PBNU Terlibat Tambang Adalah Fitnah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 15 Jun 2025 - 20:04

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) bersiap menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Amp-Foto: ANTARA-

Menolak segala bentuk politisasi institusi keagamaan, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merusak tatanan nilai umat.

BACA JUGA:Prabowo Terima Telepon Trump

Mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut penyebaran fitnah, agar tidak berkembang menjadi opini publik yang menyesatkan.

“Kami akan terus berada di garda depan membela muruah NU dan melawan disinformasi dengan pendekatan akademis,” tegas Baha’.

Menanggapi isu ini, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga angkat bicara.

Dalam pernyataannya, Yahya menegaskan bahwa PBNU sebagai organisasi tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan kepada individu, baik sebagai komisaris maupun dalam posisi lain di perusahaan mana pun.

“Jika ada pengurus PBNU yang berbisnis atau menjabat di luar, itu merupakan urusan pribadi, bukan atas nama organisasi,” ujarnya.

Dengan demikian, jabatan Gus Fahrur di PT Gag Nikel tidak bisa serta merta dikaitkan dengan PBNU, apalagi hingga dituduh menerima aliran dana yang tidak berdasar

Sementara itu, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga telah memberikan klarifikasi atas posisinya sebagai Dewan Komisaris di perusahaan tambang nikel tersebut.

Ia menegaskan bahwa jabatannya merupakan bagian dari kegiatan profesional pribadinya dan tidak ada hubungan organisatoris dengan PBNU.

“Saya tidak pernah membawa nama PBNU dalam urusan jabatan komisaris. Itu murni aktivitas profesional saya sebagai individu,” ujar Gus Fahrur dalam klarifikasinya.

Ia juga menyesalkan berkembangnya narasi yang mengarah pada pembentukan opini publik tanpa data dan klarifikasi terlebih dahulu.

Menurutnya, hal ini bisa menciptakan kegaduhan sosial dan mencemarkan nama baik pihak-pihak yang tidak bersalah.

Sejumlah pengamat menilai bahwa munculnya isu semacam ini patut dicermati secara lebih luas dalam konteks politik nasional.

pbnu terlibat tambang adalah fitnah                            jakarta – badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi nahdlatul ulama (bem ptnu) se-nusantara secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan keterlibatan pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) dalam aktivitas pertambangan di wilayah raja ampat, papua barat daya.
bantahan ini merespons isu yang beredar di media sosial, khususnya dari unggahan akun tiktok @tanpadusta, yang menyebut pbnu menerima dana dari pt gag nikel melalui seorang individu bernama ananda tohpati.
unggahan tersebut bahkan menyeret nama kh ahmad fahrur rozi atau gus fahrur pengurus pbnu yang juga menjabat sebagai ketua pbnu bidang keagamaan dengan menyoroti posisinya sebagai anggota dewan komisaris di pt gag nikel.
presidium nasional bem ptnu, achmad baha’ur rifqi, dalam pernyataan resminya yang diterima di jakarta, minggu (15/6), mengecam keras isu tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk fitnah yang sangat membahayakan reputasi pbnu sebagai institusi keagamaan terbesar di indonesia.
baca juga:f-pkb: presiden harus ambil alih polemik empat pulau
baca juga:indonesia serukan deeskalasi konflik iran-israel
“nu (nahdlatul ulama) adalah benteng moral umat islam indonesia. fitnah terhadapnya bukan sekadar serangan terhadap lembaga, tapi juga terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman,” ujar baha’.
menurutnya, menyeret institusi sebesar pbnu ke dalam isu pertambangan tanpa bukti yang jelas adalah bentuk sesat pikir yang mencoreng akal sehat publik.
ia menekankan pentingnya memisahkan tindakan pribadi seseorang dari tanggung jawab kelembagaan.
baca juga:kpk lelang barang rampasan di 14 kota, himpun rp24,8 miliar: bukti nyata pemulihan kerugian negara
baca juga:jet pribadi dibeli pakai uang korupsi
sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan disinformasi, bem ptnu se-nusantara menyerukan empat sikap utama:
bersikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi, terutama yang bersumber dari media sosial yang rawan disalahgunakan.
menjunjung prinsip tabayun yakni klarifikasi dan verifikasi serta praduga tak bersalah, sebagai fondasi keadilan sosial.
menolak segala bentuk politisasi institusi keagamaan, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merusak tatanan nilai umat.
baca juga:prabowo terima telepon trump 
baca juga:prabowo tegaskan tak ada reshuffle
mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut penyebaran fitnah, agar tidak berkembang menjadi opini publik yang menyesatkan.
“kami akan terus berada di garda depan membela muruah nu dan melawan disinformasi dengan pendekatan akademis,” tegas baha’.
menanggapi isu ini, ketua umum pbnu kh yahya cholil staquf juga angkat bicara.
dalam pernyataannya, yahya menegaskan bahwa pbnu sebagai organisasi tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan kepada individu, baik sebagai komisaris maupun dalam posisi lain di perusahaan mana pun.
“jika ada pengurus pbnu yang berbisnis atau menjabat di luar, itu merupakan urusan pribadi, bukan atas nama organisasi,” ujarnya.
dengan demikian, jabatan gus fahrur di pt gag nikel tidak bisa serta merta dikaitkan dengan pbnu, apalagi hingga dituduh menerima aliran dana yang tidak berdasar
sementara itu, kh ahmad fahrur rozi atau gus fahrur juga telah memberikan klarifikasi atas posisinya sebagai dewan komisaris di perusahaan tambang nikel tersebut.
ia menegaskan bahwa jabatannya merupakan bagian dari kegiatan profesional pribadinya dan tidak ada hubungan organisatoris dengan pbnu.
“saya tidak pernah membawa nama pbnu dalam urusan jabatan komisaris. itu murni aktivitas profesional saya sebagai individu,” ujar gus fahrur dalam klarifikasinya.
ia juga menyesalkan berkembangnya narasi yang mengarah pada pembentukan opini publik tanpa data dan klarifikasi terlebih dahulu.
menurutnya, hal ini bisa menciptakan kegaduhan sosial dan mencemarkan nama baik pihak-pihak yang tidak bersalah.
sejumlah pengamat menilai bahwa munculnya isu semacam ini patut dicermati secara lebih luas dalam konteks politik nasional.
apalagi, menjelang tahun politik atau tahun pemilu, sentimen terhadap ormas besar seperti nu sering kali dimanfaatkan untuk membentuk opini tertentu.
“isu ini bisa jadi bagian dari strategi framing yang disengaja untuk menjatuhkan citra lembaga keagamaan yang memiliki basis massa kuat,” kata analis media sosial, syaiful huda.
oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima informasi dari media sosial dan tidak langsung menyimpulkan sesuatu tanpa proses tabayun dan verifikasi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan