Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 01 Sep 2025 - 19:40

Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (tengah) saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2025).-Foto: Antara-

wakil panglima tni bantah isu darurat militer                            jakarta - wakil panglima tni, jenderal tni tandyo budi revita, menegaskan bahwa tidak ada niat dari tni untuk menerapkan kondisi darurat militer, menyusul munculnya isu terkait aksi massa anarkis di beberapa daerah.
“tidak ada kita mau mengambil alih (darurat militer), tidak ada,” tegas tandyo saat ditemui di gedung dpr ri, jakarta, senin (1/9), usai mengikuti rapat tertutup dengan komisi i dpr ri.
tandyo menegaskan bahwa penanganan aksi demonstrasi adalah ranah polri. tni hanya berperan membantu pengamanan agar situasi tetap kondusif, tanpa mengambil alih tugas kepolisian.
baca juga:bem si imbau masyarakat tahan diri, jangan terprovokasi aksi anarkis
baca juga:prabowo unggah kompilasi pidato presiden masa ke masa soal pancasila
“kita taat konstitusi. tni memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” ujarnya. bantuan tni, menurut tandyo, dilakukan semata untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
lebih lanjut, tandyo menegaskan komitmen tni untuk terus bekerja sama dengan polri dalam menjaga stabilitas keamanan.
hal ini diperkuat setelah presiden ri, prabowo subianto, memberikan arahan langsung kepada panglima tni jenderal agus subiyanto dan kapolri jenderal listyo sigit prabowo pada sabtu (30/8).
baca juga:dpr ri dorong penguatan bawaslu hingga tingkat desa untuk pemilu bersih
baca juga:kh abdul adib: jaga persatuan, hindari provokasi
dalam pertemuan tersebut, presiden meminta kedua pimpinan institusi keamanan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam meredam aksi massa yang kerap berakhir anarkis.
arahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap demonstrasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan.
“tidak ada niat tni untuk mengambil alih karena yang berada di garis depan adalah polri. baru jika dibutuhkan, tni memberikan dukungan sesuai regulasi,” jelas tandyo.
baca juga:sahroni dan nafa urbach resmi dinonaktifkan dari dpr
baca juga: temui orang tua affan, presiden prabowo komitmen tegakkan keadilan
ia menegaskan bahwa tni selalu berada dalam kerangka konstitusi dan tidak bertindak di luar kewenangannya.
dengan pernyataan ini, tandyo ingin meredam spekulasi publik terkait kemungkinan diterapkannya darurat militer.
tni tetap berfokus pada tugas utamanya, yakni pertahanan negara, sambil mendukung polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
baca juga:nasdem rotasi ahmad sahroni ke komisi i, rusdi masse resmi jabat wakil ketua komisi iii dpr ri
baca juga:kritik dpr penting, tapi jangan jadi ajang kebencian
situasi ini menunjukkan sinergi yang jelas antara tni dan polri dalam menghadapi potensi kerusuhan.
kedua institusi menekankan pentingnya koordinasi yang tepat agar keamanan negara tetap terjaga tanpa melanggar aturan hukum dan konstitusi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan