Jadi Sinyal Kepercayaan Dunia

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional adalah sinyal kuatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia.

Ia mengatakan target tersebut juga mencerminkan skala ambisi pemerintah dalam membangun industri berbasis nilai tambah.

“Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat bahwa arah hilirisasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat legitimasi pasar. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi,” kata Mukhtarudin di Jakarta, Selasa.

BACA JUGA:Ketua Bawaslu OKU Dicopot, Terbukti Melanggar Kode Etik

BACA JUGA:Rupiah Melemah Dipengaruhi Isu Stabilitas Politik Jepang

Mukhtarudin menilai, kejelasan komitmen investasi ini merupakan capaian strategis dari upaya konsolidasi kebijakan hilirisasi nasional yang terus digaungkan Presiden Prabowo.

Ia menambahkan, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter semata, melainkan harus diperluas ke sektor manufaktur, logistik energi, dan penguatan kapasitas industri nasional.

“Kita sedang membangun ekosistem industri baru. Investasi yang akan masuk harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan hasil tambang, penguatan manufaktur berbasis SDA, dan infrastruktur energi di luar Jawa. Ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional,” tegas legislator asal Kalimantan Tengah itu.

BACA JUGA:Pembahasan RUU PPRT Kembali Bergulir

BACA JUGA:Ada 8 Sifat Pemimpin, Termasuk Siap Dimaki-Difitnah

Mukhtarudin juga menekankan pentingnya kesiapan tata kelola agar investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan keterlibatan daerah.

Ia mendorong agar peta jalan hilirisasi disusun secara detail, melibatkan BUMN strategis, pelaku usaha nasional, serta UMKM daerah sebagai bagian dari rantai pasok.

“DPR melalui Komisi XII tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini tepat sasaran, transparan, dan tidak menyisakan ketimpangan. Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM, dan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of urgency yang sama dalam menyambut gelombang investasi ini,” lanjutnya.

BACA JUGA:Nilai Tidak