Kementerian Haji Dibentuk, Fokus pada Kesehatan Jamaah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 26 Aug 2025 - 19:50

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq.-Foto: Antara-

kementerian haji dibentuk, fokus pada kesehatan jamaah                            jakarta - anggota komisi viii dpr ri, maman imanul haq, menegaskan bahwa pembentukan kementerian haji dan umrah yang baru akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan ibadah haji dan umrah yang lebih terpadu, profesional, serta menekankan aspek keselamatan dan kesehatan jamaah.
kementerian yang akan menjadi institusi ke-49 di era pemerintahan presiden prabowo subianto ini dirancang memiliki struktur hingga ke tingkat daerah.
dengan demikian, edukasi terkait ibadah haji dapat menjangkau masyarakat luas secara lebih efektif, sekaligus memastikan pembinaan jamaah berlangsung sejak awal.
baca juga:tito karnavian raih penghargaan hapernas 2025
baca juga:indonesia-vietnam jalin kerja sama keamanan laut
“sehingga haji tidak sekadar rutinitas formal, tetapi juga mampu memberi sumbangan besar bagi pembentukan karakter bangsa,” ujar maman dalam keterangannya di jakarta, selasa.
pada rapat paripurna ke-4 dpr ri masa sidang i tahun sidang 2025-2026, disetujui rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah menjadi undang-undang.
salah satu poin penting dalam beleid ini adalah pembentukan kementerian haji dan umrah.
baca juga:bakamla ri perkuat patroli laut dengan vietnam
baca juga:dpr dorong ekosistem musik sehat lewat kesepakatan royalti
menurut maman, perhatian khusus diberikan pada aspek kesehatan jamaah. nantinya, kementerian haji dan umrah diwajibkan menjalin koordinasi erat dengan kementerian kesehatan agar calon jamaah dinyatakan benar-benar sehat sebelum diberangkatkan ke tanah suci.
hal ini juga untuk menanggapi kritik pemerintah arab saudi terkait masih tingginya angka kematian jamaah asal indonesia selama pelaksanaan ibadah haji.
selain itu, pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah juga akan diperketat.
baca juga:kaesang tabur bunga di makam bung karno, lanjutkan ziarah ke makam presiden ri
baca juga:minta tak termakan hoaks ikn mangkrak
seluruh travel atau biro perjalanan diwajibkan terintegrasi dengan sistem kementerian haji dan umrah agar keberangkatan jamaah bisa dipastikan keamanannya.
“seluruh keberangkatan harus terkonfirmasi dalam sistem resmi kementerian, sehingga tidak ada lagi kasus jamaah terlantar atau menjadi korban penipuan,” tegas maman.
politisi pkb dari dapil jawa barat ix ini menambahkan bahwa dpr menargetkan percepatan pengesahan undang-undang tersebut agar segera diikuti penerbitan peraturan pemerintah sebagai payung hukum operasional.
baca juga:berharap pelaksanaan haji makin baik
baca juga:tak lagi dapat rumah dinas, anggota dpr terima tunjangan rp50 juta
hal ini sejalan dengan percepatan transformasi sistem penyelenggaraan haji yang sedang dilakukan oleh pemerintah arab saudi.
dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan jamaah haji asal indonesia memperoleh kepastian layanan, mulai dari akomodasi, katering, transportasi, hingga kepulangan, sesuai standar pelayanan internasional.
“ini membuktikan bahwa pemerintah bekerja secara agresif, terbuka menerima masukan dari masyarakat maupun pemerintah arab saudi,” jelas maman.
baca juga:prabowo pimpin ratas bahas investasi dan ekonomi
baca juga:presiden jerman undang prabowo kunjungi berlin 2025
kementerian haji dan umrah juga diberi mandat untuk memperkuat komunikasi dan diplomasi dengan otoritas arab saudi.
hal ini penting agar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji indonesia dapat cepat menyesuaikan dengan transformasi sistem di tanah suci, sekaligus memastikan kuota jamaah dan fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan.
lebih jauh, maman menyebutkan bahwa kehadiran kementerian baru ini adalah jawaban atas tuntutan modernisasi tata kelola haji.
baca juga:panrb dukung ruu pemindahan narapidana antarnegara
baca juga:dpr undang bocah heroik yang panjat tiang bendera lampung
“pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi jamaah yang berangkat tanpa kepastian layanan. semua proses harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada jamaah,” ujarnya.
tak hanya soal pelayanan, revisi undang-undang juga menekankan pentingnya evaluasi pascapenyelenggaraan haji.
dpr meminta agar laporan penyelenggaraan disampaikan maksimal 30 hari setelah musim haji berakhir, sehingga catatan dan masukan jamaah dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan tahun berikutnya.
baca juga:dpd ri dukung sawah baru presiden untuk swasembada pangan
baca juga:wakil ksad baru dan rotasi pangdam resmi dilantik
dengan hadirnya kementerian haji dan umrah, diharapkan ibadah haji dan umrah bagi jamaah indonesia dapat berlangsung lebih aman, nyaman, serta memberikan pengalaman spiritual yang mendalam sesuai harapan umat.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 27 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan