Ketua Komisi II DPR: Kasus Pati Tidak Harus Berujung Pemakzulan, Bupati Masih Punya Waktu Perbaiki Kebijakan !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 14 Aug 2025 - 11:28

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.-FOTO : ANTARA-

Sebelumnya, sekitar seratus ribu massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati. Mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh saat Sudewo datang untuk mendengarkan aspirasi langsung dari demonstran. Kehadirannya justru memicu amarah sebagian massa, yang melemparkan sandal dan botol plastik ke arah bupati.

Pihak kepolisian yang berjaga di lokasi segera membubarkan kerumunan dan mengamankan 11 orang yang diduga bertindak sebagai provokator.

Pengamat politik daerah menilai, dinamika yang terjadi di Pati mencerminkan tantangan hubungan antara kepala daerah dan DPRD.

Meski tensi politik sedang memanas, mekanisme formal seperti hak angket dan hak menyatakan pendapat harus tetap dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.

Rifqinizamy menegaskan kembali bahwa pemakzulan seharusnya menjadi langkah terakhir, setelah semua upaya perbaikan kebijakan dilakukan.

“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” tandasnya.

ketua komisi ii dpr: kasus pati tidak harus berujung pemakzulan, bupati masih punya waktu perbaiki kebijakan !                            koranpalpos.com - ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda, menilai rangkaian peristiwa yang terjadi di kabupaten pati, jawa tengah, tidak serta-merta harus berakhir dengan pemakzulan terhadap bupati pati, sudewo, oleh dprd setempat.
menurut rifqinizamy, mekanisme politik yang sedang berjalan sebaiknya diiringi dengan kesempatan bagi kepala daerah untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang tepat, alih-alih langsung menuju proses pemberhentian.
“menurut pandangan saya, kasus pati ini tidak harus berakhir sampai dengan dprd setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat kemakzulan terhadap bupati,” ujarnya di jakarta, rabu (13/8).
baca juga:isu tak disalami gibran, ahy: “nggak ada masalah”
baca juga:apresiasi menteri atr minta maaf untuk akhiri polemik 
ia menekankan pentingnya penerapan prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif di daerah. rifqi menilai, sudewo yang baru menjabat kurang dari setahun masih layak diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan.
“bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik,” tambahnya.
di sisi lain, bupati pati, sudewo, menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri meskipun mendapat tuntutan dari demonstran. ia menegaskan, jabatan bupati yang diembannya diperoleh melalui proses demokratis dan konstitusional.
baca juga:bapisus bantah agrinas tak didukung stakeholder
baca juga:tni ad pastikan markas enam kodam baru selesai akhir 2025
“tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” kata sudewo di pati, rabu.
sudewo juga menyatakan menghormati proses politik yang tengah berjalan di dprd kabupaten pati, termasuk hak angket yang telah diajukan anggota dewan. menurutnya, peristiwa ini menjadi pembelajaran penting di awal masa jabatannya.
“tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. saya akan memperbaiki segala sesuatunya,” ucapnya.
baca juga:menkopolkam: tni profesional dalam tangani kasus prada lucky 
baca juga:prabowo perkuat kerja sama ri-peru 
sebelumnya, sekitar seratus ribu massa dari aliansi masyarakat pati bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati pati. mereka menuntut sudewo mundur dari jabatannya.
aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh saat sudewo datang untuk mendengarkan aspirasi langsung dari demonstran. kehadirannya justru memicu amarah sebagian massa, yang melemparkan sandal dan botol plastik ke arah bupati.
pihak kepolisian yang berjaga di lokasi segera membubarkan kerumunan dan mengamankan 11 orang yang diduga bertindak sebagai provokator.
baca juga:targetkan masuk tiga besar dalam pemilu 2029
baca juga:presiden prabowo instruksikan bantu pengobatan 2.000 warga gaza di pulau galang
pengamat politik daerah menilai, dinamika yang terjadi di pati mencerminkan tantangan hubungan antara kepala daerah dan dprd.
meski tensi politik sedang memanas, mekanisme formal seperti hak angket dan hak menyatakan pendapat harus tetap dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.
rifqinizamy menegaskan kembali bahwa pemakzulan seharusnya menjadi langkah terakhir, setelah semua upaya perbaikan kebijakan dilakukan.
“waktu satu tahun kurang terhadap jabatan mas sudewo sebagai bupati pati mestinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 15 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan