Pulau Tujuh Diperebutkan Kepri dan Babel, DPRD Babel Siap Gugat UU Pembentukan Kabupaten Lingga ke MK

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 30 Jun 2025 - 16:17

Keindahan Pulau Tujuh yang kini rebutan antara Kabupaten Lingga Provinsi Kepri dengan Provinsi Bangka Belitung (Babel). -Foto : Istimewa-

"Pulau Tujuh ini juga sebagai kawasan pengawasan maritim penguasa lokal dan wilayah diaspora masyarakat Pulau Bangka," katanya.

Ia mendukung rencana gugatan hukum Pemprov Kepulauan Babel terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Kepri yang memasukkan Pulau Tujuh ke dalam wilayah Kepri.

"Saya mendukung langkah Pemprov Kepulauan Babel untuk mengembalikan Puluh Tujuh ini, karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Babel mencantumkan pulau tersebut dalam peta lampiran, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri tidak memuat pulau tersebut di dalam wilayahnya," katanya.

Menurut dia kehilangan Pulau Tujuh merupakan pulau strategis ini akan mengurangi marwah Babel sebagai provinsi kepulauan, menghilangkan akses terhadap potensi sumber daya alam dan menyusutkan luas laut secara signifikan.

"Saya cukup menyayangkan Pemprov Kepulauan Babel tidak segera menggugat UU tersebut sejak 2003 dan saat ini harus mencari solusi melalui proses hukum yang sah, mengingat kedua pihak memiliki dasar historis yang valid," katanya.

Dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung (Babel) Senin (30/6/2025) ini tak hanya membahas terkait Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) saja, tetapi terkait sengketa Pulau Tujuh masuk dalam pembahasan. Perdebatan alot terjadi seputar langkah hukum yang akan diambil Pemprov Babel.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, memberikan perundingan bahwa rapat menyepakati kajian hukum ke MK atau MA, menyarankan perundingan.

“Dari rapat tadi, disepakati untuk melakukan pengkajian hukum, dengan opsi pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Namun, saya pribadi lebih menyarankan perundingan. Jika Pemprov tetap ingin melakukan judicial review ke MK atau MA, silakan. Tapi, permintaan dana satu miliar rupiah dari Pemprov untuk itu menurut saya terlalu besar. Kita sudah memiliki anggaran yang cukup, seperti SPPD untuk setiap bagian,” jelasnya.

Dikatakan Edi, bawah dana tambahan untuk urusan Pulau Tujuh hanya akan menimbulkan masalah baru, mengingat sejarah permasalahan yang pernah ada.

“Lebih baik menggunakan anggaran yang sudah tersedia. Anggaran untuk kegiatan lain, seperti urusan Labuan, sudah ada. Gaji pegawai dan kajian hukum juga sudah teralokasi. Tidak perlu meminta tambahan dana miliaran rupiah secara spesifik untuk Pulau Tujuh. Penggunaan dana harus transparan dan terhindar dari potensi masalah,” tambahnya.

Pernyataan Edi Nasapta ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi pemborosan anggaran dan kerumitan birokrasi jika jalur hukum mahal dipilih.

Ia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam menangani masalah Pulau Tujuh.

“Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengeksplorasi jalur perundingan sebagai alternatif yang lebih ekonomis dan efektif,” tutupnya. (net/ant)

pulau tujuh diperebutkan kepri dan babel, dprd babel siap gugat uu pembentukan kabupaten lingga ke mk                            koranpalpos.com - sengketa pulau tujuh yang diperebutkan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau (kepri), dan provinsi kepulauan bangka belitung (babel), kian meruncing.
provinsi babel menilai keputusan mendagri nomor 30/142 tahun 2022/tentang pemberian dan pemuktahiran kode data wilayah administrasi, pemerintahan dan pulau tahun 2021 ke kabupaten lingga adalah keputusan sepihak.
sebab, keputusan yang dibuatkan mendagri tersebut tanpa persetujuan provinsi babel.
ketua dprd bangka belitung (babel) didit srigusjaya mengatakan, ada dua dasar hukum yang menguatkan pulau tujuh dengan gugusan pulaunya milik provinsi babel.
pertama, disebutkannya undang-undang nomor 3 tahun 1959 tentang pemekaran provinsi sumatera selatan. kedua, undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi babel.
kemudian dikuat lagi dengan peta rupa bumi belinyu tahun 1986. lalu masuk peta lingkungan laut nasional, sumatera pantai timur edisi 1992.
"dua undang-udang ini dengan peta rupa dan peta lingkungan menunjukkan jelas pulau tujuh milik babel," kata didit.
ia menceritakan, dalam undang-undang pembentukan provinsi kepulauan riau, jelas pulau tujuh tidak masuk wilayahnya. namun saat pembentukan kabupaten lingga ternyata masuk di kabupaten lingga.
"padahal secara geografis pulau tujuh dengan satu pulau berpenghuni bernama pekajang dekat dengan kecamatan belinyu, bangka, dan kecamatan parit tiga jebus, bangka barat," ujarnya.
ia menegaskan dalam rapat dengar pendapat bersama dpr riz biro pemerintahan provinsi babel tidak pernah menyetujui pulau tujuh masuk ke kabupaten lingga.
"kami tetap yakin pulau tujuh milik babel, makanya babel tidak pernah menyetujui keputusan mendagri kala itu dan hingga saat ini. kami menilai keputusan mendgari ini adalah sepihak," tegasnya.
untuk itu menurutnya dprd mendukung langkah gubernur bangka belitung hidayat arsani untuk menggugat undang-undang pembentukan kabupaten lingga tahun 2003 ke mahkamah konstitusi (mk).
"jadi jangan salah ya. yang digugat ke mk itu undang-undang pembentukan kabupaten lingga, sedangkan keputusan menteri gugatnya ke mahkamah agung (ma)," terangnya.
kendati demikian, dprd babel, lanjutnya tetap menyarankan untuk dikomunikasikan dulu ke mendagri.
"mendagri harus adil seperti memutuskan sengketa empat pulau antara aceh dan sumut. apa bedanya sengketa pulau antara babel dan kabupaten lingga," ucap didit.
berdasarkan informasi, letak pulau pekajang yang termasuk dalam gugusan pulau tujuh, dekat dengan kecamatan belinyu bangka. banyak masyarakat untuk kebutuhan hidupnya berbelanja ke kecamatan tersebut. bukan hanya kebutuhan hidup, rujukan bpjs kesehatan masyarakat pun dilakukan ke kecamatan belinyu bangka.
tim hukum pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung menetapkan belasan advokat untuk melakukan gugatan pulau tujuh ke mahkamah konstitusi republik indonesia, guna mengembalikan pulau tersebut ke wilayah daerah itu.
"ini sebagai bentuk keseriusan gubernur kepulauan babel hidayat arsani yang akan membawa perkara pulau tujuh ke mk," kata staf khusus gubernur bidang advokasi hukum aparatur kepulauan babel kemas akhmad tajuddin di pangkalpinang, senin (30/06/2025).
ia mengatakan sebetulnya sudah banyak advokat yang bersedia untuk melibatkan diri memperkuat tim hukum provinsi kepulauan babel untuk melakukan gugatan pulau tujuh ke mahkamah konstitusi repubik indonesia.
"setidaknya sudah tercatat 21 advokat dari bangka belitung dan dari luar daerah yang menyatakan kesediaan menjadi bagian dari tim hukum babel, akan tetapi sementara ini baru ditetapkan 12 advokat yang diketuai oleh pengacara senior agus hendriyadi," ujarnya.
ia menyatakan dalam rapat evaluasi telah disampaikan data, dokumen serta informasi yang penting dan relevan dengan permasalahan pulau tujuh, diantaranya terkait eksistensi pulau tujuh yang memang sudah lama berada di wilayah administrasi provinsi kepulauan bangka belitung.
selain itu update penyampaian data penamaan pulau tujuh lengkap dengan titik koordinat dari pemerintah kabupaten bangka kepada gubernur kepulauan babel pada 2007 untuk memenuhi permintaan bahan tim nasional penamaan dan batas wilayah kementerian dalam negeri.
"data ini ternyata belum diinput sepenuhnya oleh tim nasional kemendagri dan menjadi tanda tanya mengapa data yang valid tersebut belum terinput. fakta ini akan dibawa dan dipertanyakan kepada kemendagri untuk dimintakan klarifikasi," katanya.
ia menambahkan dalam rapat evaluasi ini juga disampaikan fakta-fakta lain yang seharusnya menjadi pertimbangan kemendagri dalam menetapkan batas wilayah daerah termasuk saat akan memproses penetapan kemendagri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi.
"fakta-fakta demikian saat berperkara di mahkamah konstitusi akan dijadikan sebagian dari alat bukti atas ketidak absahan dan kekeliruan undang-undang nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten lingga yang memasukkan pulau tujuh ke dalam wilayah administratif kabupaten lingga," katanya.
sejarawan dan budayawan provinsi kepulauan bangka belitung  dato' akhmad elvian menyatakan  pulau tujuh berfungsi sebagai simpul logistik perdagangan timah dan lada putih (muntok white pepper) pulau bangka provinsi kepulauan babel.
"secara historis, kepulauan babel dan kepulauan riau memiliki hak atas pulau tujuh ini," kata dato' akhmad elvian saat menanggapi sengketa pulau tujuh antara pemprov kepulauan babel dengan kepri di pangkalpinang.
ia mengatakan berdasarkan sejarah, pemprov kepri mengklaim pulau tujuh masuk dalam wilayahnya didasarkan pada sejarah penguasaan kesultanan lingga - riau yang tercatat dalam perjanjian dengan hindia belanda tahun 1857 dan 1869.
sementara itu, pemprov kepulauan babel juga memiliki legitimasi kuat melalui keterkaitan geografis, ekonomi dan budaya, di mana pulau tujuh berfungsi sebagai jalur dan simpul logistik perdagangan bijih timah, lada putih di pulau bangka.
"pulau tujuh ini juga sebagai kawasan pengawasan maritim penguasa lokal dan wilayah diaspora masyarakat pulau bangka," katanya.
ia mendukung rencana gugatan hukum pemprov kepulauan babel terhadap undang-undang nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten lingga di kepri yang memasukkan pulau tujuh ke dalam wilayah kepri.
"saya mendukung langkah pemprov kepulauan babel untuk mengembalikan puluh tujuh ini, karena undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi kepulauan babel mencantumkan pulau tersebut dalam peta lampiran, sedangkan undang-undang nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan provinsi kepri tidak memuat pulau tersebut di dalam wilayahnya," katanya.
menurut dia kehilangan pulau tujuh merupakan pulau strategis ini akan mengurangi marwah babel sebagai provinsi kepulauan, menghilangkan akses terhadap potensi sumber daya alam dan menyusutkan luas laut secara signifikan.
"saya cukup menyayangkan pemprov kepulauan babel tidak segera menggugat uu tersebut sejak 2003 dan saat ini harus mencari solusi melalui proses hukum yang sah, mengingat kedua pihak memiliki dasar historis yang valid," katanya.
dalam rapat badan musyawarah dprd bangka belitung (babel) senin (30/6/2025) ini tak hanya membahas terkait iuran penyelenggaraan pendidikan (ipp) saja, tetapi terkait sengketa pulau tujuh masuk dalam pembahasan. perdebatan alot terjadi seputar langkah hukum yang akan diambil pemprov babel.
wakil ketua dprd babel, edi nasapta, memberikan perundingan bahwa rapat menyepakati kajian hukum ke mk atau ma, menyarankan perundingan.
“dari rapat tadi, disepakati untuk melakukan pengkajian hukum, dengan opsi pengajuan ke mahkamah konstitusi (mk) atau mahkamah agung (ma). namun, saya pribadi lebih menyarankan perundingan. jika pemprov tetap ingin melakukan judicial review ke mk atau ma, silakan. tapi, permintaan dana satu miliar rupiah dari pemprov untuk itu menurut saya terlalu besar. kita sudah memiliki anggaran yang cukup, seperti sppd untuk setiap bagian,” jelasnya.
dikatakan edi, bawah dana tambahan untuk urusan pulau tujuh hanya akan menimbulkan masalah baru, mengingat sejarah permasalahan yang pernah ada.
“lebih baik menggunakan anggaran yang sudah tersedia. anggaran untuk kegiatan lain, seperti urusan labuan, sudah ada. gaji pegawai dan kajian hukum juga sudah teralokasi. tidak perlu meminta tambahan dana miliaran rupiah secara spesifik untuk pulau tujuh. penggunaan dana harus transparan dan terhindar dari potensi masalah,”  tambahnya.
pernyataan edi nasapta ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi pemborosan anggaran dan kerumitan birokrasi jika jalur hukum mahal dipilih.
ia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam menangani masalah pulau tujuh.
“rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengeksplorasi jalur perundingan sebagai alternatif yang lebih ekonomis dan efektif,” tutupnya. (net/ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan