarnya.
aksi ribuan siswa tersebut diterima langsung oleh koordinator pengawas (korwas) sma dan smk provinsi sumatera selatan wilayah ogan ilir, efran yudia, bersama ketua mkks smk kabupaten ogan ilir, hafis. 
efran menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan dan aspirasi para siswa ke dinas pendidikan provinsi sumatera selatan.
“kami akan langsung membawa permasalahan ini ke disdik provinsi sumsel. setelah itu, kita tunggu hasilnya untuk penyelesaian secara resmi, didampingi juga oleh kepada mkks, pihak guru yang mereka percaya dan perwakilan dari pihak siswa,” jelasnya.
dirinya mengatakan belum mengetahui pasti terkait kasus tersebut dan ia mengaku baru satu tahun terakhir menjadi pengawas sma/smk di ogan ilir.
terkait adanya pemotongan pip atau pembelian seragam sekolah yang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dirinya mengatakan tidak tahu pasti yang jelas dari pihak disdik provinsi tidak menganjurkan hal itu. artinya hal itu tergantung kesepakatan komite dan pihak sekolah.
"kami akan pelajari terlebih dahulu terkait hal ini. kami akan melapor ke pihak dinas yang jelas permasalahan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak dinas," katanya.
sementara kepala sekolah saat aksi demo berlangsung dikabarkan tidak berada di sekolah tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan