Ketua DPR Minta Evaluasi MBG Tanpa Saling Menyalahkan

Reporter: Echi |

Editor: Dahlia |

Selasa , 23 Sep 2025 - 16:28

Siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Aceh Besar mengambil menu makan siang di Aceh Besar, Aceh, Selasa (23/9/2025). Kementerian Keuangan mencatat hingga 8 September program Sekolah Rakyat telah menelan anggaran sebesar Rp788,7 miliar atau 6,5 persen dari --

ketua dpr minta evaluasi mbg tanpa saling menyalahkan                            koranpalpos.com - ketua dpr ri puan maharani meminta agar program makan bergizi gratis (mbg) dievaluasi tanpa saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, saat merespons pembentukan tim investigasi terkait kasus keracunan akibat mbg.
dia mengatakan bahwa dpr ri juga bakal mengawasi secara langsung dapur-dapur program mbg yang bermasalah untuk mengevaluasi penyebab keracunan.
dengan begitu, menurut dia, dpr juga bisa mendapatkan gambaran atas permasalahan yang terjadi.
baca juga:pemkab oku selatan mulai gulirkan program mbg 
baca juga:yayasan pengelola mbg harus berorientasi sosial bukan profit
"masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya," kata puan usai rapat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
menurut dia, evaluasi pun harus dilakukan secara total terhadap program mbg. dengan begitu, dia harap kasus-kasus keracunan akibat mbg tidak terulang kembali.
sebelumnya, badan gizi nasional (bgn) membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat makan bergizi gratis (mbg).
baca juga:sorgum, sang penjaga ketahanan pangan masa depan
baca juga:kepala bapanas: beras sphp penopang stabilisasi harga di pasaran
wakil kepala bgn nanik s. deyang dalam konferensi pers di jakarta, senin (22/9, menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, bgn tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari badan pengawas obat dan makanan (bpom) yang membutuhkan waktu cukup lama.
"jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. sebelum hasil dari bpom keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," katanya.
terpisah, wakil ketua komisi ix dpr ri charles honoris mengatakan bahwa semua pihak berhak berpartisipasi menjadi pemilik satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) selama memenuhi ketentuan yang ada dan dapat menjalankan satuan tersebut secara profesional.
"program ini dibuka untuk publik, siapa pun boleh berpartisipasi. yang saya sayangkan, tentunya termasuk pihak-pihak yang belum pernah menjalankan operasi dalam bidang menyiapkan makanan," kata charles kepada wartawan di kompleks parlemen, jakarta, selasa.
menurut dia, pemilik sppg yang tidak profesional atau berpengalaman akan membuat tata kelola penyediaan makan bergizi gratis menjadi berantakan.
"kalau teman-teman yang tidak punya pengalaman lalu diberikan tanggung jawab seperti ini, kita lihat sendiri tata kelolaan juga akhirnya berantakan," ujarnya.
hal tersebut disampaikan charles guna merespons pertanyaan wartawan mengenai isu kepemilikan sppg yang didominasi oleh anggota dpr.
"mudah-mudahan (anggota komisi ix) enggak ada. kalau pun ada, ya enggak apa-apa asalkan dijalankan secara profesional, tetapi yang pasti bukan saya," katanya.
sebelumnya, wakil kepala badan gizi nasional (bgn) sony sonjaya menegaskan bahwa sistem verifikasi sppg berlangsung ketat dan harus melalui 10 tahapan.
tahapan-tahapan itu, ujar dia, terdiri atas tahapan pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana mbg dapat dicairkan.
sony menyampaikan bahwa sistem pencairan anggaran juga sangat ketat karena dana hanya bisa digunakan jika diusulkan yayasan sebagai maker (pelaku) dan disetujui kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi sebagai approver sesuai kebutuhan dan harga pasar yang berlaku.
"dengan demikian, bila ada bangunan sppg namun tidak ada kepala sppg, tidak ada pic yayasan maka tidak akan ada virtual account. tidak ada virtual account maka tidak ada anggaran yang dikirimkan. oeh karena itu, tidak akan ada sppg fiktif," kata dia.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan