Sidang Dugaan Korupsi Pokir PUPR Banyuasin : Saksi Beber Tabir Aliran Dana !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Rabu , 25 Jun 2025 - 16:14

Suasana sidang di PN Tipikor Palembang, Rabu (25/06)-Foto: Istimewa-

Ia secara tegas membantah telah menyebut nama “Ibu” sebagaimana diklaim oleh Erwan. Menurut Arie, kesaksian Erwan keliru dan dipengaruhi oleh kondisi yang tidak kondusif saat percakapan berlangsung.

“Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Mungkin saksi salah dengar karena waktu itu suasananya bising,” bantah Arie dengan nada tinggi saat ditemui wartawan usai sidang.

BACA JUGA:Deliar Dituntut 8 Tahun

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari kunjungan kerja RA Anita Noeringhati selaku Ketua DPRD Sumsel bersama stafnya, Arie Martha Redo, ke Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada tahun 2023.

Dalam kunjungan tersebut, mereka menerima empat proposal kegiatan infrastruktur dari lurah dan ketua RT setempat.

Proposal itu kemudian dibawa oleh Arie dan disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Banyuasin, Apriansyah, yang kini juga berstatus terdakwa.

Proposal-proposal itu kemudian diakomodasi dan disepakati untuk dikerjakan oleh CV HK, perusahaan milik terdakwa Wisnu Andrio Fatra.

Dalam proses pengerjaan proyek, disepakati adanya pembagian fee sebesar 20 persen dari nilai proyek. Rinciannya sebagai berikut:

7 persen untuk Kadis PUPR Apriansyah
3 persen untuk panitia lelang
10 persen sisanya diduga untuk pihak lain yang belum disebutkan secara resmi

Dana “fee” tersebut kemudian dikirim secara bertahap kepada Arie Martha Redo melalui transfer bank.

JPU membeberkan bahwa dana tersebut dikirim dua kali, masing-masing sebesar: Rp398,8 juta pada 10 Mei 2023 dan Rp208 juta pada 8 Juni 2023

Total uang yang diterima Arie dalam kasus ini mencapai Rp606,8 juta.

Dana dikirim oleh Wisnu dan rekannya Ipan Herdiansyah, yang keduanya juga telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Atas perbuatannya, Arie Martha Redo dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

sidang dugaan korupsi pokir pupr banyuasin : saksi beber tabir aliran dana !                            koranpalpos.com - nama mantan ketua dprd provinsi sumatera selatan, ra anita noeringhati, kembali mencuat dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi proyek pokok pikiran (pokir) dprd sumsel di kabupaten banyuasin.
persidangan yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang, rabu (25/6/2025), mengungkap fakta-fakta baru yang mengejutkan publik.
dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim fauzi isra sh mh, jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan saksi bernama erwan hadi, seorang pegawai bank, yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa arie martha redo, salah satu aktor utama dalam perkara ini.
kesaksian erwan membuka tabir dugaan aliran dana yang mengarah kepada mantan ketua dprd sumsel, anita noeringhati.
baca juga:miliki senpi ilegal, warga aur duri dibekuk polisi
baca juga:mcb meledak, satu unit rumah ludes terbakar
erwan membeberkan bahwa pada suatu kesempatan pada tahun 2024, ia dihubungi secara mendadak oleh arie martha redo yang meminta bantuan untuk mengecek kondisi rekening pribadinya.
permintaan itu disebut dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa.
“ari sempat menelepon saya dan terdengar panik. ia meminta saya mengecek saldo rekening pribadinya. namun saya sampaikan tidak bisa sembarangan, karena itu melanggar aturan bank,” kata erwan dalam persidangan.
namun bukan hanya soal pengecekan rekening, erwan juga mengaku sempat bertanya mengenai penarikan dana senilai rp400 juta, yang santer disebut sebagai bagian dari “fee proyek pokir”.
baca juga:beraksi siang hari di kpt tanjung senai, dua dari empat pelaku begal diringkus polisi
baca juga:gara-gara cemburu mantan pacar berjalan dengan pria lain: pria di prabumulih dijebloskan ke penjara !
“saat saya tanya uang itu untuk siapa, ari menjawab meski samar ‘untuk ibu’. saya berasumsi yang dimaksud adalah atasannya saat itu, ibu anita noeringhati,” ungkap erwan di hadapan majelis hakim.
pernyataan ini sontak menyulut respons keras dari terdakwa arie martha redo.
ia secara tegas membantah telah menyebut nama “ibu” sebagaimana diklaim oleh erwan. menurut arie, kesaksian erwan keliru dan dipengaruhi oleh kondisi yang tidak kondusif saat percakapan berlangsung.
“saya tidak pernah mengatakan seperti itu. mungkin saksi salah dengar karena waktu itu suasananya bising,” bantah arie dengan nada tinggi saat ditemui wartawan usai sidang.
baca juga:gara-gara cemburu mantan pacar berjalan dengan pria lain: pria di prabumulih dijebloskan ke penjara !
baca juga:deliar dituntut 8 tahun
kasus dugaan korupsi ini bermula dari kunjungan kerja ra anita noeringhati selaku ketua dprd sumsel bersama stafnya, arie martha redo, ke kelurahan keramat raya, kecamatan talang kelapa, kabupaten banyuasin, pada tahun 2023.
dalam kunjungan tersebut, mereka menerima empat proposal kegiatan infrastruktur dari lurah dan ketua rt setempat.
proposal itu kemudian dibawa oleh arie dan disampaikan kepada kepala dinas pupr banyuasin, apriansyah, yang kini juga berstatus terdakwa.
proposal-proposal itu kemudian diakomodasi dan disepakati untuk dikerjakan oleh cv hk, perusahaan milik terdakwa wisnu andrio fatra.
dalam proses pengerjaan proyek, disepakati adanya pembagian fee sebesar 20 persen dari nilai proyek. rinciannya sebagai berikut:

7 persen untuk kadis pupr apriansyah
3 persen untuk panitia lelang
10 persen sisanya diduga untuk pihak lain yang belum disebutkan secara resmi

dana “fee” tersebut kemudian dikirim secara bertahap kepada arie martha redo melalui transfer bank.
jpu membeberkan bahwa dana tersebut dikirim dua kali, masing-masing sebesar: rp398,8 juta pada 10 mei 2023 dan rp208 juta pada 8 juni 2023
total uang yang diterima arie dalam kasus ini mencapai rp606,8 juta.
dana dikirim oleh wisnu dan rekannya ipan herdiansyah, yang keduanya juga telah ditetapkan sebagai terdakwa.
atas perbuatannya, arie martha redo dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 atau pasal 11 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan