Kesepakatan Digital Indonesia-AS Disorot, Pemerintah Tegaskan Data Pribadi Aman

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 24 Jul 2025 - 15:04

Kesepakatan Digital Indonesia-AS Disorot, Pemerintah Tegaskan Data Pribadi Aman-Foto : Istimewa-

Dave pun menyebut pihaknya masih menunggu detail teknis terkait kesepakatan transfer data antara Indonesia-AS dari pemerintah tersebut.

"Kami masih menunggu detail teknisnya seperti apa, tetapi kita memiliki Undang-Undang PDP yang sudah disahkan dan itu yang menjadi pegangan untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya," ucapnya.

Untuk itu, dia belum dapat memastikan sejauh mana kewenangan transfer data Indonesia-AS itu dilakukan dan persilangannya dengan aturan yang termaktub dalam UU PDP.

"Ya, itu mesti dibaca di dalam undang-undang ya karena memang ada pasal-pasalnya yang data itu dapat disimpan, tetapi selama ada standar-standar yang ter-cover," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, dikutip pada Rabu (23/7), hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital.

Disebutkan Amerika Serikat dan Indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.

Sejumlah komitmen yang diambil Indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat.

"Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia," tulis pernyataan tersebut. (ant)

kesepakatan digital indonesia-as disorot, pemerintah tegaskan data pribadi aman                            koranpalpos.com - kementerian komunikasi dan digital (komdigi) menyatakan kesepakatan perdagangan antara indonesia-amerika serikat bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.
"kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di amerika serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce," kata menkomdigi meutya hafid dalam keterangan resmi tertulis yang diterima di jakarta, kamis (24/07/2025).
sebelumnya diwartakan, presiden amerika serikat (as) donald trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan pemerintah indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.
dalam keterangan resmi yang dikeluarkan gedung putih, hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital.
baca juga:sematkan tanda pangkat ke-8 penerima adhi makayasa
baca juga:kerahkan tni produksi obat murah untuk masyarakat 
disebutkan amerika serikat dan indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.
sejumlah komitmen yang diambil indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke amerika serikat.
"indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke amerika serikat melalui pengakuan bahwa amerika serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum indonesia," tulis pernyataan tersebut.
kemkomdigi menjelaskan bahwa negosiasi serta pembicaraan teknis antara pemerintah indonesia dan amerika serikat masih terus berjalan dan kesepakatan yang disampaikan gedung putih masih dalam tahap finalisasi.
baca juga:tekankan deregulasi belanja tepat sasaran 
baca juga:berhasil rampungkan 382 dim pphn 
proses pemindahan data dilakukan dengan menjunjung prinsip utama tata kelola data yang baik, pelindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional.
hal itu juga dilakukan dengan kondisi perlindungan data yang memadai di bawah hukum indonesia.
pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.
kemkomdigi mencontohkan aktivitas pemindahan data yang sah antara lain penggunaan mesin pencari, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.
baca juga:ketua bawaslu oku dicopot, terbukti melanggar kode etik
baca juga:rupiah melemah dipengaruhi isu stabilitas politik jepang
pemerintah menegaskan bahwa pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional.
"landasan hukumnya merujuk pada undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi serta sebelumnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi indonesia," ujar kemkomdigi.
pemerintah memastikan bahwa transfer data ke amerika serikat tidak dilakukan sembarangan.
sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang andal dan aman, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.
baca juga:sby beristirahat usai beraktivitas secara berangkai
baca juga:program kopdes merah putih jadi motor gerakkan ekonomi desa 
"dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun, tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya," kata kemkomdigi.
kemkomdigi menjelaskan, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola data digital.
negara-negara anggota g7 seperti amerika serikat, kanada, jepang, jerman, prancis, italia, dan britania raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.
menurut kemkomdigi, transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya pada masa depan adalah keniscayaan.
indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama.
sementara, forum konsumen berdaya indonesia (fkbi) menanggapi kesepakatan pengelolaan data pribadi antara indonesia dengan amerika serikat (as).
ketua forum konsumen berdaya indonesia (fkbi) tulus abadi dalam keterangannya di jakarta, kamis (24/07/2025) mengatakan, fkbi bisa mengerti adanya peningkatan kerja sama perdagangan antara indonesia dan amerika serikat.
pihaknya juga sepakat dengan banyak pandangan dari berbagai perspektif, bahwa kesepakatan dagang antara pemerintah indonesia dengan amerika, banyak isu yang harus diwaspadai, baik untuk kepentingan end user, petani, sektor ukm-umkm, entitas bumn, dan makro ekonomi secara keseluruhan.
“perlindungan data pribadi adalah hak dasar konsumen. transfer data lintas batas tanpa jaminan setara uu perlindungan data pribadi (pdp) berisiko tinggi terhadap keamanan, privasi, dan kedaulatan digital masyarakat kita,” ujarnya.
salah satu isu yang fkbi khawatirkan adalah adanya perlindungan data pribadi, yang ternyata menjadi substansi dalam perjanjian dagang tersebut.
oleh karena itu, fkbi menyampaikan keprihatinan mendalam terkait klausul pengelolaan data pribadi warga negara indonesia oleh pihak as dalam kerangka agreement on reciprocal trade.
fkbi menyarankan sejumlah langkah nyata yang dapat diambil konsumen terkait hal tersebut, antara lain menyaring kebijakan privasi baca dan pahami kebijakan privasi setiap aplikasi atau layanan.
konsumen punya hak untuk mengetahui terlebih dahulu klausul atau perjanjian bahwa data pribadinya akan ditransfer ke server di amerika dan untuk opsi opt-out konsumen punya hak untuk memilih untuk tidak berpartisipasi terkait transfer data pribadinya ke amerika.
kemudian mengaktifkan autentikasi multi-faktor menggunakan sms, email, atau aplikasi autentikator untuk lapisan keamanan tambahan.
gunakan enkripsi dan vpn akses layanan digital melalui jaringan privat virtual untuk menyamarkan lokasi dan mengenkripsi lalu lintas data.
batasi izin aplikasi periksa dan matikan akses aplikasi yang tidak perlu ke kontak, lokasi, dan penyimpanan.
pantau aktivitas akun secara berkala periksa riwayat login, notifikasi perubahan profil, dan tagihan transaksi untuk mendeteksi anomali lebih awal.
laporkan segera jika terjadi insiden adukan dugaan kebocoran atau penyalahgunaan data ke kementerian komunikasi dan informatika maupun lembaga perlindungan konsumen terdekat.
terpisah, presiden ri prabowo subianto memberikan tanggapan mengenai kesepakatan transfer data antara indonesia dan amerika serikat, dengan menyatakan bahwa negosiasi dengan negara tersebut masih terus berjalan.
"ya nanti itu sedang di, kan negosiasi berjalan terus," ujar prabowo saat memberikan keterangan usai menghadiri harlah ke-27 pkb di jakarta, rabu malam (23/07/2025).
sebelumnya, juru bicara kementerian koordinator bidang perekonomian haryo limanseto menegaskan bahwa transfer data yang dimaksud sebagai bagian dari kesepakatan tarif antara indonesia dan amerika serikat (as) hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi maupun data strategis milik negara.
“dalam joint statement us-indonesia ada isu transfer data di mana keleluasaan transfer data yang diberikan kepada amerika maupun negara mitra-mitra iainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal atau individu dan data yang bersifat strategis yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang maupun aturan terkait lainnya,” kata haryo di jakarta, rabu (23/07/2025).
menurut dia, data pribadi mencakup informasi seperti nama, umur, atau nomor telepon, sedangkan data komersial yang dimaksud dalam isu tersebut meliputi data hasil penjualan perusahaan atau data dari riset lapangan.
“misalnya pengolahan data penjualan di daerah tertentu yang dikumpulkan oleh perusahaan, atau bank, lalu dianalisis untuk kebutuhan bisnis. itu yang dimaksud sebagai data komersial," tambahnya.
meski demikian, haryo belum bisa merinci teknis pelaksanaan dari kesepakatan tersebut.
sebab, pemerintah menunjuk kementerian komunikasi dan digital (komidigi) sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam menyusun aturan teknis mengenai pemindahan data tersebut nantinya.
adapun menteri komunikasi dan digital meutya hafid akan berkoordinasi dengan menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto mengenai poin-poin kesepakatan tarif impor yang telah disepakati antara amerika serikat dengan indonesia, termasuk soal transfer data pribadi.
"besok kami akan ke menko perekonomian dan besok kami akan koordinasi seperti apa penjelasannya," ujar meutya di kompleks istana kepresidenan, jakarta.
presiden amerika serikat (as) donald trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan pemerintah indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.
dalam keterangan resmi yang dikeluarkan gedung putih, dikutip pada rabu, hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital.
disebutkan amerika serikat dan indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.
sejumlah komitmen yang diambil indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke amerika serikat.
"indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke amerika serikat melalui pengakuan bahwa amerika serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum indonesia," tulis pernyataan tersebut.
di sisi lain, asosiasi pengusaha tik nasional (aptiknas) mengingatkan pemindahan data pribadi dari indonesia ke amerika serikat (as) yang tercantum dalam kesepakatan perdagangan kedua negara harus tunduk kepada undang-undang perilindungan data pribadi (uu pdp) indonesia.
"jika pemerintah ri benar-benar mengizinkan data masyarakat dikelola atau disimpan di as, harus ada syarat minimum yakni perusahaan as harus tunduk pada uu pdp indonesia dan audit dari komisi pdp," kata ketua komite tetap kewaspadaan keamanan siber aptiknas alfons tanujaya di jakarta, kamis (24/07/2025).
selain itu, alfons mengatakan bahwa data yang ditransfer harus dienkripsi dan tidak boleh diakses tanpa persetujuan eksplisit.
kedua negara juga perlu membuat perjanjian bilateral untuk mencegah penyalahgunaan oleh otoritas asing.
keamanan data, kata alfons, tidak ditentukan oleh lokasi penyimpanannya, tapi oleh kedisiplinan dan metode untuk menyimpan data tersebut.
dengan enkripsi yang kuat, maka keamanan data dapat dijamin di mana pun tempat penyimpanannya.
"kalau sudah dienkripsi dengan baik dan kunci dekripsinya disimpan dengan baik itu secara teknis aman mau disimpan di mana saja," ujar alfons.
secara hukum tertulis, dia menilai indonesia kini punya perlindungan data pribadi yang lebih menyeluruh daripada as.
dia mencontohkan, peraturan pemerintah (pp) no. 71 tahun 2019 yang menyatakan bahwa data nonstrategis termasuk data privat boleh disimpan di luar negeri asalkan memenuhi ketentuan perlindungan data.
hal itu kemudian disempurnakan oleh uu pdp no. 27 tahun 2022 yang menyebutkan data pribadi boleh di transfer keluar negeri asalkan negara tujuan memiliki perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari uu pdp.
namun, secara pelaksanaan dan budaya hukum, as masih lebih unggul baik dari sisi penegakan, kesiapan institusi, maupun respons terhadap pelanggaran.
dalam beberapa kasus kebocoran data besar di as, bentuk upaya penegakan hukumnya berupa denda, gugatan class-action, hingga investigasi oleh kongres as.
diketahui, kementerian komunikasi dan digital menyatakan kesepakatan perdagangan antara indonesia-amerika serikat bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.
"kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di amerika serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce," kata menkomdigi meutya hafid. 
sedangkan, wakil ketua komisi i dpr ri dave laksono menekankan bahwa kesepakatan transfer data antara indonesia dan amerika serikat (as) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor harus selaras dengan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi (uu pdp).
"harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang akan perlindungan data pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki," kata dave di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (24/07/2025).
dia menekankan keberadaan uu pdp untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki otoritas khusus dan standarisasi yang tinggi dalam perlindungan data pribadi warga negara indonesia (wni).
dave pun menyebut pihaknya masih menunggu detail teknis terkait kesepakatan transfer data antara indonesia-as dari pemerintah tersebut.
"kami masih menunggu detail teknisnya seperti apa, tetapi kita memiliki undang-undang pdp yang sudah disahkan dan itu yang menjadi pegangan untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya," ucapnya.
untuk itu, dia belum dapat memastikan sejauh mana kewenangan transfer data indonesia-as itu dilakukan dan persilangannya dengan aturan yang termaktub dalam uu pdp.
"ya, itu mesti dibaca di dalam undang-undang ya karena memang ada pasal-pasalnya yang data itu dapat disimpan, tetapi selama ada standar-standar yang ter-cover," kata dia. 
berdasarkan informasi yang dihimpun, presiden amerika serikat (as) donald trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan pemerintah indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.
dalam keterangan resmi yang dikeluarkan gedung putih, dikutip pada rabu (23/7), hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital.
disebutkan amerika serikat dan indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.
sejumlah komitmen yang diambil indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke amerika serikat.
"indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke amerika serikat melalui pengakuan bahwa amerika serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum indonesia," tulis pernyataan tersebut. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan