Kanwil DJP Sumselbabel Luncurkan Piagam Wajib Pajak dan Bimtek Coretax SPT

Reporter: Encep |

Editor: Dahlia |

Rabu , 17 Sep 2025 - 20:24

Tarmizi, Kepala Kanwil DJP Sumselbabel. foto: antara -Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung meluncurkan piagam wajib pajak dan memberikan bimbingan teknis Coretax SPT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang transparan, adil, akuntabel, dan modern.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumselbabel) Tarmizi di Palembang, Rabu, mengatakan pihaknya secara resmi meluncurkan piagam wajib pajak (Taxpayer’s Charter) sekaligus menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) Coretax SPT Tahunan di Palembang.

"Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang transparan, adil, akuntabel, dan modern," katanya.

Ia menyebutkan piagam ini dilaksanakan sebagai implementasi PER-13/PJ/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Piagam tersebut menyatukan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi, menjadi delapan hak dan delapan kewajiban yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

Hak Wajib Pajak meliputi antara lain memperoleh informasi dan edukasi, mendapatkan pelayanan tanpa dipungut biaya, memperoleh perlakuan adil dan setara, membayar tidak lebih dari jumlah pajak terutang, mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan, memperoleh perlindungan kerahasiaan data, menunjuk kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta menyampaikan pengaduan atau pelaporan pelanggaran pajak.

Sementara itu, kewajiban wajib pajak mencakup penyampaian SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, bersikap jujur dan transparan, menghormati dan menjunjung tinggi etika serta sopan santun, bersikap kooperatif dalam menyampaikan data dan informasi, menggunakan fasilitas perpajakan secara tepat, melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan.

Kemudian menunjuk kuasa sesuai ketentuan apabila diperlukan, serta tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Piagam Wajib Pajak diharapkan menjadi referensi bersama dalam semua interaksi perpajakan antara petugas pajak dan masyarakat.

kanwil djp sumselbabel luncurkan piagam wajib pajak dan bimtek coretax spt                             koranpalpos.com - kanwil djp sumatera selatan dan bangka belitung meluncurkan piagam wajib pajak dan memberikan bimbingan teknis coretax spt dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang transparan, adil, akuntabel, dan modern.
kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera selatan dan kepulauan bangka belitung (kanwil djp sumselbabel) tarmizi di palembang, rabu, mengatakan pihaknya secara resmi meluncurkan piagam wajib pajak (taxpayer’s charter) sekaligus menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) coretax spt tahunan di palembang.
"kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang transparan, adil, akuntabel, dan modern," katanya.
baca juga:bantuan seragam sekolah dibagikan pada oktober 2025
baca juga:bupati segera perbaiki 2 jembatan penyebarangan sungai aur
ia menyebutkan piagam ini dilaksanakan sebagai implementasi per-13/pj/2025 tanggal 14 juli 2025.
piagam tersebut menyatukan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi, menjadi delapan hak dan delapan kewajiban yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami.
hak wajib pajak meliputi antara lain memperoleh informasi dan edukasi, mendapatkan pelayanan tanpa dipungut biaya, memperoleh perlakuan adil dan setara, membayar tidak lebih dari jumlah pajak terutang, mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan, memperoleh perlindungan kerahasiaan data, menunjuk kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta menyampaikan pengaduan atau pelaporan pelanggaran pajak.
baca juga:muara enim lumbung energi alami krisis bbm
baca juga:bupati muba h.m. toha tohet dorong percepatan pelepasan kawasan hutan untuk kebun sawit rakyat
sementara itu, kewajiban wajib pajak mencakup penyampaian spt dengan benar, lengkap, dan jelas, bersikap jujur dan transparan, menghormati dan menjunjung tinggi etika serta sopan santun, bersikap kooperatif dalam menyampaikan data dan informasi, menggunakan fasilitas perpajakan secara tepat, melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan.
kemudian menunjuk kuasa sesuai ketentuan apabila diperlukan, serta tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada pegawai direktorat jenderal pajak.
piagam wajib pajak diharapkan menjadi referensi bersama dalam semua interaksi perpajakan antara petugas pajak dan masyarakat.
baca juga:ketua dprd ogan ilir minta maaf atas proposal kontroversial milik komisi iii, akui khilaf
baca juga:wabup ogan ilir ardani angkat bicara soal viral proposal seragam dprd
piagam ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan simbol dari hubungan kemitraan yang adil, transparan, setara, dan penuh kepercayaan antara negara dan wajib pajak.
sejalan dengan peluncuran piagam tersebut, kanwil djp sumsel dan kep. babel menyelenggarakan bimbingan teknis coretax spt tahunan.
"coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam proses pelaporan spt tahunan," katanya.
ia berharap melalui kegiatan bimtek, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai penggunaan sistem coretax, mulai dari tata cara pelaporan, fitur keamanan, hingga mekanisme layanan bantuan.
wajib pajak diharapkan dapat segera melakukan aktivasi akun dan membuat kode otorisasi sebagai langkah awal dalam persiapan pelaporan spt tahunan. (ant)