Jangan Sampai Aspirasi "Ditekuk"

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 09 Jul 2025 - 19:34

Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II kompleks parlemen-Foto: Antara-

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mencatat bahwa ada sebanyak 56 pihak yang sudah diundang untuk menyampaikan aspirasi soal KUHAP, bahkan sebelum tahapan revisi resmi bergulir.

Dia menilai bahwa angka itu bisa menjadi rekor bagi Komisi III DPR RI dalam pembentukan suatu undang-undang selama ini.

Dari berbagai aspirasi yang disampaikan, salah satu poin utama dalam revisi UU KUHAP adalah penguatan peran pengacara atau advokat dalam mendampingi orang yang berhadapan dengan hukum.

Narasi-narasi itu selalu muncul ketika rapat dengar pendapat. Selain muncul dari pihak yang diundang, narasi itu juga muncul dari sejumlah Anggota Komisi III DPR RI, tak terkecuali Habiburokhman sendiri karena ia memang berlatar belakang seorang advokat. (ant)

jangan sampai aspirasi "ditekuk"                            jakarta  - selama 44 tahun, sistem hukum di indonesia menggunakan produk hukum peninggalan kolonial melalui undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, atau yang dikenal dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).
kuhap yang berlaku sejak 1981 itu merupakan pembaruan dari herziene inlandsh reglement (hir), yakni aturan hukum acara pidana buatan pemerintah kolonial.
dari kata "inlandsch" yang berarti bumiputera atau pribumi, bisa diartikan bahwa aturan-aturan itu hanya berlaku bagi penduduk lokal dan bersifat diskriminatif.
baca juga:kodifikasi uu pemilu
baca juga:sangat tergantung dengan pengelolaan keuangan
namun, sejauh ini jika dilihat dari kacamata awam, polemik penegakan hukum yang disoroti biasanya hanya berkaitan dengan sosok yang melanggar, besarnya pelanggaran yang dilakukan, hingga berat hukuman yang dijatuhkan.
padahal, beberapa polemik hukum juga bisa berkaitan dengan prosedur penegakannya. adanya istilah "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" tak terlepas dari landasan atau aturan cara-cara berhukum yang dilakukan.
seperti diketahui, kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) adalah aturan yang berbicara mengenai jenis-jenis pelanggaran beserta ancaman hukumannya.
baca juga:pansel mengulik gagasan calon anggota ky
baca juga:eks panglima tni laksamana yudo margono, didapuk menjadi ketum ppal
sedangkan kuhap, adalah aturan yang berbicara mengenai prosedur yang harus dilakukan jika seseorang melakukan pelanggaran.
permasalahan utama yang disoroti oleh berbagai kalangan, yakni kuhap yang berlaku sejak 1981 itu dinilai masih kurang menjamin hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum.
contohnya, seseorang saksi atau bahkan tersangka tak bisa secara leluasa didampingi oleh pengacaranya. akhirnya, tak jarang muncul kasus penganiayaan terhadap saksi atau tersangka yang sedang diperiksa aparat penegak hukum.
baca juga:ajak brics percepat transisi energi
baca juga:pendidikan politik pemilih tugas besar kpu-bawaslu yang harus diprioritaskan
di sisi lain, kuhap yang masih berlaku juga cenderung kurang memperhatikan sisi nurani dan unsur kemanusiaan.
maka dari itu, revisi kuhap ini sangat penting, karena bukan hanya sifatnya yang bersinggungan langsung dengan seluruh aktivitas penegakan hukum, tetapi juga bisa menjadi tolok ukur bagi muruah demokrasi bangsa. 
pada 8 juli 2025, komisi iii dpr ri telah resmi masuk ke tahap pembahasan revisi kuhap setelah menerima daftar inventarisasi masalah (dim) dari pemerintah.
baca juga:ri hibahkan 10 ribu ton beras kepada palestina
baca juga:jadi percontohan dan siap beroperasi
baik pemerintah maupun dpr, sama-sama memiliki spirit untuk mencerahkan sistem penegakan hukum.
namun, pembicaraan-pembicaraan soal kuhap yang ada di ruangan rapat komisi iii dpr ri di kompleks parlemen, bukan hanya baru terjadi sejak kemarin sore.
jauh sebelum itu, revisi kuhap sudah ramai diperbincangkan pada rapat-rapat resmi di senayan.
baca juga:dorong ap3ki jalin kolaborasi dengan lembaga lain
baca juga:inisiasi tahun pertama presiden prabowo 
komisi iii dpr memang getol mengundang berbagai kalangan untuk mencurahkan isi pikirannya terhadap kuhap yang ada, dan usulan perubahannya.
selain karena kuhap sudah ditetapkan masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025, komisi tersebut juga menyerap aspirasi dari berbagai kalangan untuk memenuhi prinsip "partisipasi yang bermakna" dalam pembuatan undang-undang, sesuai yang diamanatkan mahkamah konstitusi.
mulai dari akademisi, pakar, mahasiswa, advokat, kelompok masyarakat, hingga sejumlah aktivis lembaga bantuan hukum pun turut diundang untuk membicarakan kuhap dan keresahannya.
baca juga:jadi percontohan dan siap beroperasi
baca juga:dorong ap3ki jalin kolaborasi dengan lembaga lain 
ketua komisi iii dpr ri habiburokhman mencatat bahwa ada sebanyak 56 pihak yang sudah diundang untuk menyampaikan aspirasi soal kuhap, bahkan sebelum tahapan revisi resmi bergulir.
dia menilai bahwa angka itu bisa menjadi rekor bagi komisi iii dpr ri dalam pembentukan suatu undang-undang selama ini.
dari berbagai aspirasi yang disampaikan, salah satu poin utama dalam revisi uu kuhap adalah penguatan peran pengacara atau advokat dalam mendampingi orang yang berhadapan dengan hukum.
baca juga:inisiasi tahun pertama presiden prabowo
baca juga:pilkada digelar 2031, bamsoet dukung pemisahan pemilu nasional dan daerah
narasi-narasi itu selalu muncul ketika rapat dengar pendapat. selain muncul dari pihak yang diundang, narasi itu juga muncul dari sejumlah anggota komisi iii dpr ri, tak terkecuali habiburokhman sendiri karena ia memang berlatar belakang seorang advokat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan