Revisi KUHAP: Memperkuat Perlindungan Whistleblower, Hak Penyandang Disabilitas, dan Solusi Overstaying Lapas

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 29 Sep 2025 - 21:13

Revisi RUU KUHAP DPR RI-Foto: Antara-

revisi kuhap: memperkuat perlindungan whistleblower, hak penyandang disabilitas, dan solusi overstaying lapas                            koranpalpos.com - peneliti dari universitas cambridge ahmad novindri aji sukma mengusulkan agar rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap) memberi perlindungan kuat bagi whistleblower atau pelapor tindak pidana.
"perlindungan whistleblower, yang sering menjadi pintu utama terbongkarnya beberapa kasus khususnya korupsi dan kejahatan, belum diakui dalam prosedur acara," ungkap ahmad dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi iii dewan perwakilan rakyat (dpr) di jakarta.
tanpa kanal pelaporan yang aman, larangan pembalasan yang tegas, anonimisasi, dan tata cara pemeriksaan jarak jauh yang melindungi identitas, dirinya menilai seluruh pihak akan terus melihat pelapor dikriminalisasi atau diintimidasi.
baca juga:tepuk sakinah dan pentingnya bimbingan bagi calon pengantin
baca juga:peluang wisata ramah muslim, sertifikasi halal hingga pelestarian budaya jadi fokus pengembangan pariwisata 
dengan demikian, dirinya menyarankan adanya bab singkat yang menetapkan definisi whistleblower atau pelapor, dengan mekanisme anti-pembalasan, kerahasiaan identitas, penyingkapan bertahap yang seimbang dengan hak pembelaan, rujukan wajib lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk), serta sanksi bagi pembocoran identitas.
dengan kerangka itu, kata dia, pelapor berani melakukan pembuktian yang kuat serta keadilan prosedur tetap terjaga.
selama ini, ahmad mengatakan salah satu kelemahan yang paling serius dalam pengaturan acara tindak pidana, yaitu pelindungan saksi dan pelapor.
baca juga:unsri bentuk tim investigasi tangani kasus 'saling cium' mahasiswa himateta 2025
baca juga:badan siber dan sandi negara dukung keamanan siber ajang motogp indonesia
"kita sering melihat whistleblower justru dikriminalisasi balik, padahal mereka beriktikad baik melaporkan pelanggaran," tutur dia.
oleh karenanya, sambung dia, ruu kuhap perlu menegaskan kembali definisi whistleblower, memberikan perlindungan dari segala bentuk pembalasan, menyediakan mekanisme anonimisasi identitas, dan memungkinkan pemeriksaan jarak jauh.
sebelumnya, wakil ketua komisi iii dpr dede indra permana mengatakan pembahasan ruu kuhap bakal berlanjut hingga masa sidang selanjutnya.
baca juga:ruu kuhap mendesak disahkan, wamenkumham ingatkan semua tahanan bisa dibebaskan
baca juga:pejabat diminta bijak gunakan sirine dan strobo, hormati pengguna jalan
pada masa sidang agustus-september 2025 ini, komisi iii dpr memaksimalkan untuk menerima aspirasi yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat tentang kuhap, termasuk kunjungan ke sejumlah daerah yang dilakukan juga beragendakan menyerap aspirasi soal kuhap.
"prinsipnya kami tidak terburu-buru dan menghindari adanya pihak-pihak yang terabaikan dalam penyusunan kuhap ini," kata dede saat membuka rapat dengar pendapat dengan kementerian ham dan komnas ham di kompleks parlemen, jakarta, senin (22/9).
koalisi nasional organisasi disabilitas meminta kepada komisi iii dpr ri agar revisi atau rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang (uu) nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas.
peneliti pusat studi hukum kebijakan indonesia yang mewakili koalisi tersebut, fajri nursyamsi mengatakan penyandang disabilitas saat ini mempunyai posisi lebih kuat usai adanya uu nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
sehingga penyandang disabilitas merupakan bagian dari keragaman sebagai warga negara yang juga berpotensi berurusan dengan hukum, baik sebagai saksi atau korban.
"ketika ada kewajiban bagi penyandang disabilitas, perlu difasilitasi pelaksanaannya, untuk menghadiri sebuah pemeriksaan, banyak hal yang perlu disiapkan, terkait mobilitas, bagaimana berkomunikasi dan lain-lain," kata fajri saat audiensi dengan komisi iii dpr ri di kompleks parlemen, jakarta, senin (29/09/2025).
dia mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk taat kepada hukum. begitu pula negara atau aparat penegak hukum yang juga wajib melindungi para penyandang disabilitas.
saat ini, menurut dia, masih ada hambatan-hambatan yang muncul karena lingkungan yang tidak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. maka dia meminta agar revisi kuhap menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.
"perlu untuk difasilitasi agar penyandang disabilitas yang memberi kesaksian itu bisa untuk memberikan sebenar-benarnya dan juga memberikan kesaksian secara mandiri," kata dia.
untuk itu, dia pun merekomendasikan empat poin untuk revisi kuhap agar bisa mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas.
empat poin itu, yang pertama adalah terkait pengakuan penyandang disabilitas sebagai saksi, kedua adalah penyediaan akomodasi yang layak, ketiga adalah kesetaraan bobot kesaksian, dan yang keempat adalah penyesuaian definisi dan konsep dengan perspektif disabilitas.
"catatan kami, akomodasi yang layak ini bukan hanya sekedar prosedur administrasi, tapi dia adalah bagian dari hukum acara, dia adalah bagian di mana hak penyandang disabilitas bisa terfasilitasi untuk memberikan kesaksian, itu sangat menentukan," katanya.
wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad mengatakan rancangan undang-undang (ruu) tentang perampasan aset akan dibahas setelah revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yang tak lama lagi akan rampung.
"dalam waktu tidak berapa lama lagi itu (kuhap) akan disahkan, setelah itu baru kita mulai dengan perampasan aset," kata dasco di kompleks parlemen, jakarta.
dia menjelaskan bahwa uu perampasan aset nantinya tidak boleh bertabrakan dengan uu yang lainnya.
maka dari itu, dia mengatakan bahwa badan keahlian dpr ri tengah mempersiapkan draf ruu dengan mengompilasikan dan menyinkronisasikan agar menjadi uu yang kuat.
"kalau nanti ada bertabrakan satu sama lain justru nanti rentan untuk menjadi celah pada saat menjalani proses hukum," kata pimpinan dpr ri yang membidangi urusan politik dan keamanan tersebut.
menurut dia, dpr ri tengah berfokus meramu draf ruu itu agar nantinya perampasan aset bisa benar-benar dijalankan.
di sisi lain, menurut dia, komisi iii dpr ri sebetulnya sudah bisa menyelesaikan ruu kuhap.
namun sejauh ini, kata dia, masih banyak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terhadap revisi kuhap tersebut.
"kuhap ini setiap kita mau sahkan itu selalu ada lagi partisipasi publik yang ingin didengar. nah ini kemudian komisi iii mengakomodir terus," katanya.
adapun rapat paripurna dpr ri telah menyetujui bahwa ruu perampasan aset masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 yang diusulkan komisi iii dpr ri.
selain prioritas 2025, ruu perampasan aset juga masuk ke prioritas 2026 untuk mengantisipasi jika pembahasannya masih membutuhkan waktu.
sementara kapolda banten irjen pol hengki menekankan pentingnya penyempurnaan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu hukum.
“penyelidikan adalah tahap awal yang sangat penting sebelum masuk ke penyidikan. tidak semua laporan langsung bisa ditindaklanjuti ke penyidikan tanpa proses penyelidikan yang objektif dan berdasarkan bukti cukup,” kata hengki di serang.
ia menyampaikan masukan terhadap rancangan undang-undang kuhap yang tengah dibahas.
menurutnya, pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan hambatan implementasi di lapangan perlu disesuaikan tanpa mengurangi norma yang ada.
“kami tidak menolak norma-norma yang ada, namun mendorong agar pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan hambatan implementasi di lapangan dapat disesuaikan,” ujarnya.
kapolda menegaskan pembaruan hukum acara pidana harus menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat.
dengan begitu, proses penegakan hukum dapat lebih transparan dan akuntabel.
ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, legislatif, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif.
“kami berharap kunjungan ini memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan institusi penegak hukum, demi lahirnya sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, transparan, dan menjamin rasa keadilan masyarakat,” tutur hengki.
masukan itu disampaikan dalam forum kunjungan kerja komisi iii dpr ri masa persidangan i tahun sidang 2025–2026 di polda banten, yang meninjau langsung kinerja dan tantangan aparat penegak hukum di wilayah provinsi.
di sisi lain, kementerian koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan (kemenko kumham imipas) menyebutkan, alternatif pidana menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan masa tahanan (overstaying) pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
dalam rapat koordinasi di surabaya, jawa timur, senin (22/9), asisten deputi koordinasi tata kelola pemasyarakatan kemenko kumham imipas jumadi menyampaikan bahwa persoalan overstaying sudah lama menjadi catatan rutin, bahkan menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (bpk).
"masalah ini bukan semata akibat kelalaian petugas, melainkan juga keterbatasan sistem administrasi dan aplikasi yang ada," ungkap jumadi, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di jakarta.
karena itu, sambung dia, diperlukan penguatan komunikasi antarlembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan pada regulasi agar penanganan overstaying tidak lagi menimbulkan beban tambahan bagi lapas dan rutan.
menurutnya, optimalisasi koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar penyelesaian perkara tidak tertunda dan pidana alternatif dapat diterapkan lebih efektif.
adapun pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan overstaying atau kelebihan masa tahanan di lapas dan rutan, yang selama ini menjadi salah satu pemicu terjadinya isi lapas dan rutan melebihi kapasitas (overcapacity) dan pelanggaran hak asasi manusia.
salah satu langkah penting yang sedang dipersiapkan, yaitu penerapan pidana alternatif sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yang akan berlaku pada 2 januari 2026.
asisten deputi reformasi hukum dan keadilan restoratif kemenko kumham imipas robianto mengatakan, kuhp baru memberi ruang lebih luas bagi hakim untuk tidak semata-mata menjatuhkan pidana penjara.
“pidana penjara bukan lagi sanksi utama. ada pilihan lain seperti kerja sosial, pidana denda, maupun pengawasan," ujar robianto.
dengan diversifikasi tersebut, dirinya berharap tidak ada lagi penumpukan narapidana sekaligus mendorong sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi.
deputi bidang koordinasi keimigrasian dan pemasyarakatan kemenko kumham imipas i nyoman gedhe surya mataram pun menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan overstaying.
dikatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus, yakni menyatukan data dan langkah antar-instansi, menyusun mekanisme penyelesaian yang terintegrasi dengan alternatif pidana, serta membangun komitmen bersama agar penanganan overstaying dilakukan secara efektif.
kejaksaan turut menunjukkan peran aktif dalam penerapan pidana alternatif. kepala seksi c pidana umum kejaksaan tinggi jawa timur edy budianto menyampaikan sejak 2025 pihaknya sudah melaksanakan pidana bersyarat, pengawasan, dan kerja sosial.
“sudah ada 79 perkara yang diselesaikan dengan kerja sosial, mulai dari membersihkan tempat ibadah hingga menjaga keamanan lingkungan. semua dilakukan dengan sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat,” kata edy.
dari sisi kepolisian, direktur perawatan tahanan dan barang bukti polda jatim eka yekti hananto seno menjelaskan, pihaknya mengembangkan aplikasi simatahati untuk mendata tahanan dan memberikan notifikasi otomatis ketika masa tahanan hampir habis.
dengan aplikasi tersebut, kata dia, potensi overstaying bisa dideteksi lebih dini.
pihaknya juga mengedepankan keadilan restoratif serta penyuluhan hukum bagi tahanan.
dukungan juga datang dari pemerintah daerah. kepala biro hukum pemerintah provinsi jawa timur adi sarono menegaskan, pemerintah daerah siap memfasilitasi lokasi kerja sosial, seperti balai latihan kerja, sekolah, rumah sakit, maupun panti sosial.
“sinergi lintas perangkat daerah akan memastikan pidana pengawasan dan kerja sosial berjalan efektif, bermanfaat bagi publik, sekaligus menghormati martabat peserta,” tutur adi.
rapat koordinasi menegaskan pentingnya kerja sama kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mengakhiri praktik overstaying.
langkah tersebut juga sejalan dengan arah rancangan pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2025–2029 yang menekankan penguatan sistem hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penerapan keadilan restoratif.
setelah terselenggaranya kegiatan, pemerintah berharap terbentuk komitmen yang lebih kuat di antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar isu overstaying tidak lagi berulang, pidana alternatif dapat diterapkan secara konsisten, dan sistem pemasyarakatan indonesia benar-benar mampu mencerminkan keadilan yang modern, humanis, serta dipercaya masyarakat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan