Komisi I DPR Dukung Wacana Satu Orang Satu Akun Medsos

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 17 Sep 2025 - 21:23

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta di kompleks parlemen, Jakarta.-Foto: Antara-

komisi i dpr dukung wacana satu orang satu akun medsos                            jakarta - wacana kebijakan "satu orang satu akun" yang tengah dikaji kementerian komunikasi dan digital mendapat sorotan dari komisi i dpr ri.
wakil ketua komisi i, sukamta, menilai langkah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka penyebaran hoaks sekaligus mencegah tindak kriminalitas di ruang digital.
menurut sukamta, pengurangan anonimitas di media sosial merupakan hal yang mendesak. identitas asli yang melekat pada setiap akun akan membuat pengguna lebih bertanggung jawab terhadap aktivitasnya.
baca juga:presiden prabowo lantik menko polkam baru dan sejumlah menteri hasil reshuffle jilid iii
baca juga:pdip tegaskan hak rakyat atas layanan kesehatan bermutu
dengan begitu, potensi penyalahgunaan identitas anonim untuk melakukan penipuan, ujaran kebencian, maupun penyebaran berita palsu bisa diminimalisir.
“prinsipnya kita ingin mengurangi anonimitas di dunia digital agar nama dan identitas pengguna terlihat dengan jelas. hal ini penting supaya tidak ada pihak yang menyalahgunakan akun anonim untuk merugikan orang lain,” ujarnya di jakarta, rabu (17/9).
wacana ini mencakup aturan bahwa setiap akun media sosial wajib terhubung dengan satu nomor ponsel, dengan pembatasan jumlah nomor yang bisa didaftarkan oleh satu orang.
baca juga:dpr dorong kemenkumham maksimalkan anggaran untuk program pro rakyat dan layanan hukum gratis
baca juga:kekosongan menpora harus segera diakhiri
sistem ini diharapkan dapat menekan angka penggunaan akun palsu maupun identitas ganda yang kerap dimanfaatkan untuk tujuan negatif.
meski begitu, sukamta menegaskan bahwa rencana tersebut masih perlu pembahasan lebih mendalam. menurutnya, inti persoalan bukan hanya soal jumlah akun, melainkan juga terkait lemahnya penegakan hukum dan rendahnya literasi digital masyarakat.
“masyarakat harus dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi dengan baik agar tidak mudah terpengaruh hoaks. jadi, kebijakan ini harus disertai upaya peningkatan literasi digital dan penguatan hukum,” jelasnya.
baca juga:penyaluran beras sphp tekan lonjakan harga
baca juga:lemkapi apresiasi langkah reformasi polri
ia juga menekankan agar pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang beragam. tidak semua warga memiliki akses teknologi dan pemahaman digital yang sama, sehingga aturan harus disusun secara inklusif agar tidak menimbulkan diskriminasi.
sebelumnya, pemerintah pernah mewacanakan kebijakan serupa, yakni mewajibkan pendaftaran akun media sosial menggunakan identitas asli dengan verifikasi faktual.
sukamta menilai kebijakan ini mungkin diterapkan, terutama pada perangkat modern yang jumlahnya semakin dominan di masyarakat.
baca juga:klh dan pemprov bali sepakat pulihkan tutupan hutan das untuk cegah banjir
baca juga:mentan amran tegaskan pemerintah tak akan toleransi praktik curang di sektor pertanian
“ruang digital indonesia harus menjadi tempat yang sehat, aman, dan adil. bukan hanya bebas dari anonimitas, tapi juga bebas dari ketakutan, manipulasi, dan diskriminasi kebijakan,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan