Divonis Mati Kasus Penembakan 3 Polisi di Way Kanan: Kopda Bazarsah Ajukan Banding !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 11 Aug 2025 - 18:55

Terdakwa Kopda Bazarsah saat persidangan pembacaan vonis yang diketuai Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (11/8/2025).-Foto : Dokumen Palpos-

divonis mati kasus penembakan 3 polisi di way kanan: kopda bazarsah ajukan banding !                              koranpalpos.com – terdakwa kopral dua (kopda) bazarsah mengajukan banding terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan militer i-04 palembang.
perkara ini terkait insiden penembakan tiga anggota polisi di lokasi judi sabung ayam di kabupaten way kanan, lampung, yang mengguncang publik dan aparat penegak hukum.
putusan hukuman mati tersebut disampaikan oleh majelis hakim dalam sidang pada senin (11/8).
baca juga:tok ! kopda bazarsah dijatuhi hukuman mati 
baca juga:peltu yun heri lubis divonis 3,5 tahun dan dipecat dari militer
selain hukuman mati, kopda bazarsah juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
sidang banding dijadwalkan akan diputuskan pada selasa, 19 agustus 2025.
jika banding diterima, perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan tinggi militer i medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
baca juga:seorang gadis di pangkalan lampam oki tewas tergantung di rumah kekasih
baca juga:saksikan suaminya terkapar meregang nyawa
kuasa hukum terdakwa, kolonel chk amir welong, menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan majelis hakim, tetapi menilai hukuman mati terlalu berat bagi kliennya.
“putusan ini tadi sudah kami lihat. kami tim kuasa hukum dan terdakwa akan mengajukan banding sebagaimana merupakan hak bagi terdakwa,” ujar amir usai sidang di pengadilan militer i-04 palembang.
menurutnya, majelis hakim sendiri sudah menyatakan bahwa pasal 340 kuhp tentang pembunuhan berencana tidak terbukti.
baca juga:diduga cemburu warga oku tewas dianiaya mantan suami dari istrinya
baca juga:curi rp 78 juta dari warung sembako, pria 60 tahun di ogan ilir ditangkap polisi
artinya, menurut kuasa hukum, insiden tersebut bukanlah hasil perencanaan matang, melainkan spontanitas yang dipicu situasi di lapangan.
meski begitu, terdakwa tetap dikenai pasal berlapis, yakni pasal 338 kuhp tentang pembunuhan, undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api ilegal, dan pasal 303 kuhp tentang perjudian.
kombinasi pasal-pasal ini memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman maksimal mati.
baca juga:kopda bazarsah dituntut hukuman mati: kasus penembakan 3 polisi di way kanan lampung !
baca juga:oknum tni penembak polisi di way kanan segera disidang di palembang : dijadwalkan 11 juni 2025 !
“terdakwa ini kan punya juga keluarga, terdakwa juga manusia biasa tidak luput dari kesalahan. mungkin sebelumnya terdakwa tidak merencanakan seperti itu. pasal 340 tidak terbukti, artinya spontanitas dan pembelaan diri,” jelasnya.
dalam kesempatan tersebut, pihak kuasa hukum juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban yang gugur dalam insiden di negara manik, way kanan, lampung.
“kami juga menyampaikan turut berduka atas meninggalnya rekan kita dari polri. perbuatan terdakwa tetap salah di mata hukum, dan kami menyadari ada duka mendalam yang ditinggalkan,” kata amir.
kasus ini bermula dari penggerebekan sebuah lokasi judi sabung ayam di kabupaten way kanan oleh aparat kepolisian setempat.
dalam operasi tersebut, terjadi baku tembak yang menyebabkan tiga anggota polisi tewas di tempat.
berdasarkan hasil penyelidikan, kopda bazarsah yang saat itu berada di lokasi diduga melepaskan tembakan ke arah korban menggunakan senjata api ilegal.
tindakan ini langsung memicu penyidikan internal di lingkungan tni, mengingat terdakwa adalah anggota aktif militer.
penyidikan kemudian menemukan bahwa selain terlibat dalam penembakan, terdakwa juga ikut dalam aktivitas perjudian yang sedang berlangsung di lokasi tersebut.
majelis hakim yang dipimpin kolonel chk fredy ferdian isnartanto menyatakan bahwa meskipun unsur pembunuhan berencana tidak terpenuhi, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembunuhan (pasal 338 kuhp) dan pelanggaran uu darurat 12/1951 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
selain itu, keterlibatan terdakwa dalam perjudian dianggap sebagai pelanggaran berat yang mencoreng nama baik institusi militer.
“memidana terdakwa dengan pidana pokok hukuman mati dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” tegas ketua majelis hakim saat membacakan putusan.
menurut prosedur hukum militer, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi militer dalam waktu yang ditentukan setelah putusan.
dalam kasus ini, kuasa hukum telah secara resmi mengajukan permohonan banding dan berencana menghadirkan argumentasi tambahan yang menekankan pada aspek spontanitas dan pembelaan diri.
jika pengadilan tinggi militer mengabulkan banding, hukuman mati bisa saja dikurangi menjadi pidana seumur hidup atau hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu.
namun, jika banding ditolak, maka vonis hukuman mati akan berkekuatan hukum tetap (inkrah).
kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan bentrok antara aparat negara di lokasi yang seharusnya tidak ada—arena perjudian ilegal.
peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan internal, kedisiplinan personel militer, serta sinergi tni-polri dalam menjaga ketertiban.
sejumlah pengamat hukum pidana militer menilai bahwa vonis hukuman mati jarang dijatuhkan dalam kasus yang tidak terbukti sebagai pembunuhan berencana.
namun, latar belakang korban yang merupakan aparat aktif serta keberadaan senjata api ilegal menjadi faktor pemberat yang signifikan.
pihak tni menegaskan akan memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh prajurit guna mencegah keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti perjudian dan kepemilikan senjata api tanpa izin.
komandan daerah militer (kodam) setempat juga menyampaikan bahwa proses hukum terhadap kopda bazarsah menjadi pelajaran bagi seluruh personel.
“tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum berat yang merugikan institusi dan mencederai kepercayaan publik,” ujar salah satu pejabat tni di palembang.
sidang putusan banding pada 19 agustus 2025 akan menjadi penentu nasib kopda bazarsah.
publik, terutama keluarga korban dan rekan sejawat, akan menantikan keputusan apakah hukuman mati tetap dijalankan atau dikurangi.
sementara itu, pihak keluarga korban berharap proses hukum berjalan objektif dan memberikan rasa keadilan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 14 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan