F-PKB: Presiden Harus Ambil Alih Polemik Empat Pulau

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 15 Jun 2025 - 19:09

Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa-Foto: Antara-

f-pkb: presiden harus ambil alih polemik empat pulau                            jakarta – ketua fraksi partai kebangkitan bangsa (f-pkb) mpr ri, neng eem marhamah zulfa hiz, mendesak presiden republik indonesia, prabowo subianto, untuk segera turun tangan dan memberikan solusi konkret atas polemik sengketa kepemilikan empat pulau antara provinsi aceh dan provinsi sumatera utara.
empat pulau yang menjadi sumber sengketa itu adalah pulau panjang, pulau lipan, pulau mangkir kecil, dan pulau mangkir besar, yang selama ini diklaim oleh kedua provinsi tersebut.
polemik ini semakin memanas pasca-terbitnya keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 yang menetapkan bahwa keempat pulau itu masuk dalam wilayah administrasi sumatera utara.
baca juga:indonesia serukan deeskalasi konflik iran-israel
baca juga:jk tegaskan pulau sengketa masuk wilayah aceh
menurut eem, langkah cepat dan tegas dari presiden sangat dibutuhkan demi menjaga keutuhan bangsa serta menghindari konflik horizontal antarmasyarakat di daerah perbatasan.
“penyelesaian sengketa empat pulau ini harus segera, tidak bisa ditunda-tunda lagi. tentu, sebelumnya, presiden harus melakukan pendekatan konstruktif dan damai antara pemerintah provinsi aceh dan sumatera utara,” ujar neng eem dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, minggu (15/6).
eem juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini seharusnya tidak hanya berada di ranah administratif kemendagri, melainkan sudah sewajarnya ditangani langsung oleh presiden.
baca juga:empat pilar jadi fondasi etika mahasiswa
baca juga:kpk lelang barang rampasan di 14 kota, himpun rp24,8 miliar: bukti nyata pemulihan kerugian negara
menurutnya, konstitusi telah mengamanatkan bahwa kepala negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia (nkri).
“fraksi pkb mpr ri mendukung penuh penyelesaian polemik ini di tangan presiden. ini bukan sekadar konflik administratif, tetapi menyangkut integritas dan persatuan bangsa. kami menyerukan agar pemerintah dan seluruh pihak terkait bekerja sama dan berkomitmen menyelesaikan polemik ini dengan kepala dingin dan niat luhur demi bangsa,” lanjutnya.
eem juga mengingatkan agar para elite politik tidak menjadikan isu ini sebagai komoditas politik yang dapat memicu gejolak sosial. ia menekankan pentingnya menjaga narasi damai dan kolaboratif dalam proses penyelesaian.
baca juga:prabowo tegaskan tak ada reshuffle
baca juga:anggota dpr : pancasila adalah warisan pendiri bangsa 
sinyal positif terkait penyelesaian sengketa ini datang dari wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad. ia mengungkapkan bahwa presiden prabowo subianto telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih langsung proses penyelesaian sengketa tersebut.
“hasil komunikasi dpr ri dengan presiden bahwa presiden akan mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara provinsi aceh dan provinsi sumatera utara,” ujar dasco.
tak hanya itu, dasco menyebutkan bahwa presiden akan memberikan keputusan resmi terkait status keempat pulau tersebut pada pekan depan.
baca juga:prabowo tegaskan: regulasi harus fleksibel, kenyal, dan efisien !
baca juga:ketua dpr ri : lebih dari sekedar afirmatif
hal ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di masyarakat dan memberikan kepastian hukum serta administratif bagi kedua provinsi yang terlibat.
sengketa keempat pulau ini bermula dari ketidakjelasan batas wilayah administratif antara aceh dan sumatera utara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
ketegangan meningkat pasca-terbitnya kepmendagri nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 yang menetapkan empat pulau tersebut berada dalam wilayah sumatera utara, yang kemudian menuai protes keras dari pemerintah provinsi aceh.
baca juga:jadi tantangan implementasi uu tpks
baca juga:wamendagri : kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah 
pemerintah aceh menganggap bahwa keputusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, serta kepemilikan masyarakat adat yang selama ini bermukim dan beraktivitas di wilayah tersebut.
masyarakat di aceh, khususnya di wilayah aceh singkil yang berbatasan langsung dengan pulau-pulau tersebut, juga menuntut kejelasan dan perlindungan hak atas tanah ulayat dan zona tangkap laut yang mereka klaim telah mereka kelola turun-temurun.
sejumlah kalangan menyerukan agar penyelesaian sengketa ini melibatkan mekanisme dialog multilateral antara kedua provinsi dengan pendampingan dari lembaga independen, akademisi, serta tokoh masyarakat. selain itu, kajian ulang terhadap kepmendagri tersebut dianggap penting untuk memastikan keadilan dan akurasi data.
baca juga:senator ri desak presiden turun tangan selesaikan polemik tambang nikel di raja ampat
baca juga:tni ad jalankan peran pertahanan 
“yang paling penting adalah mengedepankan dialog, bukan konfrontasi,” tegas eem.
eem juga mengimbau agar pemerintah pusat segera membentuk tim independen lintas kementerian dan lembaga untuk mengkaji ulang batas wilayah berdasarkan peta historis, data geospasial, serta aspirasi masyarakat lokal. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan