Dana Pemda Mengendap Rp233 Triliun, DPR Dorong Aturan Tegas dari Kemenkeu dan Kemendagri

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 24 Sep 2025 - 16:24

Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI-Foto: ANTARA-

dana pemda mengendap rp233 triliun, dpr dorong aturan tegas dari kemenkeu dan kemendagri                            koranpalpos.com - wakil ketua komisi ii dpr ri dede yusuf macan effendi menilai dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan hingga agustus 2025 sebesar rp233,11 triliun menunjukkan kurang cermatnya pengelolaan anggaran daerah.
“sangat disayangkan, mestinya uang bisa berputar di bawah, bukan disimpan (di perbankan saja). ini tanda kurang cermatnya pengelolaan anggaran dan kurang cepatnya tender dijalankan,” kata dede yusuf di jakarta, rabu (24/09/2025).
kementerian keuangan mencatat dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai rp233,11 triliun per agustus 2025. angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar rp219,8 triliun.
baca juga:tim reformasi polri dibentuk kapolri
baca juga:revisi uu pemilu, pilkada, dan parpol dibahas sekaligus
ia menilai lambatnya penyerapan anggaran ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
"kalau dana mengendap, fiskal daerah mungkin aman, tapi, daya beli masyarakat akan turun, dan pendapatan asli daerah (pad) akan sulit meningkat,” ujarnya.
dede mendorong kementerian keuangan (kemenkeu) bersama kementerian dalam negeri (kemendagri) membuat aturan tegas mengenai jadwal pelaksanaan program daerah serta sanksi bagi pemda yang membiarkan dana mengendap di bank.
baca juga:perpres 79 tegaskan prabowo lanjutkan ikn
baca juga:prabowo dukung palestina, disambut tepuk tangan di pbb
menurut dia, prinsip dasar ekonomi adalah perputaran uang di masyarakat.
“ekonomi harus berputar dalam konsep keep buying strategy, artinya masyarakat harus punya uang untuk belanja agar roda ekonomi bergerak,” katanya.
fenomena dana pemda mengendap di bank kerap berulang tiap tahun.
baca juga:kepala daerah jangan pamer kekayaan di tengah kesulitan ekonomi
baca juga:kuhap harus selaras ham internasional
pada 2024, posisi simpanan pemda per juli tercatat rp202,35 triliun, naik dari rp190,5 triliun di bulan sebelumnya.
bank indonesia dan kementerian keuangan beberapa kali mengingatkan bahwa dana mengendap memperlemah stimulus fiskal daerah.
belanja pemerintah yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi justru tertahan, sehingga aktivitas ekonomi di daerah tidak bergerak optimal.
baca juga:bnpt temukan 6.402 konten radikalisme dan terorisme
baca juga:dpp pdip pecat wahyudin moridu, anggota dewan gorontalo yang kriminal
data kemenkeu menunjukkan realisasi belanja apbd rata-rata baru mencapai 40-45 persen pada semester pertama, dan melonjak di akhir tahun.
pola “mengejar di desember” ini dinilai kurang efektif karena mempersempit waktu pelaksanaan proyek serta mengurangi kualitas belanja daerah.
pemerintah pusat mendorong percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dengan mekanisme reward and punishment.
namun, menurut dede, pengawasan dpr dan pemerintah, serta ketegasan aturan penting dijalankan agar uang negara tidak berhenti di perbankan.
"harus ada aturan dari kemenkeu dan kemendagri mengenai jadwal pelaksanaannya, dan sanksi bagi yg megendapkan dana di bank," tegasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan