DPR Dukung Penyetaraan Antrian Haji

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 01 Oct 2025 - 21:37

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam-Foto: Antara-

“Bagi daerah yang masa tunggunya singkat, tiba-tiba melonjak menjadi 26 tahun, pasti menimbulkan rasa kecewa. Pemerintah harus menyiapkan komunikasi publik yang baik untuk mengantisipasi hal ini,” jelasnya.

Sebaliknya, bagi daerah dengan antrian panjang seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, kebijakan ini akan mempersingkat waktu keberangkatan.

Menurut Aprozi, kondisi ini juga perlu diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan pelayanan agar tidak menimbulkan hambatan baru.

Ia menambahkan, langkah penyetaraan ini tidak akan serta merta menambah kuota haji Indonesia, sebab jumlah kuota tetap mengikuti ketentuan internasional.

Karena itu, diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi tetap harus diperkuat agar Indonesia bisa memperoleh tambahan kuota.

Aprozi juga mengingatkan pentingnya kesiapan sistem database haji terpadu yang akurat, transparan, dan terintegrasi antarprovinsi. “Kunci keberhasilan kebijakan ini adalah data. Tanpa sistem yang kuat, penyetaraan bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Sebagai penutup, Aprozi menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal proses ini. “Tujuan akhirnya adalah keadilan bagi seluruh jamaah.

Namun, jalan menuju keadilan itu harus ditempuh dengan cermat agar tidak menimbulkan luka baru,” katanya. (ant)

dpr dukung penyetaraan antrian haji                            jakarta – anggota komisi viii dpr ri aprozi alam menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kementerian haji dan umrah yang berencana menyeragamkan masa tunggu jamaah haji indonesia menjadi sekitar 26 hingga 27 tahun.
menurutnya, gagasan ini dapat menjadi solusi atas ketimpangan antrian haji yang selama ini terjadi antarprovinsi.
aprozi menilai, kebijakan tersebut bisa menjadi momentum untuk menghadirkan rasa keadilan bagi jamaah haji dari aceh hingga papua.
baca juga:hari kesaktian momentum jaga persatuan
baca juga:disergap ipda rinto bulek, kurir narkoba di prabumulih nekat telan barang bukti sabu-sabu
namun, ia mengingatkan bahwa penerapannya tidaklah sederhana dan harus disertai strategi matang dari pemerintah agar tidak menimbulkan masalah baru.
“selama ini jamaah dari daerah dengan antrian panjang merasa dirugikan dibanding daerah lain yang masa tunggunya jauh lebih singkat.
dengan penyetaraan, persoalan ini bisa diatasi. meski demikian, pemerintah harus hati-hati agar kebijakan ini tidak justru menimbulkan kekecewaan baru,” kata aprozi di jakarta, rabu (1/10).
baca juga:ketua dpd ri tegaskan peran senator meluas hingga isu perubahan iklim
baca juga:prabowo doakan pahlawan revolusi di lubang buaya
dalam rapat kerja bersama komisi viii dpr ri, menteri haji dan umrah gus irfan yusuf menyebut usulan ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian pembagian kuota haji antarprovinsi dengan regulasi yang berlaku.
saat ini, disparitas masa tunggu sangat terasa. data kementerian agama mencatat, calon jamaah asal jawa barat harus menunggu hingga 30–40 tahun, sementara di papua barat hanya sekitar 10–15 tahun.
aprozi menegaskan, kebijakan tersebut memang selaras dengan prinsip pemerataan, tetapi juga berpotensi menimbulkan “kejutan” bagi jamaah yang sudah lama mendaftar dengan harapan berangkat lebih cepat.
baca juga:dpr dukung tvri pegang hak siar piala dunia 2026
baca juga:wapres gibran tekankan pembangunan mrt sesuai target
“bagi daerah yang masa tunggunya singkat, tiba-tiba melonjak menjadi 26 tahun, pasti menimbulkan rasa kecewa. pemerintah harus menyiapkan komunikasi publik yang baik untuk mengantisipasi hal ini,” jelasnya.
sebaliknya, bagi daerah dengan antrian panjang seperti jawa barat dan jawa tengah, kebijakan ini akan mempersingkat waktu keberangkatan.
menurut aprozi, kondisi ini juga perlu diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan pelayanan agar tidak menimbulkan hambatan baru.
baca juga:indonesia.go.id, wajah digital nusantara
baca juga:dpr usulkan pansus untuk selamatkan krakatau steel
ia menambahkan, langkah penyetaraan ini tidak akan serta merta menambah kuota haji indonesia, sebab jumlah kuota tetap mengikuti ketentuan internasional.
karena itu, diplomasi dengan pemerintah arab saudi tetap harus diperkuat agar indonesia bisa memperoleh tambahan kuota.
aprozi juga mengingatkan pentingnya kesiapan sistem database haji terpadu yang akurat, transparan, dan terintegrasi antarprovinsi. “kunci keberhasilan kebijakan ini adalah data. tanpa sistem yang kuat, penyetaraan bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
baca juga:indonesia.go.id, wajah digital nusantara
baca juga:ketua komisi xiii dpr: aspirasi harus disampaikan dengan scientific approach
sebagai penutup, aprozi menegaskan bahwa dpr ri akan terus mengawal proses ini. “tujuan akhirnya adalah keadilan bagi seluruh jamaah.
namun, jalan menuju keadilan itu harus ditempuh dengan cermat agar tidak menimbulkan luka baru,” katanya. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 2 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan