Polemik Royalti Musik: DPR Peringatkan Rawan Premanisme, UMKM Minta Keringanan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 18 Aug 2025 - 20:35

Pasha Ungu, Penyanyi sekaligus pencipta lagu-Foto : ANTARA-

Terpisah, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa ketentuan tentang pembayaran royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu direvisi supaya lebih jelas.

"Undang-undang ini memang mengandung banyak kelemahan yang harus disempurnakan," kata Ketua Umum PHRI Haryadi B. Sukamdani.

Ia mengemukakan bahwa ketentuan tentang pembayaran royalti, khususnya dalam pemutaran lagu dan musik oleh pengelola hotel dan restoran, harus dijabarkan secara terperinci dan jelas.

Menurut dia, kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menagih royalti kepada pihak-pihak yang memutar lagu atau musik harus diperjelas.

"Jadi legal standing-nya itu bagaimana, itu yang jadi masalah. Anda (LMKN) menagih semua orang, ya tidak bisa seperti itu, karena banyak juga yang merasa tidak memiliki hubungan dengan LMKN," kata dia.

Dia menyampaikan, alur administrasi pembayaran royalti, jumlah royalti yang perlu dibayarkan, siapa saja yang perlu membayar royalti, dan kepada siapa royalti dibayarkan harus dibuat lebih jelas dan transparan.

Haryadi mengatakan bahwa perlu diperjelas pula ketentuan mengenai lagu-lagu maupun karya musik yang seperti apa yang pemutarannya membutuhkan lisensi dan pembayaran royalti.

Menurut dia, lagu "Indonesia Raya" dan lagu-lagu daerah yang sudah masuk domain publik semestinya bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membayar royalti.

"Kalau itu nanti terjadi digitalisasi, sangat jelas, karena nanti akan dipilih yang public domain dan yang tidak masuk dalam list (pembayaran royalti)," katanya.

Haryadi mengungkapkan bahwa para pengelola restoran dan kafe mengeluh karena harus membayar Rp120 ribu per tahun per kursi untuk memutar lagu dan karya musik di tempat usaha mereka.

Dia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam penanganan dan pengelolaan royalti.

"Masalah ini semuanya terjadi karena dilepas saja ke LMKN, itu tidak bisa," katanya.

"Jadi kehadiran negara itu harus ada, apalagi ini zamannya digitalisasi, semua urusan regulasi itu harus tripartit antara pengguna lagu, pencipta lagu, dan negara sebagai regulator," ia menjelaskan.

Haryadi menyampaikan perlunya kesepakatan antara ketiga pihak berkenaan dengan pembayaran royalti, termasuk kategori lagu dan musik yang pemutarannya membutuhkan lisensi dan pembayaran royalti serta besaran royalti yang harus dibayarkan.

PHRI menekankan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan terkait, termasuk musisi, dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang tentang hak cipta maupun peraturan tentang royalti musik.

polemik royalti musik: dpr peringatkan rawan premanisme, umkm minta keringanan                            koranpalpos.com - wakil ketua komisi iii dpr ri ahmad sahroni menilai wacana wahana musik indonesia (wami) untuk menagih royalti jika memutar atau menyanyikan lagu komersil pada pesta pernikahan rawan premanisme dalam praktik penagihannya.
ia juga menilai wacana tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat.
“kalau begini caranya, saya lihat wacana royalti musik ini makin lama makin ngelantur. semua sektor mau dikenain, bahkan pesta pernikahan yang jelas-jelas bersifat non-komersil. ini sudah ngaco, dan sangat membebani masyarakat," kata sahroni dalam keterangannya di jakarta.
"bahkan saya lihat beberapa musisi juga menolak jika wacananya sejauh ini. dan jika diteruskan, penagihan royalti oleh lmk ini sangat rawan akan tindak premanisme, terlebih beberapa lmk diduga dimiliki oleh individu yang memiliki latar tindak premanisme, sangat rawan,” ujarnya lagi.
baca juga:kabar duka : tokoh olahraga dan politisi nasdem, igk manila tutup usia !
baca juga:hut ri ke-80: pesta rakyat dan atraksi budaya nusantara meriahkan monas dan jalan sudirman-thamrin
menurut sahroni, kebijakan tersebut juga kurang disosialisasikan kepada publik. akibatnya, masyarakat kaget dan merasa dipaksa tunduk pada wacana aturan baru tanpa adanya masa transisi.
“kalau memang ada wacana aturan baru, harusnya disosialisasikan dulu dengan baik. jangan tiba-tiba masyarakat disuguhi hal yang sifatnya memukul rata. ini yang bikin gaduh. jangan terlihat hanya berpihak pada kepentingan industri, sementara rakyat kecil, umkm, sampai keluarga yang sedang menikah dibikin pusing, semuanya dikenain," ujarnya.
sahroni menyatakan bahwa perlindungan hukum itu harus seimbang: hak musisi dihargai, tetapi rakyat juga jangan diperas.
pernyataan wami tersebut juga menjadi jawaban atas kehebohan royalti di masyarakat, apakah berlaku juga di pesta pernikahan atau tidak.
baca juga:setnov bebas bersyara dari lapas sukamiskin
baca juga:feby deru dan persit kck meriahkan lomba hut ke-80 ri di jasdam ii/sriwijaya dengan semangat kebersamaan
untuk besarannya sendiri, royalti yang harus dibayarkan yakni dua persen dari biaya produksi, yang mencakup sewa sound system, backline, fee penyanyi atau penampil, dan lain-lain yang berkaitan dengan musik tersebut.
sedangkan, anggota komisi x dewan perwakilan rakyat (dpr) ri once mekel mengingatkan agar pengumpulan royalti musik harus dilakukan lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) secara bertahap mulai dari pemain besar.
pengumpulan royalti secara bertahap, menurutnya, dilakukan agar gairah umkm tidak terganggu di tengah perekonomian saat ini yang sedang tidak baik, karena umkm harus menjadi andalan perekonomian ri.
"yang jelas begini ya, saya kira ini pekerjaan harus bertahap, sistematis, dan ada prioritas-prioritas. jangan mengganggu usaha-usaha kecil," ujar once saat ditemui di kompleks parlemen, jakarta.
baca juga:80 tahun indonesia merdeka: refleksi, tantangan, dan harapan !
baca juga:pemprov sumsel siapkan strategi pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan tanjung carat di banyuasin
dengan demikian, lanjutnya, pengenaan royalti musik bisa didahulukan kepada pemain besar, seperti penyanyi besar serta lagu-lagu papan atas.
meski begitu, once menekankan pemungutan royalti bagi dunia usaha tetap penting untuk dilaksanakan, namun harus diatur lebih lanjut tarif yang sesuai, terutama bagi umkm.
"jadi, harus ada titik temu untuk tarif yang katakan-lah bisa diterima semua pihak, masuk akal, pas, gitu lah gampangnya," tutur anggota komisi dpr yang antara lain membidangi ekonomi kreatif itu.
terkait hal tersebut, dia mengaku telah berbicara dengan kementerian hukum (kemenkum) sebagai perancang aturan serta lmkn untuk menyelesaikannya.
ia mengatakan ketua dpr puan maharani juga telah memasukkan permasalahan royalti dalam prioritas dpr.
once, yang juga seorang penyanyi, mengaku senang karena ada keseriusan dpr untuk menyelesaikan persoalan royalti dengan aturan-aturan yang baik.
dia berharap dalam waktu dekat, akan ada titik terang mengenai permasalahan royalti, yang disepakati seluruh pihak, baik pemerintah, dpr, lmkn, pencipta, penyanyi, maupun pemilik hak terkait.
"biar semua itu lebih tenang, tidak ada yang gelisah, juga toko-toko bisa memutar lagu. apalagi, warung dan usaha-usaha mikro dan kecil semua bisa bergairah," kata once menambahkan.
saat memberikan pidato dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan i tahun 2025–2026 di gedung parlemen, jakarta, ketua dpr ri puan maharani mengatakan bahwa dpr memberikan perhatian besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, mulai pemblokiran rekening dormant hingga permasalahan royalti.
puan mengatakan bahwa masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada dpr ri, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh dpr.
“harapan rakyat jelas agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif,” kata puan.
sementara itu, penyanyi sekaligus pencipta lagu, sigit purnomo said atau yang dikenal pasha ungu, mengaku selama ini telah menerima royalti musik dari lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) sesuai aturan.
sejauh ini, kata dia, royalti diterima pihaknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati, baik dari sisi penyanyi maupun pencipta.
"yang kami dapatkan, kalau ungu sendiri, termasuk saya pribadi semuanya sesuai dengan aturan main. jadi tidak ada yang salah," kata pasha saat ditemui di kompleks parlemen, jakarta.
dirinya pun mengapresiasi pemberian royalti telah disalurkan lmkn secara baik lantaran selama ini industri musik bertahun-tahun tidak diperhatikan.
namun apabila selama ini terdapat kendala dalam proses pendistribusian royalti, pasha menilai hal tersebut wajar karena setiap lembaga tak luput dari kesalahan.
untuk itu ke depannya, dia berharap lmkn bisa terus berbenah dan memperbaiki diri jika memang melalukan kesalahan.
"pasti lah yang namanya miss itu ada, tinggal mayoritas atau tidak. jangan satu kesalahan dari seribu kebaikan ini kemudian dibesar-besarkan. banyak yang baik kok," ucap dia.
di sisi lain, ia meminta agar permasalahan terkait royalti tidak membuat masyarakat malas mendengarkan lagu dalam negeri.
pria yang juga merupakan anggota komisi viii dewan perwakilan rakyat (dpr) itu pun mempersilakan para pengamen, penyanyi kafe, warung, hingga restoran memutar lagu-lagu ungu.
"kami tidak ada masalah, tidak akan kami persoalkan. kalau yang ada nilai komersialnya, saya kira wajar ditarik royalti karena memang regulasi ini sudah ada," tutur pasha.
sebelumnya, pemerintah memfasilitasi penyelesaian polemik royalti musik melalui dialog konstruktif antarpemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak terkait, kata pejabat kantor komunikasi kepresidenan (pco).
kepala kantor komunikasi kepresidenan (pco) hasan nasbi, dalam konferensi pers di kantor pco, gambir, jakarta pusat, kamis (14/8), mengingatkan bahwa sudah ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi penghargaan atas karya seniman agar mendapat apresiasi dan imbal jasa yang layak.
"supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak," katanya.
hasan menyebut proses pembahasan masih berjalan dan belum final.
karena itu, ke depan komunikasi akan diperkuat agar solusi yang dihasilkan menguntungkan semua pihak, mulai dari seniman, pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, hingga masyarakat.
terpisah, perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) menyampaikan bahwa ketentuan tentang pembayaran royalti dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta perlu direvisi supaya lebih jelas.
"undang-undang ini memang mengandung banyak kelemahan yang harus disempurnakan," kata ketua umum phri haryadi b. sukamdani.
ia mengemukakan bahwa ketentuan tentang pembayaran royalti, khususnya dalam pemutaran lagu dan musik oleh pengelola hotel dan restoran, harus dijabarkan secara terperinci dan jelas.
menurut dia, kedudukan hukum lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) dalam menagih royalti kepada pihak-pihak yang memutar lagu atau musik harus diperjelas.
"jadi legal standing-nya itu bagaimana, itu yang jadi masalah. anda (lmkn) menagih semua orang, ya tidak bisa seperti itu, karena banyak juga yang merasa tidak memiliki hubungan dengan lmkn," kata dia.
dia menyampaikan, alur administrasi pembayaran royalti, jumlah royalti yang perlu dibayarkan, siapa saja yang perlu membayar royalti, dan kepada siapa royalti dibayarkan harus dibuat lebih jelas dan transparan.
haryadi mengatakan bahwa perlu diperjelas pula ketentuan mengenai lagu-lagu maupun karya musik yang seperti apa yang pemutarannya membutuhkan lisensi dan pembayaran royalti.
menurut dia, lagu "indonesia raya" dan lagu-lagu daerah yang sudah masuk domain publik semestinya bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membayar royalti.
"kalau itu nanti terjadi digitalisasi, sangat jelas, karena nanti akan dipilih yang public domain dan yang tidak masuk dalam list (pembayaran royalti)," katanya.
haryadi mengungkapkan bahwa para pengelola restoran dan kafe mengeluh karena harus membayar rp120 ribu per tahun per kursi untuk memutar lagu dan karya musik di tempat usaha mereka.
dia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam penanganan dan pengelolaan royalti.
"masalah ini semuanya terjadi karena dilepas saja ke lmkn, itu tidak bisa," katanya.
"jadi kehadiran negara itu harus ada, apalagi ini zamannya digitalisasi, semua urusan regulasi itu harus tripartit antara pengguna lagu, pencipta lagu, dan negara sebagai regulator," ia menjelaskan.
haryadi menyampaikan perlunya kesepakatan antara ketiga pihak berkenaan dengan pembayaran royalti, termasuk kategori lagu dan musik yang pemutarannya membutuhkan lisensi dan pembayaran royalti serta besaran royalti yang harus dibayarkan.
phri menekankan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan terkait, termasuk musisi, dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang tentang hak cipta maupun peraturan tentang royalti musik.
haryadi mengatakan bahwa ketentuan mengenai sanksi berkenaan dengan pembayaran royalti juga perlu direvisi.
menurut dia, sanksi dalam pelanggaran peraturan tentang royalti seharusnya berupa sanksi hukum perdata, bukan sanksi hukum pidana.
"lmkn diberikan kewenangan dan itu menjadi sangat multitafsir, lalu diberikan senjata namanya pidana, yang dipakai untuk memidana semua pihak, itu akan jadi masalah," kata dia.
selain itu, haryadi mengatakan, lmkn seharusnya membangun sistem informasi lagu dan musik mengacu pada peraturan pemerintah no. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.
di sisi lain, menteri hukum (menkum) supratman andi agtas mengimbau masyarakat tidak perlu resah karena tidak dikenakan kewajiban membayar royalti saat mengunjungi suatu tempat usaha.
“yang lebih penting, bagi pengunjung yang bukan pelaku usaha, tidak usah resah karena tidak dikenakan royalti,” kata supratman saat ditemui di jakarta.
ia merasa bingung belakangan ini pengunjung meributkan royalti, sementara pemilik tempat usaha yang diwajibkan membayar penggunaan hak cipta jika memutar musik.
“kan yang masalah kalau ini yang ribut pengunjung. pemilik tempat usahanya yang kena royalti, tidak apa-apa. kok pengunjungnya yang ribut, padahal tidak kena royalti?” ucapnya.
oleh sebab itu, supratman mengatakan perlu dibangun kesadaran bersama bahwa pengunjung suatu tempat usaha tidak dikenakan kewajiban pembayaran royalti atas suatu hak cipta.
dalam kesempatan tersebut, menkum juga menyampaikan kritikan publik terkait pengelolaan royalti menjadi pendorong atau booster bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan ke depan.
dia mengakui terdapat kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti. namun, sebagai institusi yang memegang kendali, supratman menekankan bahwa kementerian hukum siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
ia pun meminta publik memberi waktu kepada komisioner lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn) yang baru dilantik pada jumat (8/8) untuk menunjukkan kinerja. terlebih, menurut dia, komisioner saat ini terdiri dari berbagai kalangan yang memahami royalti.
“bahwa menyangkut soal bagaimana cara mengumpulkan dan juga bagaimana mendistribusikan [royalti] itu menjadi pekerjaan sekarang yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru,” kata dia.
menkum pun menjamin transparansi dalam penetapan tarif royalti. dia mengaku tidak akan menandatangani besaran ataupun jenis tarif yang diusulkan lmkn jika hal itu tidak dilakukan secara transparan.
“saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. itu jaminan saya berikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban,” katanya.
di samping itu, supratman mengimbau semua pihak, khususnya lmkn, untuk jangan mendahulukan jalur pidana dalam persoalan tata kelola royalti.
menurut dia, mediasi harus didahulukan jika terdapat polemik dalam pengelolaan royalti.
untuk itu, dia meminta komisioner lmkn mengoordinasikan hal itu kepada para pihak yang berhubungan dengan tata kelola royalti.
pada hakikatnya, imbuh supratman, royalti dikelola secara bersama-sama. “sebenarnya royalti itu dari kita, untuk kita, oleh kita,” katanya.
terakhir, menteri kebudayaan fadli zon menegaskan bahwa lagu kebangsaan "indonesia raya" tidak dikenakan royalti, karena lagu tersebut merupakan karya yang telah diwariskan oleh sosok pahlawan wr. supratman untuk indonesia.
"saya kira dari pihak keluarga juga sudah mengatakan bahwa itu kan sudah menjadi lagu kebangsaan jadi tidak ada royalti untuk lagu kebangsaan gitu ya," ujar fadli saat ditemui di jakarta.
fadli menambahkan bahwa, wr. supratman telah berpesan kepada keluarga sebelum meninggal bahwa ia mewariskan lagu tersebut untuk bangsa indonesia.
"yang saya tahu dari riwayat wr. supratman sendiri sebelum beliau meninggal itu kata-katanya 'ya inilah yang bisa aku persembahkan untuk negeriku, sebuah lagu kebangsaan'. wr. supratman aja nggak minta royalti," tegas menbud lagi.
sebelumnya, polemik royalti musik kembali mencuat setelah sejumlah gugatan hukum antara pencipta lagu dan penyanyi, serta keluhan pelaku usaha yang merasa terbebani kewajiban pembayaran atas musik yang diputar.
sejumlah musisi menuding sengketa ini dipicu ketidakjelasan aturan, tumpang tindih kebijakan, dan rendahnya transparansi distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif (lmk).
beberapa musisi mendorong sistem direct license agar pembayaran mengalir langsung ke pencipta lagu, namun mekanisme ini dinilai berpotensi melanggar regulasi yang berlaku.
sementara itu, pemilik kafe dan restoran khawatir memutar musik indonesia karena takut dikenai biaya tambahan.
kepala kantor komunikasi kepresidenan (pco) hasan nasbi, dalam konferensi pers di kantor pco, gambir, jakarta pusat, kamis, mengingatkan bahwa sudah ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi penghargaan atas karya seniman agar mendapat apresiasi dan imbal jasa yang layak.
"supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak," katanya.
hasan menyebut proses pembahasan masih berjalan dan belum final.
karena itu, ke depan komunikasi akan diperkuat agar solusi yang dihasilkan menguntungkan semua pihak, mulai dari seniman, pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, hingga masyarakat. (ant)