Noda Pelantikan KPPS, Uang Transportasi tak Kunjung Cair

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 29 Jan 2024 - 21:54

Kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) petugas KPPS Kota Palembang untuk Pemilu 2024- Foto: Koer Palpos -

noda pelantikan kpps, uang transportasi  tak kunjung cair                             palembang – kegitan pelantikan terhadap 33 ribu anggota  kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) kota palembang untuk pemilu 2024 pada kamis (25/1), kemarin menyisakan persoalan.
dimana uang transport pelantikan sekaligus kegiatan bimbingan teknis (bimtek) petugas  kpps  ternyata tidak kunjung cair.
padahal anggaran kegiatan tersebur telah dianggarkan kpu pusat.
ironisnya, dari informasi antar petugas kpps, anggaran bagi petugas kpps di daerah lainya sudah cair.  
baca juga:pejabat ikut berkampanye, ciptakan demokrasi yang tidak sehat
baca juga:tkn temukan dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu
kondisi ini tak pelak dikeluhkan dan dipertanyakan sejumlah petugas kpps yang akan bertugas di 18 kecamatan dengan 4.777 tempat pemungutan suara (tps) tersebut. 
“saya mendengar dari anggota kpps yang di daerah lain, katanya ada uang uang pengganti transportasi saat mengikuti bimteks di aryaduta. namuns sampai sekarang (kemarin,red) tak cair,” ujar iw, salah seorang petugas kpps, senin (29/1) .
iw mengatakan, pihaknya yang belum mendapatkan kabar apapun dari kpud kota palembang ingin menanyakan kapan uang pengganti tersebut dibagikan kepada kpps kota palembang.
sedangkan informasinya uang pengganti untuk petugas kpps di kabupaten dan kota lainnya, sudah dibagikan.di palembang koq belum, ada apa ini ," ujarnya penuh tanya.
baca juga:inilah potret miris dunia pendidikan kita ! 
baca juga:badai rilis single terbaru bertajuk 
senada dikatakan boy, yang juga salah satu petugas kpps kota palembang lainnya  mengatakan, atas kejadian tersebut (uang pengganti transportasi yang belum cair,red), membuat dirinya ragu terhadap ketentuan honor anggota kpps.
“kalau seperti ini belum jelas namanya. ini harus diterangkan pihak kpu palembang secara transparan. saya jadi ragu, apakah saya teruskan atau tidak. sekarang saja sudah menjadi isu besar baik di media sosial ataupun di kalangan sesama anggota dan masyarakat. mengenai kejelasan honor itu," ujarnya dengan nada serius.
bahkan lanjut dia, dari tahap awal, beredar informasi di  beberapa daerah, petugas kpps-nya  sudah mendapatkan honor saat pelantikan hingga pelatihan (bimtek,red).
“teman saya di daerah mendapatkan uang saku saat pelatihan sekitar rp100 ribuan. lalu saat pelatihan mendapatkan uang saku rp150 ribuan. kenapa di kota palembang belum,” keluhnya.
baca juga:penanganan kemiskinan ekstrem, rencanakan bedah rumah tak layak huni secara serentak 
baca juga:kelulusan pppk nakes dibatalkan, ada potensi indikasi kkn ?
kondisi ini lanjut boy, jelas membuat iri semua anggota kpps di kota palembang yang hingga saat ini belum menerima satu rupiah pun honor  dari kpud kota palembang padahal anggarannya sudah disiapkan kpu ri.
"saat pelatihan, ada informasi di group whatsapp katanya akan dibagikan uang pembinaan selepas pelatihan. nyatanya tidak ada kabar hingga saat ini, sementara kita menghilangkan waktu seharian untuk ikut pelantikan dan pelatihan," ungkapnya.
roi, petugas kpps kota palembang lainnya juga mempertanyakan hal yang sama. sebagai anggota kpps dia sangat kecewa jika hal ini benar terjadi.
"hanya di kota palembang semua zong (nihil). tidak ada apa-apa hanya snack dan nasi ditempat lain ada. bahkan sudah ada pengumuman uang sakunya akan diberikan ketika pelatihan namun hingga kini, belum juga kami terima. bahkan tidak ada kabar beritanya,” ucapnya.
baca juga:penanganan kemiskinan ekstrem, rencanakan bedah rumah tak layak huni secara serentak 
baca juga:stop rekrutmen tenaga honorer, ini alasan pemerintah ! 
oleh karena itu, dia berharap bawaslu ada tindakan akan hal ini. "apa kita harus lapor ke ombudsman ya?,” tutupnya. 
terkait keluhan petugas kpps ini, ketua kpud kota palembang,  syawaludin, shi saat dikonfirmasi palpos, senin, 29 januari 2024 memberikan tanggapan terkait keterlambatan pencairan uang transportasi bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di kota palembang untuk pemilu 2024. 
syawaludin mengatakan, bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh proses revisi anggaran yang dilakukan sebelumnya.
“memang sekota palembang belum, insyaallah hari kamis atau jumat sudah masuk ke sekretariat pps, pps yang akan membagikan ke rekan-rekan kpps," janji syawaludin. 
syawaludin juga menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh pemotongan dana.
"yang pasti sekota palembang memang belum, dan sudah kami sampaikan juga ketika pemberian uang transport ke kpps tidak ada pemotongan sedikitpun," tambahnya.
menurutnya, ada kabar simpang siur mengenai pencairan uang transportasi di sebagian kelurahan, namun ia memastikan bahwa untuk kota palembang belum ada pencairan yang dilakukan.
oleh sebab itu, syawaludin menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut dan memberikan jaminan bahwa dana akan segera dicairkan dan didistribusikan kepada petugas kpps sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“kami akan segera mengurusnya dan akan segera mencairkan uang yang menjadi hak petugas kpps,” tukasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan