Disdikbud Prabumulih Tegaskan MPLS Harus Ramah Anak

Reporter: Prabu Agustiawan |

Editor: Dahlia |

Minggu , 13 Jul 2025 - 20:36

Plt Kadisdik Prabumulih, A Darmadi SPd MSi-Foto: Prabu-

disdikbud prabumulih tegaskan mpls harus ramah anak                            prabumulih – menyambut tahun ajaran baru 2025/2026, pemerintah kota prabumulih melalui dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) mengambil langkah tegas guna memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (mpls) berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan prinsip ramah anak. 
plt kepala disdikbud prabumulih, a darmadi, spd, msi, mengingatkan seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk mengacu pada surat edaran resmi dari kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) sebagai pedoman pelaksanaan mpls.
darmadi menyampaikan bahwa mpls di prabumulih tahun ini harus menjadi momentum membentuk karakter anak bangsa, bukan ajang perpeloncoan atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan.
“mpls itu harus ramah, mengutamakan kegiatan 7 kebiasaan anak indonesia hebat serta kegiatan pagi ceria. tidak boleh lagi ada tindakan yang bersifat menakut-nakuti, menyuruh membawa barang aneh-aneh, apalagi mengarah pada kekerasan psikologis,” tegas darmadi.
baca juga:mulai besok, satlantas polres oki akan menggelar operasi patuh musi 2025
baca juga:dukung perda ktr, satgas kawasan tanpa rokok resmi dibentuk di oku timur
lebih lanjut, darmadi menjelaskan bahwa disdikbud kota prabumulih telah mengeluarkan surat edaran resmi yang mengatur teknis dan substansi pelaksanaan mpls.
surat edaran tersebut merujuk langsung pada regulasi nasional yang dikeluarkan kemendikdasmen dan wajib dijadikan pedoman utama oleh seluruh sekolah baik tingkat sd, smp, hingga sma/sederajat di lingkungan kota prabumulih.
“sudah kita buatkan edarannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. kepala sekolah harus memedomani isi edaran tersebut agar tidak keluar dari koridor kebijakan nasional,” imbuh darmadi.
dalam surat edaran tersebut, beberapa poin penting yang menjadi penekanan antara lain, pelaksanaan mpls wajib bersifat edukatif, menyenangkan, dan bebas kekerasan.
baca juga:tegur angkutan odol yang melintas di jalinsum oku
baca juga:letkol inf erry dwianto dan syarifah aini purna tugas,fredy christoma dan muhammad idris siap lanjutkan 
mpls dilaksanakan oleh guru, bukan oleh siswa senior. dilarang keras adanya perpeloncoan, bullying, atau praktik serupa. mpls harus mencerminkan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan semangat kebangsaan.
salah satu konsep yang diusung dalam mpls tahun ini adalah 7 kebiasaan anak indonesia hebat, yang merupakan program nasional dari kemendikbud untuk membentuk karakter siswa sejak dini.
ketujuh kebiasaan tersebut meliputi berdoa sebelum dan sesudah belajar, membaca buku minimal 15 menit setiap hari.
kemudian, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, menghargai teman dan guru, datang tepat waktu, menyanyikan lagu wajib nasional dan daerah.
baca juga:pertamina drilling catat kinerja gemilang di laut jawa
baca juga:banjir peserta dan banjir hadiah, bhayangkara muba run 2025 berlangsung semarak 
“kegiatan seperti ini akan menumbuhkan semangat positif dalam diri peserta didik. mpls bukan hanya memperkenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk sikap dan kebiasaan yang akan mereka bawa selama menempuh pendidikan,” jelas darmadi.
plt kadisdikbud prabumulih juga mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk melibatkan instansi vertikal seperti badan narkotika nasional (bnn), tni, dan polri dalam pelaksanaan mpls.
tujuannya adalah untuk memperkuat nilai disiplin, kedisiplinan, serta pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sejak dini.
“kita ingin para siswa punya pemahaman sejak awal tentang pentingnya disiplin dan bahaya narkoba. itu sebabnya sekolah kami imbau untuk bekerja sama dengan polsek, koramil, dan bnn dalam menyampaikan materi selama mpls,” ujar darmadi.
ketika disinggung mengenai salah satu isu yang sering menjadi sorotan setiap awal tahun ajaran baru adalah soal pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
menanggapi hal tersebut, darmadi menegaskan bahwa pemungutan biaya di sekolah tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus melalui kesepakatan bersama dengan orang tua murid.
“sesuai edaran bapak walikota, pungutan-pungutan di sekolah itu dilarang. namun bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi harus dikomunikasikan dengan orang tua murid. misalnya untuk pengadaan baju olahraga, boleh dikompromikan. tapi jangan sampai pihak sekolah yang menentukan sendiri tanpa diskusi,” ujarnya.
darmadi juga menyoroti pentingnya peran komite sekolah sebagai jembatan komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid.
menurutnya, segala bentuk pungutan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan harus melalui rapat komite dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
“komite sekolah adalah representasi orang tua. jadi, sekolah tidak boleh mengambil keputusan sepihak, apalagi memaksakan iuran. semua harus transparan,” pungkasnya.