Pemkot Prabumulih Gelar Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Franky Nasril: Harus Dilaksanakan Secara

Reporter: Prabu |

Editor: Yuli |

Jumat , 03 Oct 2025 - 11:56

Wawako Prabumulih, Franky Nasril SKom foto bersama peserta kegiagan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Reformasi Birokrasi.-foto:dokumen palpos-

pemkot prabumulih gelar monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi, franky nasril: harus dilaksanakan secara                             koranpalpos.com - dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur negara, pemerintah kota (pemkot) prabumulih melalui bagian organisasi sekretariat daerah (setda) kota prabumulih menggelar  monitoring dan evaluasi (monev) reformasi birokrasi.
acara penting ini berlangsung pada kamis, 2 oktober 2025 di ballroom fave hotel prabumulih.
kegiatan dihadiri langsung oleh wakil wali kota prabumulih, franky nasril skom mm, serta jajaran pejabat tinggi pemkot, antara lain kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) drs mulyadi musa msi, kepala dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) mukhtar edi, kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) daswan, serta para kepala organisasi perangkat daerah (opd) lainnya.
baca juga:rutan baturaja rutin laksanakan sapa kasih sebagai bentuk perhatian bagi warga binaan
baca juga:dikepung banjir setinggi 80 cm, warga tanjung kemala oku terisolir
kehadiran pejabat lintas sektor tersebut mencerminkan bahwa agenda reformasi birokrasi tidak bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan memerlukan kerja sama seluruh elemen pemerintahan.
dalam sambutannya, wakil wali kota prabumulih franky nasril menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya dipandang sebagai program semata.
menurutnya, reformasi birokrasi adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima.
baca juga:cuaca buruk, pln ulp baturaja terus berjuang memulihkan kondisi kelistrikan di oku
baca juga:ribuan pppk paruh waktu di oku akan dilantik pada oktober 2025
“pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan,” ungkap franky nasril.
franky nasril menegaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya formalitas.
monitoring dan evaluasi ini adalah momentum penting untuk mengidentifikasi capaian yang sudah diraih, hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang harus ditempuh ke depan.
baca juga:pornas xvii korpri 2025: gubernur herman deru lepas 269 kontingen sumsel dengan pesan sportivitas
baca juga:inflasi sumsel september 2025 naik 0,27 persen, cabai merah dan daging ayam jadi penyumbang utama
“dengan begitu, reformasi birokrasi di kota prabumulih dapat semakin berkualitas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas franky.
franky juga menambahkan bahwa komitmen pemkot prabumulih melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat integritas, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
reformasi birokrasi di indonesia sudah menjadi agenda nasional sejak era reformasi dan semakin diperkuat dengan regulasi dari pemerintah pusat.
pemerintah daerah, termasuk kota prabumulih, memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut agar tercipta birokrasi yang professional, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), akuntabel, dan melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan transparan.
“evaluasi ini penting agar kita tidak hanya berfokus pada pencapaian, tetapi juga berani mengidentifikasi hambatan. karena dengan begitu kita tahu apa yang harus diperbaiki dan langkah konkret apa yang bisa diambil ke depan,” pungkasnya.