Bawaslu Ingatkan Pejabat untuk Tidak Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 11 Feb 2024 - 21:40

Anggota DPRD Sumsel Dapil I mencatat aspirasi warga saat reses tahap I tahun 2024-Foto: Popa Delta-

bawaslu ingatkan pejabat untuk tidak kampanye menggunakan fasilitas negara                               menjelang pemilu 14 februari 2024, anggota dprd sumsel asal daerah pemilihan i kota palembang, menyempatkan diri untuk mengunjungi dan berdialog dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini kantor bawaslu kota palembang.
kedatangan rombongan dapil i yang terdiri dari  koordinator dapil i, dr. hj. ra anita noeringhati, sh, mh., didampingi prima salam, yudha rynaldi, kartak sas, chairul s matdiah, dan mgs syaiful fadli, diterima langsung oleh komisioner bawaslu dan jajarannya.
dalam dialog dengan anggota dapil i dprd sumsel, komisioner bawaslu palembang menjelaskan kalau saat ini mereka telah mempunyai gedung baru.
akan tetapi bangunan tersebut belum bisa difungsikan secara maksimal, lantaran mebelernya belum ada.
baca juga:anggota dprd sumsel, h firdaus berdialog dan serap aspirasi warga dapil vi
baca juga:anggota dapil vi, hm giri ramanda n kiemas dengarkan suara rakyat
untuk itu, mereka mengharapkan bantuan dewan  untuk alokasikan anggaran pembelian mbeler.
ditempat yang sama, mereka juga mengingatkan anggota dewan dan semua pihak yang digaji oleh pemerintah, untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan politik.
menanggapi usulan tersebut, koordinator dapil i hj ra anita noeringhati mengatakan, tahun 2022 dprd sumsel telah mengalokasikan anggaran untuk bawaslu.
akan tetapi anggaran itu terpaksa dibatalkan karena ada kebijakan dari mendagri yang melarang untuk mengalokasikan anggaran buat bawaslu.
 baca juga:serap aspirasi nurmala dewi kunjungi desa dan kelurahan di banyuasin
baca juga:ersangkut serap aspirasi di wilayah dapil vi
“tapi kita masih tetap bisa membantu dalam bentuk hibah dan itupun diberikan dalam bentuk barang, bukan uang. karena apbd sudah ketok palu, maka untuk aspirasi bawaslu akan dipertimbangkan lebih lanjut,” imbuhnya.
terkait peringatan agar tidak menggunakan fasilitas negara, termasuk dalam kegiatan reses, anita menjelaskan, kalau reses adalah kegiatan rutin anggota dewan dan tidak ada kaitannya dengan kampanye.
kita disini untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dalam anggaran. jadi tidak mungkin kalau masyarakat bertanya, terus tidak kita jawab,” kata anita.
pada kesempatan yang sama, anita juga meminta agar pemerintah dapat membangun pos kesehatan di dekat tps. “misalnya dari beberapa tps ada satu pos kesehatan. hal ini penting dilakukan agar petugas bisa cepat dapat ditangani bila ada masalah kesehatan,’ jelasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan