PDI Perjuangan Minta DPR Hentikan Tunjangan Rumah

JAKARTA,KORANPALPOS.COM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di DPR RI meminta agar tunjangan perumahan anggota DPR, termasuk fasilitas lain yang dinilai melampaui batas kepatutan, segera dihentikan.

Sikap ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang menegaskan bahwa politik tidak hanya diukur dari aspek rasionalitas dan kesepakatan formal, tetapi juga harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati kepada rakyat.

Said menuturkan, persoalan tunjangan dan hak keuangan anggota DPR bukan semata soal angka, melainkan menyangkut kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

BACA JUGA:Sahroni dan Nafa Urbach Resmi Dinonaktifkan dari DPR

BACA JUGA: Temui Orang Tua Affan, Presiden Prabowo Komitmen Tegakkan Keadilan

“Ukuran mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi. Namun kita perlu mengukur diri, apakah pantas dalam situasi seperti ini rakyat kesulitan, sementara DPR justru menerima fasilitas berlebih,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu malam (16/8).

Menurut Said, mayoritas masyarakat saat ini masih menghadapi kesulitan ekonomi. Banyak yang harus berjuang di jalanan demi menyambung hidup, sementara DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat justru mendapat tunjangan yang nilainya jauh di atas kemampuan rakyat kebanyakan.

Ia menekankan, jika anggota DPR benar-benar memiliki empati, maka fasilitas yang berlebihan dari pajak rakyat tidak seharusnya diterima.

BACA JUGA:Nasdem Rotasi Ahmad Sahroni ke Komisi I, Rusdi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI

BACA JUGA:Kritik DPR Penting, Tapi Jangan Jadi Ajang Kebencian

Lebih lanjut, Said menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR sangat bergantung pada sikap para wakil rakyat itu sendiri.

Jika anggota DPR mampu bekerja dengan simpatik, mendengarkan serta memperjuangkan aspirasi rakyat, maka masyarakat tidak akan lagi mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR.

“Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus diperjuangkan, muruah DPR bisa tetap terjaga,” imbuhnya.

BACA JUGA:Menhan RI Bahas Kerja Sama Pertahanan di Australia