Kapal Nelayan Ditembaki di Sei Sembilang : Satu Orang Alami Luka Tembak !

“Tidak ada komunikasi. Kapalnya tidak ada identitas, langsung tembak. Itu tidak manusiawi,” ucap salah satu anggota keluarga korban.

Kapolres Banyuasin, AKBP Ruri Prastowo, melalui Kasat Reskrim AKP Teguh Prasetyo, membenarkan adanya insiden tersebut. 

Namun, ia menyatakan bahwa pihak kepolisian masih mendalami kejadian dan belum dapat memberikan pernyataan lengkap.

“Iya benar, ada kejadian itu. Kami masih mendalami,” kata Teguh singkat.

Pihak Polres Banyuasin telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan apakah insiden ini melibatkan aparat negara, serta apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum.

 Insiden penembakan terhadap nelayan ini mendapat perhatian dari sejumlah pemerhati hak asasi manusia (HAM) dan LSM lingkungan. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam mengamankan kawasan konservasi laut.

“Penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, apalagi dengan senjata api. Harus ada peringatan, harus ada prosedur. Nelayan adalah warga negara, bukan musuh negara,” ujar salah satu aktivis HAM yang enggan disebut namanya.

Menurut dia, aparat harus mampu membedakan antara nelayan tradisional dan pelaku kejahatan lingkungan.

Jika ada pelanggaran, harus diselesaikan melalui proses hukum, bukan aksi tembak-menembak yang bisa merenggut nyawa.

 Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. Keluarga korban meminta pemerintah dan aparat menindaklanjuti peristiwa ini secara serius dan transparan.

“Kami ingin tahu siapa yang menembak. Kalau memang ada kesalahan dari nelayan, proses saja secara hukum, jangan langsung tembak orang yang tidak bersenjata,” tegas Marlina.

Pihak keluarga juga berharap kasus ini tidak berhenti di permukaan.

Mereka meminta DPRD, Gubernur Sumsel, hingga Presiden untuk turut mengawasi penyelesaian kasus ini agar tidak terulang di kemudian hari.

 Insiden penembakan terhadap kapal nelayan di Sungai Sembilang menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan laut dan pendekatan hukum di lapangan. 

Di tengah upaya perlindungan kawasan konservasi dan pemberantasan alat tangkap ilegal, aparat dituntut untuk tetap menjunjung tinggi prinsip hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.