Mafia Tanah di Ogan Ilir: Mantan Kades Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, Tersangka Bakal Bertambah !

Reporter: Isro Antoni |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 22 Jul 2025 - 18:57

Tersangka mafia tanah, Lukman (rompi orange) dikawal petugas Kejari Ogan Ilir untuk dilakukan penahanan di Rutan Pakjo Palembang, Selasa (21/07/2025)-Foto : Dokumen Palpos-

mafia tanah di ogan ilir: mantan kades ditetapkan tersangka dan ditahan, tersangka bakal bertambah !                            koranpalpos.com - kasus mafia tanah yang telah menjadi sorotan publik selama dua tahun terakhir akhirnya menunjukkan titik terang.
kejaksaan negeri (kejari) ogan ilir secara resmi menetapkan seorang tersangka dalam skandal penyerobotan lahan negara yang terjadi di empat desa di dua kabupaten, yakni ogan ilir dan muara enim, selasa (22/7/2025).
tersangka yang dimaksud adalah lukman, mantan kepala desa (kades) kayuara batu.
baca juga:rumah kosong ditinggal 4 tahun habis dilalap api
baca juga:kebakaran hanguskan gudang di batu urip kerugian ditaksir rp 200 juta
ia diduga kuat menjadi aktor dalam penerbitan dan penggunaan surat pengakuan hak (sph) palsu di atas lahan negara yang sejatinya masih berstatus kawasan hutan.
menurut hasil penyidikan kejari ogan ilir, aksi lukman dan jaringan mafia tanah lainnya telah menyebabkan kerugian besar bagi negara.
lahan negara tersebut, yang sebelumnya merupakan bagian dari program nawacita presiden joko widodo untuk ketahanan pangan, kini telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
baca juga:‎rumah pencari rongsokan di martapura ludes terbakar
baca juga:pemuda ditemukan tewas di kamar bedeng diduga usai minum racun
transaksi atas tanah-tanah tersebut diperkirakan mencapai nilai rp29 miliar, dengan indikasi kuat bahwa dokumen-dokumen kepemilikan yang digunakan adalah palsu atau tidak sah secara hukum.
“kami temukan adanya praktik pemalsuan dokumen, penyalahgunaan jabatan, dan bahkan gratifikasi kepada oknum aparat desa agar proses legalisasi berjalan mulus,” ujar muhammad assarofi, kepala seksi pidana khusus kejari ogan ilir.
dalam pengembangan penyidikan, ditemukan pula dugaan bahwa para pelaku menghindari kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak (pnbp) dengan nilai tak tanggung-tanggung, yakni mencapai rp14 miliar.
baca juga:kopda bazarsah dituntut hukuman mati: kasus penembakan 3 polisi di way kanan lampung !
baca juga:oknum pelajar smp aniaya sesama pelajar: korban trauma dan tak ingin sekolah lagi
ini menambah berat potensi pelanggaran selain unsur pidana korupsi dan perusakan kawasan hutan.
meski kerugian negara sempat dikembalikan sebagian sebesar rp600 juta, kejari belum mengungkap siapa pihak yang menyerahkan dana tersebut.
penetapan tersangka dan penahanan terhadap lukman menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari masyarakat empat desa terdampak.
baca juga:kasus warga batu urip taba tewas ditusuk, polisi ungkap kronologis dan motif pelaku
baca juga:ternyata karyawan koperasi asal oku timur yang menghabisi nyawa warga tanjung rancing oki
mereka mempertanyakan mengapa nama inisial y, seorang mantan kades yang kini duduk di dprd kabupaten ogan ilir, belum tersentuh hukum padahal sering disebut sebagai dalang utama dalam kasus tersebut.
"nama y selalu disebut warga saat demo di kejari, kejati, bahkan di kejagung, tapi sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. kenapa?" ucap salah satu warga desa pulau kabal saat ditemui usai pengumuman tersangka.
kejaksaan pun merespons kecurigaan publik tersebut.
menurut assarofi, penetapan tersangka tidak berhenti pada lukman.
“tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. kami masih melakukan pengembangan lebih lanjut, termasuk memeriksa aliran dana dan peran-peran lain dalam jaringan ini,” katanya.
diketahui, hingga saat ini kejari telah memeriksa 63 saksi, termasuk oknum dewan berinisial y yang diduga terlibat dalam praktik jual beli tanah negara kepada pihak swasta.
lukman kini ditahan di rutan pakjo palembang untuk 20 hari ke depan, dan dikenai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang tipikor, dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup atau pidana berat lainnya.
pihak kejaksaan juga menegaskan bahwa unsur pemalsuan dokumen dan kerugian negara menjadi dasar kuat dalam menjerat para pelaku.
dengan pengembangan kasus yang terus berjalan, masyarakat berharap agar semua yang terlibat, tanpa pandang jabatan, segera dibawa ke muka hukum.