Sampaikan Aspirasi ke DPRD Prabumulih, GPMH dan AMP: Mahasiswa Agen Kontrol dan Agen Perubahan
Penyerahan aspirasi oleh GPMH dan AMP kepada DPRD Prabumulih-foto:dokumen palpos-
KORANPALPOS.COM - Lima orang mahasiswa asal Kota Prabumulih yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Hukum (GPMH) Prabumulih dan Aliansi Mahasiswa Prabumulih (AMP) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih pada Kamis, 4 September 2025.
Kehadiran mereka dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa secara langsung melalui mekanisme audiensi.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, didampingi oleh Wakil Ketua I Aryono ST, Wakil Ketua II Ir Dipe Anom, serta sejumlah anggota DPRD lainnya di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Prabumulih.
Koordinator GPMH Prabumulih, Lucky Juniardi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencari sensasi dan juga bukan pula untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai wujud tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Mahasiswa ini pak agen kontrol pemerintah, mahasiswa adalah agen perubahan. Jadi kalau bukan mahasiswa ini siapa yang mengingatkan bapak-bapak dewan di sini?” ungkap Lucky dengan lantang.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan amanah rakyat.
BACA JUGA: Datang Temui Bupati H M Toha, Orang Tua Icha : Mohon Dibantu Carikan Anak Saya Pak
Tanpa adanya keberanian mahasiswa menyuarakan aspirasi, dikhawatirkan suara masyarakat akan tenggelam di tengah kepentingan elit politik dan oligarki.
Dalam audiensi tersebut, Lucky membacakan sejumlah tuntutan yang telah disusun secara tertulis oleh GPMH dan AMP. Tuntutan tersebut mencakup isu-isu besar yang tidak hanya menyangkut kepentingan lokal, tetapi juga nasional.
Adapun poin-poin utama aspirasi mahasiswa yakni mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor, evaluasi sistem gaji dan tunjangan DPRD yang dianggap tidak masuk akal, menuntut transparansi hasil audit anggaran DPRD.
BACA JUGA:Pemkab Muba Bakal Lakukan Perombakan Besar Susunan OPD
- Tag
- Share
-
-
