Dahlan Iskan Difitnah ? Kuasa Hukum Ungkap Fakta Sebenarnya Begini !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 09 Jul 2025 - 20:59

Johanes Dipa Widjaja, kuasa hukum Dahlan Iskan membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa mantan Menteri BUMN tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka -Foto : Dokumen Palpos-

“Kami membuka peluang untuk menempuh jalur hukum jika situasi ini terus berlanjut dan berdampak merusak nama baik klien kami,” tegas kuasa hukum tersebut.

Sebagai sosok publik yang dikenal luas di Indonesia, Dahlan Iskan memang kerap menjadi perhatian publik, baik dalam dunia media, bisnis, maupun pemerintahan.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PLN dan kemudian diangkat menjadi Menteri BUMN pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Reputasinya sebagai tokoh yang tegas dan dikenal berani dalam mengambil kebijakan menjadikan setiap isu yang menyangkut dirinya selalu menarik perhatian.

Namun, kuasa hukum berharap agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan suatu informasi yang belum jelas dan tidak berasal dari sumber resmi.

“Isu ini berpotensi mencemari integritas seseorang yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat. Kami mengimbau publik agar bijak menyikapi informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.

Dalam kasus ini, pihak kuasa hukum juga menyinggung peran media massa dan sosial media dalam menyebarluaskan isu penetapan tersangka.

Mereka menekankan bahwa seharusnya media dapat lebih berhati-hati dan mengedepankan prinsip verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan informasi sebelum mempublikasikan suatu berita yang menyangkut nama baik seseorang.

“Kami berharap media tidak ikut serta menjadi corong penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi adalah kunci,” kata mereka.

Menutup pernyataan resmi tersebut, kuasa hukum menyampaikan bahwa klarifikasi ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat dan tidak merugikan harkat, martabat pribadi, maupun posisi hukum Dahlan Iskan.

“Kami sampaikan ini bukan untuk mencari pembenaran, tetapi sebagai hak jawab dan hak hukum klien kami yang telah dirugikan oleh pemberitaan yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Johanes Dipa Widjaja.

dahlan iskan difitnah ? kuasa hukum ungkap fakta sebenarnya begini !                            koranpalpos.com - johanes dipa widjaja & partners selaku tim kuasa hukum dahlan iskan membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa mantan menteri bumn tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian daerah jawa timur (polda jatim).
dalam pernyataan resmi yang diterima media, pihak kuasa hukum menyebut informasi itu sebagai bentuk disinformasi, fitnah, dan bagian dari upaya sistematis untuk membunuh karakter klien mereka di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sejumlah pemberitaan yang beredar di media dan media sosial, yang menyebutkan bahwa dahlan iskan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah perkara pidana.
baca juga:sumatera selatan usulkan 1 provinsi dan 8 kabupaten baru ke dpd ri: ini daftar lengkapnya, cek daerahmu !
baca juga:darurat odol, gubernur siapkan instruksi baru
menurut kuasa hukum, hingga saat ini tidak ada informasi resmi, baik dalam bentuk surat pemberitahuan maupun siaran pers dari polda jatim yang membenarkan kabar tersebut.
“hingga saat ini kami tidak pernah menerima pemberitahuan resmi apa pun dari pihak polda jawa timur terkait status hukum klien kami sebagai tersangka,” tegas joanes dipa widjaja dalam keterangan tertulis.
mereka juga menambahkan bahwa tidak satu pun pemberitaan menyebutkan secara tegas pernyataan resmi dari polda jatim yang menetapkan dahlan iskan sebagai tersangka. 
baca juga:lindungi hak warga, 10 poin revisi ruu kuhap
baca juga:waspada judi online, pelaku diduga manfaatkan rekening bansos
"pihak kepolisian pun tidak pernah menyatakan secara eksplisit bahwa beliau adalah tersangka," imbuhnya.
lebih jauh, kuasa hukum menduga bahwa isu ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu untuk menekan atau memengaruhi proses hukum yang tengah berjalan.
saat ini, diketahui bahwa klien mereka sedang terlibat dalam perkara gugatan perdata dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) yang masih dalam tahap pemeriksaan di pengadilan negeri surabaya.
baca juga:jemput bola fasilitasi umkm urus nib
baca juga:putusan mk pisahkan pemilu nasional dan lokal
“kami menduga kuat bahwa kabar ini merupakan bentuk intervensi yang bertujuan untuk mengganggu jalannya proses hukum tersebut,” ujarnya. 
dalam keterangan yang sama, mereka menyatakan bahwa upaya tersebut tidak hanya mengganggu integritas proses hukum, tetapi juga menyerang pribadi dahlan iskan secara terbuka. 
“ini merupakan upaya penggiringan opini publik yang keji dan tidak berdasar. kami menyebutnya sebagai bentuk fitnah dan pembunuhan karakter,” lanjutnya.
baca juga:gembleng siswa melalui pendidikan karakter
baca juga:satukan spirit asn dan generasi muda sumsel
pihak kuasa hukum juga menjelaskan bahwa dalam perkara yang dikaitkan dengan nama dahlan iskan tersebut, klien mereka bukanlah pihak terlapor. 
dalam proses sebelumnya, dahlan hanya dimintai keterangan sebagai saksi. bahkan, menurut mereka, proses pemeriksaan tambahan telah ditangguhkan oleh penyidik karena mempertimbangkan bahwa perkara perdata terkait masih berlangsung di pengadilan.
“posisi hukum pak dahlan sangat jelas. beliau bukan subjek hukum dalam perkara pidana yang sedang ramai disebut-sebut,” tegasnya.
dengan demikian, menurut mereka, menyebut dahlan iskan sebagai tersangka sama sekali tidak berdasar dan sangat menyesatkan.
dalam pernyataannya, kuasa hukum juga menyampaikan harapan dan kepercayaan kepada institusi kepolisian, khususnya polda jawa timur, agar tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan netral dalam menghadapi kasus ini. 
mereka percaya bahwa polda jatim tidak akan terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pihak-pihak tertentu.
“kami meyakini bahwa aparat penegak hukum di polda jatim memiliki integritas dan profesionalisme untuk tidak membiarkan proses hukum dicemari oleh manuver pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkap kuasa hukum.
dalam konteks hukum, pemberian klarifikasi atas pemberitaan yang menyudutkan seseorang merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk membela kehormatan dan hak asasinya. 
tim hukum dahlan iskan menegaskan bahwa mereka akan terus mengambil langkah hukum jika fitnah ini terus disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“kami membuka peluang untuk menempuh jalur hukum jika situasi ini terus berlanjut dan berdampak merusak nama baik klien kami,” tegas kuasa hukum tersebut.
sebagai sosok publik yang dikenal luas di indonesia, dahlan iskan memang kerap menjadi perhatian publik, baik dalam dunia media, bisnis, maupun pemerintahan. 
ia pernah menjabat sebagai direktur utama pln dan kemudian diangkat menjadi menteri bumn pada era presiden susilo bambang yudhoyono. 
reputasinya sebagai tokoh yang tegas dan dikenal berani dalam mengambil kebijakan menjadikan setiap isu yang menyangkut dirinya selalu menarik perhatian.
namun, kuasa hukum berharap agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan suatu informasi yang belum jelas dan tidak berasal dari sumber resmi.
“isu ini berpotensi mencemari integritas seseorang yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat. kami mengimbau publik agar bijak menyikapi informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.
dalam kasus ini, pihak kuasa hukum juga menyinggung peran media massa dan sosial media dalam menyebarluaskan isu penetapan tersangka. 
mereka menekankan bahwa seharusnya media dapat lebih berhati-hati dan mengedepankan prinsip verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan informasi sebelum mempublikasikan suatu berita yang menyangkut nama baik seseorang.
“kami berharap media tidak ikut serta menjadi corong penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. verifikasi adalah kunci,” kata mereka.
menutup pernyataan resmi tersebut, kuasa hukum menyampaikan bahwa klarifikasi ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat dan tidak merugikan harkat, martabat pribadi, maupun posisi hukum dahlan iskan.
“kami sampaikan ini bukan untuk mencari pembenaran, tetapi sebagai hak jawab dan hak hukum klien kami yang telah dirugikan oleh pemberitaan yang tidak bertanggung jawab,” pungkas johanes dipa widjaja.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan