Serikat Ojol Desak Perpres Perlindungan, DPR Pastikan Prabowo Segera Teken

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 09 Sep 2025 - 20:38

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan bahwa DPR RI akan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk meneken Peraturan Presiden (Perpres) soal pelindungan pekerja transportasi daring termasuk ojek online (Ojol). foto: antara--

serikat ojol desak perpres perlindungan, dpr pastikan prabowo segera teken                            koranpalpos.com - sejumlah serikat pekerja angkutan transportasi daring termasuk ojek online (ojol) mendatangi kompleks parlemen, jakarta, selasa, untuk mengadu ke para pimpinan dpr ri agar mendesak presiden prabowo subianto meneken peraturan presiden (perpres) terkait pelindungan pekerja transportasi online atau pekerja platform.
wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad beserta pimpinan lainnya, saan mustopa dan cucun ahmad syamsurizal, menerima sejumlah serikat ojol itu dan menggelar audiensi. 
satu per satu perwakilan dari serikat ojol itu menyampaikan aspirasinya di hadapan dasco, saan, cucun.
baca juga:semua fraksi sepakat penghapusan tunjangan rumah dpr
baca juga:stok beras sphp di palembang aman
"kami berharap sambil menunggu uu yang sedang digodok, ada langkah maju dari bapak presiden untuk memberikan kenyamanan bagi kami supaya kami mendapatkan hak-hak kami sebagai driver," kata ketua serikat pekerja angkutan indonesia lili pujiati.
sejauh ini, menurut dia, para pengemudi ojek online tidak mendapatkan hak apapun sebagai pekerja, seperti jaminan sosial atau jaminan kesehatan.
menurut dia, asuransi tersebut dibayarkan masing-masing oleh pengemudi ojol.
baca juga:modus baru phishing: portal akademik palsu intai data mahasiswa dan dosen !
baca juga:fenomena langka ! warga sumsel bisa saksikan gerhana bulan total 7-8 september 2025
"bahkan ketika jaminan kecelakaan kerja itu diberikan ketika kami sedang online, apabila kami di halte atau di jalan kecelakaan, kami tak mendapatkan jaminan," katanya.
menurut dia, hak-hak itu harus didapatkan oleh para pengemudi ojol atau angkutan transportasi online lainnya.
terlebih lagi, menurut dia, indonesia di kancah internasional yang diwakili oleh kementerian ketenagakerjaan, juga sudah menyetujui kesepakatan international labour organization (ilo) di jenewa, swiss, untuk mengonvensi pelindungan pekerja platform.
baca juga: pertamina drilling raih tiga penghargaan bergengsi di top grc awards 2025
baca juga:nadiem makarim resmi jadi tersangka kasus korupsi chromebook kemendikbudristek
"saat ini kami butuh sekali payung hukum, dengan ada payung hukum secara pasti kami akan mengakomodir hak-hak kami," kata dia.
sementara itu, dasco mengungkapkan bahwa audiensi itu diikuti oleh sembilan serikat pekerja transportasi. dia memastikan dpr menyerap aspirasi dari sejumlah serikat itu dan akan menyampaikan langsung kepada presiden prabowo.
"saya kebetulan ini bahwa baru saja di-wa. saya jam 12 diminta bertemu presiden untuk urusan lain, tapi saya bisa sounding-sounding ini (desakan perpres)," kata dasco.
sementara itu, wakil ketua dpr ri saan mustopa memastikan bahwa dpr ri akan mendorong presiden prabowo subianto untuk meneken peraturan presiden (perpres) soal pelindungan pekerja transportasi daring termasuk ojek online, yang didalamnya mengatur agar para pekerja tersebut bisa mendapatkan hak atas jaminan sosial.
menurut dia, pemerintah pun sejauh ini sudah menunjukkan komitmennya terkait kesejahteraan terhadap pekerja transportasi daring, dengan memperjuangkan bonus hari raya pada momen lebaran lalu.
"kan yang paling minimal saja misalnya meng-cover yang paling minimal, itu kan soal kecelakaan dan kematian," kata saan saat menerima audiensi sejumlah serikat pekerja transportasi daring di kompleks parlemen, jakarta, selasa (09/09/2025).
dia menilai bahwa upaya dan komitmen untuk kesejahteraan bagi ojol tidak akan terlalu berat jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berkolaborasi.
adapun premi yang perlu dibayarkan setiap bulannya untuk jaminan sosial bagi ojol itu sebesar rp16.800 saja.
"muaranya adalah bagaimana kesejahteraan para pekerja online ini kesejahteraannya menjadi lebih baik sehingga kehidupan masa depan jaminan untuk anak dan sebagainya sekolah itu menjadi lebih baik," katanya.
menurut dia, negara-negara tetangga pun sudah mempunyai undang-undang terkait kesejahteraan pekerja transportasi daring, di antaranya singapura dan malaysia.
saat ini, kata dia, komisi v dpr ri yang membidangi urusan transportasi tengah membahas rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
nantinya soal kesejahteraan ojol bisa saja dimuat dalam uu tersebut atau membuat uu yang tersendiri.
"akan diperjuangkan secara bersama-sama sehingga bapak ibu serikat pekerja pengemudi ini benar-benar mendapatkan payung hukum yang memandai untuk memberikan jaminan dan kepastian," katanya.
di sisi lain, masyarakat jawa barat (jabar) yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol), pengemudi pangkalan, sopir truk, petani, nelayan, pedagang asongan, bahkan pemulung dan pekerja informal lainnya akan segera mendapatkan perlindungan melalui skema badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan.
gubernur jawa barat dedi mulyadi mengatakan proses implementasi program perlindungan itu telah dimulai dengan pendataan pekerja informal sejak tanggal 1 september 2025.
"kita sudah menandatangani kesepakatan dengan bpjs ketenagakerjaan provinsi jawa barat. pendataan dimulai awal september (2025) untuk ojek, ojol, sopir truk, petani, nelayan, tukang kuli, pemulung, pedagang asongan, semua," ujar dedi di bandung, senin (08/09/2025).
setelah pendataan, para pekerja akan didaftarkan dalam program asuransi dengan premi rp201.000 per tahun. skema pembiayaan akan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, hingga aplikator ojek online.
"kita ingin kerja sama dengan bupati/wali kota, dan juga aplikator ojol. tujuannya agar semua pihak bersama-sama melindungi para pekerja," katanya.
menurut dedi, perlindungan ini penting untuk menjamin keadilan sosial. karena selama ini, ada kasus ojol patah kaki sampai amputasi dengan biaya sendiri.
"nanti sudah dicover asuransi kecelakaan kerja, termasuk kaki palsu, biaya perawatan, dan pengganti penghasilan selama dirawat," ujarnya.
untuk sisa tahun 2025, pemprov jabar menyiapkan anggaran senilai rp60 miliar guna pendanaan program ini.
pada 2026, pendanaan akan diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan.
"kalau bupati atau wali kota tidak mau kerja sama, saya tidak akan alokasikan untuk daerah itu. kalau rakyat protes, tanya kepala daerahnya," ujar dedi.
lebih lanjut, dedi menyoroti pengusaha kecil yang belum mengasuransikan pekerjanya.
seperti pemilik pabrik bata atau genting lokal yang mampu, tetapi tidak melindungi pegawainya.
"negara harus hadir, pemerintah dan pengusaha harus adil," ucapnya.
program ini akan memberi manfaat, di antaranya santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia, beasiswa untuk anak peserta, hingga perlindungan kecelakaan kerja yang tidak tercakup asuransi lain seperti jasa raharja.
pada tahap awal, pemda provinsi jabar menargetkan tiga juta pekerja informal terdaftar. jumlah ini, akan bertambah secara bertahap melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan aplikator.
terpisah, badan amil zakat nasional (baznas) ri melalui program bank makanan menyalurkan 200 paket makanan berupa ayam goreng siap saji zchicken kepada para pengemudi ojek daring (ojol) dan pekerja rentan di kawasan jakarta.
pimpinan baznas ri bidang pendistribusian dan pendayagunaan saidah sakwan melalui keterangan di jakarta, senin, menjelaskan program bank makanan merupakan wujud kepedulian baznas untuk mendampingi kelompok masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"baznas melalui bank makanan ingin memastikan bahwa masyarakat pekerja rentan tetap bisa menikmati makanan yang layak. kehadiran paket zchicken ini bukan hanya soal mengurangi beban pengeluaran, tetapi juga menghadirkan kepedulian dan rasa kebersamaan di tengah perjuangan mereka mencari nafkah," katanya.
saidah mengungkapkan pendistribusian dilakukan di berbagai titik mencakup wilayah jakarta timur, jakarta pusat, jakarta selatan, dan jakarta barat.
ia menilai pekerja sektor informal adalah kelompok yang paling terdampak dari ketidakpastian ekonomi.
"mereka yang bekerja sebagai pengemudi ojol, pedagang asongan, hingga juru parkir sering kali tidak memiliki pendapatan tetap. dengan adanya makanan siap saji ini, mereka bisa merasa lebih tenang dan sedikit lebih ringan dalam menjalani aktivitas harian," tambahnya.
selain menyasar para pekerja informal, distribusi paket zchicken juga menjangkau masyarakat di kawasan kampung pemulung.
saidah berharap kehadiran paket makanan ini bisa menjadi dukungan tambahan bagi warga setempat, khususnya dalam mencukupi kebutuhan makan mereka.
"baznas mengucapkan terima kasih atas uluran tangan dari para muzaki yang telah berbagi dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan. semoga keberkahan selalu menyertai kita semua," ucap saidah sakwan.
diketahui, program bank makanan merupakan salah satu upaya baznas untuk menyelesaikan dua masalah besar yaitu mengurangi jumlah makanan yang terbuang sia-sia dan memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan melalui pendekatan kolaboratif bekerja sama dengan berbagai pihak.
adapun zchicken yang dibagikan ini juga merupakan salah satu program unggulan baznas dalam upaya membantu mengentaskan kemiskinan, di mana para mustahik diberikan bantuan berupa modal usaha untuk dapat menjalankan usaha ayam goreng.
sementara itu, menteri koordinator hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan (kumham imipas) yusril ihza mahendra memastikan dua anggota brigade mobil (brimob) yang melindas pengemudi ojek daring/online (ojol), affan kurniawan akan diproses pidana.
dikatakan bahwa kepastian itu disampaikan setelah adanya rapat koordinasi kementerian/lembaga yang dipimpin dirinya, di jakarta, senin (08/09/2025).
"dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap dua orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum dan akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana," ucap yusril dalam konferensi pers usai rapat.
yusril menjelaskan mengenai jenis tindak pidana dimaksud, seperti berupa potensi kesengajaan mengakibatkan meninggalnya orang lain dan sebagainya, akan tergantung pada penyidikan yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
menko menuturkan pemerintah akan mengambil suatu tindakan tegas apabila ada aparatur penegak hukum (aph) yang tidak profesional atau melakukan kesalahan di lapangan.
maka dari itu terhadap tujuh orang anggota brimob yang melindas pengemudi ojol pada momen demonstrasi berujung ricuh pada akhir agustus 2025 lalu, kata dia, sudah berlangsung sidang etik.
dari sidang etik tersebut, disimpulkan bahwa dua orang anggota brimob di antaranya, yaitu brigadir polisi kepala rohmad dan komisaris polisi cosmas gae, dinyatakan telah melakukan satu tindakan yang tidak profesional dan telah diambil pula satu putusan etik terhadap ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas.
"terhadap dua orang ini, yang sudah diberikan putusan etik itu, selanjutnya akan diambil satu langkah hukum pidana," ujarnya.
tak hanya kepada dua orang tersebut, menko menyebutkan pemerintah, melalui kepala kepolisian negara republik indonesia (kapolri), juga akan meminta pada kepolisian daerah (polda) di berbagai daerah untuk menindak aph yang melakukan tindakan yang tidak perlu dalam mengatasi demonstrasi massa.
pasalnya, sambung dia, masih terdapat kemungkinan adanya kasus yang sama, seperti yang terjadi di jakarta usai demonstrasi berakhir ricuh pada akhir agustus 2025 lalu.
"masyarakat harus mengetahui perkembangan ini bahwa pemerintah tidak saja mengambil langkah hukum yang tegas kepada masyarakat yang bersalah, tetapi juga terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan di lapangan," ungkap yusril menegaskan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan