Kelulusan PPPK Nakes Dibatalkan, Ada Potensi Indikasi KKN ?

Reporter: Ardi |

Editor: Dahlia |

Kamis , 25 Jan 2024 - 21:24

Calon ASN PPPK mengikuti tes seleksi dan kegiatan pelayanan oleh Nakes di Puskesmas-Foto: Disway dan Antara-

Menurutnya, penyelenggaraan tes harus benar-benar sesuai syarat dan peraturan.

Kelulusan tanpa memenuhi syarat dianggap potensi keterlibatan panitia seleksi dalam praktik KKN.

"Kami menegaskan, jika ada peserta yang lolos tanpa memenuhi syarat, itu mencurigakan dan dapat mengindikasikan adanya tindakan melanggar hukum. Kelulusan yang tidak sesuai syarat harus dibatalkan untuk menjaga integritas proses seleksi," tegas Veri, Kamis, 25 Januari 2024.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa panitia yang terlibat dalam meloloskan peserta tanpa memenuhi syarat harus dihadapkan pada hukuman yang tegas, termasuk pasal pemalsuan dokumen dan pidana korupsi.

"Penegakan hukum harus dilakukan agar ada efek jera dan proses seleksi berjalan dengan transparan serta mengedepankan prinsip keadilan," pungkasnya. ***

kelulusan pppk nakes dibatalkan, ada potensi indikasi kkn ?                            martapura – kabar mengejutkan datang dari proses seleksi calon aparatur sipil negara (asn) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppkdi kabupaten oku timur (okut). 
dimana sebanyak 23 peserta seleksi  asn pppk dari tenaga kesehatan (nakes) di oku timur yang dinyatakan lulus oleh badan kepegawaian negara (bkn) melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten oku timur resmi dibatalkan.
kenapa bisa terjadi? kepala bkpsdm, h sutikman, spd  mm, saat dikonfirmasi kamis (25/1) mengatakan, pembatalan tersebut dìkarenakan adanya kesalahan atau kekurangan syarat administrasi yaitu kurangnya masa kerja yang harusnya syarat minimal dua tahun kerja.
"kami telah melakukan pendalaman terhadap riwayat pengalaman kerja melalui daftar hadir peserta selama mereka bekerja, ternyata dìtemukan belum dua tahun mempunyai pengalaman kerja," terangnya.
baca juga:agus fatoni ingatkan pemilih pemula bijak dalam memilih
baca juga:kpu muaraenim gelar bimtek, pastikan penyelenggara netral 
oleh karena itu, lanjutnya,  pihak bkpsdm oku timur mengusulkan prihal pembatalan p3k itu langsung ke bkn ri.
hal ini tentu manjadi pertanyaan terkait seleksi administrasi tersebut yang bisa meloloskan honorer tenaga kesehatan yang lulus pppk kemarin. 
padahal, saat kembali dìperiksa oleh bkpsdm banyak yang masa kerjanya kurang dari dua tahun.
sedangkan kepala dinas kesehatan oku  timur m yakub  skm saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp mengatakan terkait surat keterangan masa kerja peserta pppk tenaga kesehatan tersebut yang diduga lalai saat penyeleksian, m ya'kub membenarkan.
baca juga:terkait pelecehan siswa, elman : kita harus bertindak tegas !
baca juga:pengungsi banjir butuh sembako dan obat-obatan !
"ya memang benar ada 23 nakes yang ikut test tahun 2023 kemaren terancam kelulusannya dibatalkan. kelulusan tersebut terancam dibatalkan karena ada persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi karena masa kerja kurang dari 2 tahun," ucapnya. 
sementara itu, ketua masyarakat anti korupsi indonesia (maki) sumsel, ir veri kurniawan angkat bicara terkait pembatalan kelulusan 23 tenaga kesehatan (nakes) yang awalnya lulus pppk di oku timur (okut) tersebut.
menurutnya, penyelenggaraan tes harus benar-benar sesuai syarat dan peraturan.
kelulusan tanpa memenuhi syarat dianggap potensi keterlibatan panitia seleksi dalam praktik kkn.
baca juga:bilbao singkirkan barca dari copa del rey
baca juga:stop rekrutmen tenaga honorer, ini alasan pemerintah ! 
"kami menegaskan, jika ada peserta yang lolos tanpa memenuhi syarat, itu mencurigakan dan dapat mengindikasikan adanya tindakan melanggar hukum. kelulusan yang tidak sesuai syarat harus dibatalkan untuk menjaga integritas proses seleksi," tegas veri, kamis, 25 januari 2024.
lebih lanjut, ia menyoroti bahwa panitia yang terlibat dalam meloloskan peserta tanpa memenuhi syarat harus dihadapkan pada hukuman yang tegas, termasuk pasal pemalsuan dokumen dan pidana korupsi.
"penegakan hukum harus dilakukan agar ada efek jera dan proses seleksi berjalan dengan transparan serta mengedepankan prinsip keadilan," pungkasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan