Sinergi Polisi dan Jaksa Diperkuat, Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 30 Jul 2025 - 16:55

Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum)-Foto : ANTARA-

Terpisah, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan menghambat pemberantasan korupsi, seperti yang dikhawatirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab jika dibaca secara teliti, kata dia, RUU KUHAP tetap mengatur beberapa tindakan hukum yang diperbolehkan secara khusus untuk KPK agar mendapat pengecualian.

"Draf ini masih bersifat dinamis. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidak akan mengatur secara khusus KPK atau Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi ia bersifat umum," ungkap Eddy, sapaan karib Wamenkum dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/07/2025).

Ia pun mencontohkan salah satu pengecualian yang diberikan kepada KPK dalam proses penegakan hukum pada RUU KUHAP, yakni koordinator pengawasan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Eddy menyebutkan hal itu tidak berlaku untuk penyidik di Kejaksaan, KPK, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Begitu pula, kata Eddy, terkait upaya paksa seperti penangkapan dan penahan yang harus berkoordinasi dengan Polri, yang juga dikecualikan untuk Kejaksaan, TNI, dan KPK.

Maka dari itu, dia berharap seluruh pihak tidak perlu mengkhawatirkan aturan dalam RUU KUHAP. Ia pun menilai situasi kekhawatiran saat ini dahulu sudah pernah terjadi saat pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kala itu ada kekhawatiran dari KPK bahwa masuknya korupsi di dalam Pasal 603-604 KUHP akan mengganggu pemberantasan tindakan korupsi. Kenyataannya kan tidak," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto memandang bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berpotensi mengurangi fungsi pemberantasan korupsi.

“Kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh mengurangi kewenangan, tugas, dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Setyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7).

Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK sudah melakukan diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama sejumlah pakar untuk membandingkan RUU KUHAP dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK dikatakan juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum guna membahas RUU KUHAP.

Setyo mengingatkan Panitia Kerja RUU KUHAP agar berbagai aturan dalam rancangan peraturan tersebut sinkron, sehingga tidak memiliki perbedaan antara batang tubuh dengan ketentuan peralihan.

Ia turut mengingatkan agar upaya-upaya paksa yang biasa dilakukan KPK agar tidak diubah, atau menjadi harus dikoordinasikan oleh pihak lain dalam RUU KUHAP.

Di sisi lain, Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho mengharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

sinergi polisi dan jaksa diperkuat, pemberantasan korupsi tetap jalan                            koranpalpos.com - pakar hukum pidana universitas diponegoro semarang prof pujiyono mengingatkan bahwa aparat penegak hukum, terutama penyidik di kepolisian dan jaksa harus saling bersinergi dalam menangani suatu perkara.
"dalam kuhap (kitab undang-undang hukum acara pidana), dikatakan secara tegas bahwa penuntutan itu dimulai dari saat adanya penyidikan," katanya, di semarang.
hal tersebut disampaikannya saat seminar bertema "menyongsong pembaharuan kuhap melalui penguatan peran kejaksaan dalam mewujudkan intergalitas sistem peradilan pidana indonesia".
"jadi, kewenangan penuntutan kalau kita lihat dalam kuhap baru sebetulnya adalah kewenangan yang tidak hanya kemudian menerima berkas, menyampaikan, dan membuktikan di pengadilan," katanya.
baca juga:pemprov- bpom perketat pengawasan pangan
baca juga:waspada! serangan siber naik tajam
akan tetapi, kata dia, rentang kegiatan di dalam penuntutan itu dimulai dari segi penyidikan yang diatur dalam kuhap.
"ini adalah salah satu cara agar untuk menghindari bolak-balik perkara. karena harapannya pada saat mulai penyidikan itu jaksa dan penyidik itu sudah mulai ada komunikasi," katanya.
dekan fakultas hukum undip prof. dr. retno saraswati menjelaskan bahwa antarpenegak hukum memang harus saling terintegrasi dan berkoordinasi untuk menegakkan keadilan.
"tadi disampaikan pendekatan integratif. jadi, antarpenegak hukum itu memang harus saling terintegrasi dan berkoordinasi sehingga penegakan hukum bisa berjalan sesuai yang diinginkan, yakni (tercipta) keadilan," katanya.
baca juga:pesona kebaya sebagai identitas bangsa lewat hari kebaya nasional
baca juga:dari rojali dan rohana : menuju ekonomi produktif !
ia menjelaskan bahwa seminar tersebut memang fokus terkait penguatan peran kejaksaan sebagai satu-satunya institusi penuntut umum di dalam sistem peradilan negara indonesia.
"karena itu, perannya (kejaksaan, red.) harus diperkuat. sebetulnya ini sesuai dengan yang diharapkan kuhp (kitab undang-undang hukum pidana) sehingga implementasinya dalam kuhap harus linier dengan pesan dari kuhp," katanya.
sementara itu, rektor undip prof suharnomo menyatakan kiprah fh undip tidak diragukan lagi sebagai bagian yang ikut dalam membangun sistem hukum di indonesia yang semakin baik.
nama besar begawan ilmu hukum fh undip, seperti prof satjipto raharjo, prof muladi hingga prof barda nawawi arief selalu menjadi rujukan dalam mengurai, membangu, dan membenahi sistem hukum di tanah air.
baca juga:ppid jadi pilar informasi sumsel
baca juga:provinsi pertama dengan posbakum seluruh desa
pada seminar yang merupakan kerja sama fh undip dan kejaksaan tinggi jawa tengah itu, terhubung langsung secara video konferensi dengan jaksa agung st burhanuddin yang didapuk menjadi "keynote speech".
sementara, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad mengatakan komisi iii dpr ri sudah meminta izin untuk bisa menggelar rapat terkait revisi kitab undang-undang hukum acara pidana atau kuhap pada masa reses guna menyerap aspirasi publik.
dia menegaskan bahwa dpr ri akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi kuhap, maupun revisi undang-undang lainnya.
"ini kan masih dalam tahap partisipasi publik, makanya kemarin juga ada suara-suara bahwa akan segera disahkan saya pikir kan sudah terbukti tidak (benar)," kata dasco di kompleks parlemen, jakarta.
baca juga:serahkan tiga aset bernilai miliaran
baca juga:sidang uu hak cipta di mk jadi ruang karaoke
selain itu, sejauh ini, dia belum mengecek soal kabar bahwa kpk telah menyurati ketua dpr ri untuk meminta diikutsertakan dalam audiensi revisi kuhap.
menurut dia, dpr akan terbuka kepada pihak manapun, terlebih lagi bagi kpk, untuk menerima partisipasi revisi kuhap.
sebelumnya, ketua dpr ri puan maharani mengatakan bahwa dpr ri memasuki masa reses mulai dari 25 juli hingga 14 agustus 2025.
dalam masa reses ini, dia mengatakan bahwa dpr ri akan menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh dpr ri, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun indonesia.
"selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat," kata puan saat pidato penutupan masa sidang di kompleks parlemen, jakarta.
terpisah, wakil menteri hukum (wamenkum) edward omar sharif hiariej menegaskan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap) tidak akan menghambat pemberantasan korupsi, seperti yang dikhawatirkan komisi pemberantasan korupsi (kpk).
sebab jika dibaca secara teliti, kata dia, ruu kuhap tetap mengatur beberapa tindakan hukum yang diperbolehkan secara khusus untuk kpk agar mendapat pengecualian.
"draf ini masih bersifat dinamis. kitab undang-undang hukum acara pidana itu tidak akan mengatur secara khusus kpk atau badan narkotika nasional (bnn), tetapi ia bersifat umum," ungkap eddy, sapaan karib wamenkum dalam konferensi pers di depok, jawa barat, selasa (29/07/2025).
ia pun mencontohkan salah satu pengecualian yang diberikan kepada kpk dalam proses penegakan hukum pada ruu kuhap, yakni koordinator pengawasan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia (polri).
eddy menyebutkan hal itu tidak berlaku untuk penyidik di kejaksaan, kpk, maupun tentara nasional indonesia (tni).
begitu pula, kata eddy, terkait upaya paksa seperti penangkapan dan penahan yang harus berkoordinasi dengan polri, yang juga dikecualikan untuk kejaksaan, tni, dan kpk.
maka dari itu, dia berharap seluruh pihak tidak perlu mengkhawatirkan aturan dalam ruu kuhap. ia pun menilai situasi kekhawatiran saat ini dahulu sudah pernah terjadi saat pembahasan ruu kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
"kala itu ada kekhawatiran dari kpk bahwa masuknya korupsi di dalam pasal 603-604 kuhp akan mengganggu pemberantasan tindakan korupsi. kenyataannya kan tidak," katanya.
sebelumnya, ketua kpk setyo budiyanto memandang bahwa ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap berpotensi mengurangi fungsi pemberantasan korupsi.
“kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh mengurangi kewenangan, tugas, dan fungsi daripada komisi pemberantasan korupsi,” ujar setyo, di gedung merah putih kpk, jakarta, kamis (17/7).
oleh sebab itu, dia mengatakan kpk sudah melakukan diskusi kelompok terpumpun (fgd) bersama sejumlah pakar untuk membandingkan ruu kuhap dengan uu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
selain itu, kpk dikatakan juga telah berkomunikasi dengan kementerian hukum guna membahas ruu kuhap.
setyo mengingatkan panitia kerja ruu kuhap agar berbagai aturan dalam rancangan peraturan tersebut sinkron, sehingga tidak memiliki perbedaan antara batang tubuh dengan ketentuan peralihan.
ia turut mengingatkan agar upaya-upaya paksa yang biasa dilakukan kpk agar tidak diubah, atau menjadi harus dikoordinasikan oleh pihak lain dalam ruu kuhap.
di sisi lain, pakar hukum universitas jenderal soedirman purwokerto prof. hibnu nugroho mengharapkan rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap) dapat memperkuat sistem peradilan pidana di indonesia dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
saat dihubungi di purwokerto, kabupaten banyumas, jawa tengah, rabu, prof. hibnu menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan ruu kuhap, salah satunya berkaitan dengan penyempurnaan pengaturan peradilan koneksitas.
menurut dia, aturan mengenai koneksitas yang melibatkan peradilan militer dan umum masih belum diatur secara optimal dalam kuhap saat ini.
"ruu kuhap perlu memperkuat keberadaan jaksa penuntut umum militer, terutama dalam perkara koneksitas korupsi sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 87/puu-xxi/2023," katanya menjelaskan.
menurut dia, komisi pemberantasan korupsi (kpk) memiliki kewenangan mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur militer dan sipil, khususnya jika sejak awal ditangani oleh kpk.
terkait dengan sistem penahanan, prof. hibnu menilai ruu kuhap mengatur penahanan secara lebih ketat sesuai dengan instrumen internasional ham, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 angka (8) ruu kuhap.
ia juga mengkritisi wewenang penuntut umum yang sangat terbatas karena tidak memiliki kewenangan penyidikan maupun supervisi atas penyidikan.
"bahkan dalam praktiknya, jika mengacu pada pasal 59 ruu kuhap, tidak semua penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum," katanya.
kendati demikian, dia menilai ruu kuhap cukup progresif dalam mengantisipasi perkembangan jenis alat bukti, seiring dengan perkembangan tindak pidana, teknologi informasi dan elektronik (ite), serta dinamika masyarakat.
prof. hibnu mengharapkan perubahan tersebut mempermudah hakim dalam menegakkan hukum, misalnya dengan mengganti alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim.
menurut dia, inovasi lain yang diusung berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban dengan ganti rugi, bahkan untuk perkara berat.
prof. hibnu mengatakan konsep tersebut sangat progresif, responsif, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan hukum pidana materiil.
"penegakan hukum yang terlalu legalistis, formal, dan kaku saat ini justru menjauhkan hukum dari rasa keadilan masyarakat," katanya.
dia memandang konsep ini sebagai terobosan baik yang mengembalikan penegakan hukum pada asas musyawarah yang telah lama dianut bangsa indonesia.
terkait dengan pembuktian, dia mengatakan ruu kuhap juga memuat pengaturan tentang saksi mahkota sehingga dalam kondisi tertentu, tersangka dengan peran paling ringan dapat dijadikan saksi untuk memberatkan terdakwa lain dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.
sementara dalam hal peninjauan kembali (pk), kata dia, perlu adanya perbaikan pengambilan putusan, yakni harus diputus melalui sidang pleno mahkamah agung yang dipimpin langsung ketua ma untuk menjamin konsistensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan.
"pk seharusnya tidak dilakukan berulang kali, agar tetap sesuai dengan filosofi dasar dan prinsip trilogi peradilan," katanya menegaskan.
mengenai jalur khusus untuk mempercepat proses dan biaya ringan, dia mengingatkan bahwa penegakan hukum di indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan, sehingga aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dan memastikan kebenaran dalam penerapan jalur khusus tersebut.
ia mengatakan sistem persidangan dalam ruu kuhap juga mengarah pada adversary system atau sistem berimbang, di mana yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa adalah sidang pengadilan, bukan berita acara.
"dalam sistem ini, jpu (jaksa penuntut umum) akan menentukan saksi yang lebih dahulu diperiksa dan di-cross oleh penasihat hukum," katanya.
dia mengatakan penasihat hukum juga dapat mengajukan saksi baru yang meringankan dan jpu dapat menambah saksi baru untuk membantah keterangan tersebut.
akan tetapi, kata dia, hakim dapat menolak penambahan saksi baru jika hasil pemeriksaan sidang sudah sangat jelas membuktikan dakwaan jpu.
dia juga menekankan pentingnya penguatan lembaga praperadilan, serta menyarankan agar putusan mahkamah konstitusi terkait praperadilan dapat dijadikan rujukan.
selain itu, dia mengusulkan agar hukum acara praperadilan dapat diperpanjang dari tujuh hari dan hakim dalam praperadilan tidak lagi hanya hakim tunggal.
"praperadilan merupakan mekanisme penting dalam pengawasan proses penegakan hukum maka harus terus diperkuat dalam kuhap yang baru," kata prof. hibnu. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan