4 Pulau di Anambas Dijual?

Reporter: Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 22 Jun 2025 - 14:12

Salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Awalnya sempat kisruh terkait rebutan empat pulau antara Pemprov Sumut dan Pemprov Aceh.

Namun, akhirnya Presiden Prabowo menegaskan jika keempat pulau dimaksud merupakan milik Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Kali ini, muncul lagi kehebohan terkait pulau sebagai aset Pemerintah Indonesia.

Dimana, ada kabar jika empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) diduga dijual.

Kasus dugaan penjualan 4 pulau itu malah diketahui melalui salah satu situs dalam jaringan (daring) luar negeri.

Terkait penjualan 4 pulau di Anamas melalui situs daring luar negeri itu, dibantah Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2D Kepri).

Bahkan, kini BP2D Kepri berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten setempat, sehubungan informasi mengenai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri tersebut.

“Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online di Kabupaten Kepulauan Anambas, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik di masyarakat,” kata Kepala BP2D Kepri Doli Boniara.

BACA JUGA:Mahasiswi di Pusaran Korupsi

Selain dengan Bupati Kepulauan Anambas, kata dia, BP2D juga berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, serta Dinas Kelautan Perikanan (DKP) setempat untuk menyampaikan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi, kata dia, ditegaskan bahwa secara aturan tidak ada penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada warga negara asing.

4 pulau di anambas dijual?                            koranpalpos.com - awalnya sempat kisruh terkait rebutan empat pulau antara pemprov sumut dan pemprov aceh.
namun, akhirnya presiden prabowo menegaskan jika keempat pulau dimaksud merupakan milik nangroe aceh darussalam (nad).
kali ini, muncul lagi kehebohan terkait pulau sebagai aset pemerintah indonesia.
dimana, ada kabar jika empat pulau di kabupaten kepulauan anambas (kka) pemprov kepulauan riau (kepri) diduga dijual.
baca juga:iran diserang, dunia bergejolak : di mana posisi rusia dan china ?
baca juga:jodoh 3 bujang: cinta, tradisi, dan komedi dalam balutan budaya bugis-makassar ! 
kasus dugaan penjualan 4 pulau itu malah diketahui melalui salah satu situs dalam jaringan (daring) luar negeri.
terkait penjualan 4 pulau di anamas melalui situs daring luar negeri itu, dibantah badan pengelolaan perbatasan daerah provinsi kepulauan riau (bp2d kepri).
bahkan, kini bp2d kepri berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten setempat, sehubungan informasi mengenai pulau-pulau di kabupaten kepulauan anambas (kka) diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri tersebut.
“setelah mendapat info terkait penjualan pulau di kabupaten kepulauan anambas di situs online di kabupaten kepulauan anambas, bp2d sudah berkoordinasi dengan bupati kepulauan anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik di masyarakat,” kata kepala bp2d kepri doli boniara.
baca juga:siapkan lintasan balapan kejurnas grasstrack
baca juga:mahasiswi di pusaran korupsi
selain dengan bupati kepulauan anambas, kata dia, bp2d juga berkoordinasi dengan gubernur dan wakil gubernur kepri, serta dinas kelautan perikanan (dkp) setempat untuk menyampaikan informasi tersebut.
berdasarkan hasil koordinasi, kata dia, ditegaskan bahwa secara aturan tidak ada penjualan pulau di kabupaten kepulauan anambas kepada warga negara asing.
“berdasarkan aturan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada penjualan pulau kepada warga negara asing. dan penjualan pulau diatur oleh undang-undang,” katanya.
begitu pun hasil koordinasi dengan bupati kepulauan anambas ditegaskan bahwa tidak ada regulasi yang memperbolehkan jual beli pulau secara bebas.
baca juga:rute palembang–kuala lumpur kembali dibuka, gubernur herman deru: ini simbol kebangkitan ekonomi sumsel !
baca juga:gubernur sumsel hadiahkan revitalisasi bkb
“penguasaan pulau-pulau kecil harus melalui mekanisme perizinan yang ketat,” katanya.
dia menegaskan aturan  tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (uu pesisir).
kemudian, peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 10 tahun 2024 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.
doli mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan informasi terkait dugaan penjualan pulau-pulau di kabupaten kepulauan anambas.
baca juga:pengemudi ojol menjerit
baca juga:uji coba budi daya padi apung
“apabila nanti kami mendapat informasi lebih lanjut, kami akan laporkan pada kesempatan pertama,” kata doli.
sementara itu, kementerian dalam negeri (kemendagri) sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi mengenai empat pulau di kabupaten kepulauan anambas (kka) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.
"ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. tapi masih kami dalami," ujar wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto saat ditemui di jakarta, sabtu (21/06/2025).
meski demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui siapa yang menjual keempat pulau tersebut.
mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, bima arya menuturkan segala hal tentang penjualan pulau harus dilakukan sesuai aturan.
dengan demikian, dia akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring, sebelum melakukan tindakan.
"intinya saya pelajari dahulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. itu yang paling penting," katanya menegaskan.
terpisah, kementerian kelautan dan perikanan (kkp) menegaskan keempat pulau di kabupaten kepulauan anambas, kepulauan riau yang diduga dijual di situs pribadi jual beli pulau milik luar negeri, tidak bisa diperjualbelikan karena statusnya berada di dalam kawasan konservasi dan milik negara.
“itu pulau milik negara, jadi ketika akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha harus mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini kkp dan pemerintah daerah setempat,” kata kepala pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (psdkp) kkp batam, kepulauan riau, semuel sandi rundupadang.
keempat pulau tersebut, yakni pulau rintan, pulau mala, pulau tokongsendok dan pulau nakob.
penjualan pulau di kabupaten anambas tersebut viral di media sosial, diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.
semuel mengatakan setelah mengetahui informasi tersebut, tim pangkalan psdkp batam menindaklanjutinya dengan melakukan pendalaman posisi pulau-pulau tersebut.
dia menjelaskan, keempat pulau tersebut belum terdapat aktivitas masyarakat. diduga motif iklan penjualan itu untuk mencari investor.
“kami tidak tahu mereka yang mengiklankan ini terafiliasi dengan perusahaan apa. namun, info dari anggota kami di anambas, ada beberapa perusahaan yang tertarik dan melakukan proses pengurusan izin di pemda anambas untuk usaha wisata,” kata semuel.
semeul menegaskan, pihaknya terus memonitor situasi dan kondisi di pulau-pulau yang ada di anambas maupun di kepri seluruhnya.
terkait status keempat pulau tersebut, kata dia, sudah sampaikan klarifikasi oleh kkp melalui staf khusus menteri kkp bidang komunikasi publik, doni ismanto darwin yang dibagikan melalui media sosial psdkp, kkp.
dijelaskan bahwa situs yang diduga menjual keempat pulau di kabupaten kepulauan anambas berada di ontario, kanada.
keempat pulau itu, kata dia, semuanya berada di dalam kawasan konservasi kepulauan anambas.
kemudian, berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepulauan anambas nomor 3 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kepulauan anambas 2023-2043, keempat pulau tersebut dialokasikan untuk kawasan pariwisata.
kkp juga menjelaskan bahwa tidak ada regulasi di indonesia yang membolehkan penjualan pulau.
pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada pulau-pulau kecil khususnya, karena terkait kedaulatan negara.
regulasi pulau-pulau kecil lebih mengarah para pengelolaan dan pemanfaatan pulau pulau kecil, pemilikan lahan tanah di pulau kecil, pengalihan saham, dan investasi di pulau kecil.
penguasaan atau pemanfaatan di pulau kecil pun tidak dapat dikuasai seluruhnya, karena paling sedikit 30 persen lahan harus dikuasai negara untuk difungsikan sebagai area lindung, akses publik dan kepentingan umum lainnya.
dari 70 persen area yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha wajib mengalokasikan untuk ruang terbuka hijau (rth).
aturan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga geliat iklim investasi di pulau kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian ekosistem.
“empat pulau tidak diperjualbelikan, karena keempat pulau ini wilayah kedaulatan indonesia,” kata doni. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan