Wamendagri : Kebijakan Rapat di Hotel Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 10 Jun 2025 - 21:15

Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di RSU Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025)-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

"Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.

Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.

BACA JUGA:Bisa Tingkatkan Pelayanan Publik

"Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya.

Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup," tambah Bima.

BACA JUGA:Tak Membahas Reshuffle Kabinet

Wamendagri juga meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing.

"Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda," tambahnya.

wamendagri : kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah                              koranpalpos.com - wakil menteri dalam negeri bima arya sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.
"pak menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan," kata bima dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung di ruang sidang utama gedung a lantai 3, kantor pusat kemendagri, jakarta, selasa.
bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.
ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.
baca juga:bisa tingkatkan pelayanan publik 
baca juga:komisi xi dpr : putusan menteri esdm sudah tepat
"kalau istilah pak menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya.
kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.
namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (phk).
"yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup," tambah bima.
baca juga:tak membahas reshuffle kabinet 
baca juga:survei lsi : kepuasan terhadap pemerintah tinggi karena 4 faktor ini !
wamendagri juga meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing.
"mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda," tambahnya.
pada kesempatan sama, sekretaris jenderal kemendagri tomsi tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas presiden prabowo subianto.
baca juga:bksap : tunjukkan posisi baik indonesia
baca juga:tni ad jalankan peran pertahanan 
tomsi juga menyoroti pelaksanaan pengusulan lokasi untuk program sekolah rakyat dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.
tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.
"kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan," tegas tomsi.
terakhir, ia berharap seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
baca juga:kai angkut 27,73 juta ton barang 
baca juga:peringati haul ke-12 taufiq kiemas di tmp kalibata
"perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai," katanya.
rakor itu turut dihadiri deputi bidang statistik distribusi dan jasa badan pusat statistik (bps) pudji ismartini, pelaksana tugas deputi ii bidang perekonomian dan pangan kantor staf presiden (ksp) edy priyono, deputi i bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan badan pangan nasional (bapanas) i gusti ketut astawa, serta pejabat terkait lainnya.(ant)