UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 24 Jan 2024 - 21:30

Anggota KPU RI Idham Holik memberikan keterangan usai menghadiri acara Uji Coba Tiga Rancangan PKPU- Foto : Antara-

Idham menegaskan KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

"Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. "Ya nanti dilihat," ujar Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024.

Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024. (ant)

uu pemilu perbolehkan presiden ikut kampanye                            jakarta - anggota kpu ri idham holik mengatakan bahwa undang-undang pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.
"uu pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye," ujar idham di jakarta, rabu.
adapun pasal 281 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (uu pemilu) berbunyi, "kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".
kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara.
baca juga:zulfa maharani khawatir kenakan pakaian pengantin istri glenn fredly
baca juga:terkait pelecehan siswa, elman : kita harus bertindak tegas !
selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.
"norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya," katanya.
sementara fasilitas pengamanan, sambung idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri.
pasalnya, uu pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.
baca juga:rahasia awet muda anggun cipta sasmi
baca juga:pemilu 2024 atau pemilu milenial
"kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti," tambah idham.
dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut kampanye.
idham menegaskan kpu hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
"kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam uu pemilu," katanya.
baca juga:muhaimin kritik hilirisasi tambang, gibran soal ruu masyarakat adat
baca juga:6 kecamatan terendam, warga mulai terserang penyakit ! 
sebelumnya, presiden jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri kabinet indonesia maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pilpres 2024.
"hak demokrasi, hak politik, setiap orang. setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. boleh," kata jokowi di lanud halim perdanakusuma, jakarta (24/1).
namun begitu, jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024. "ya nanti dilihat," ujar jokowi.
baca juga:mega ulang tahun, pdip muara enim bagi-bagi nasi tumpeng
baca juga:dewan siapkan perda transportasi sungai 
komisi pemilihan umum (kpu) ri telah menetapkan tiga peserta pilpres 2024, yakni pasangan anies baswedan-muhaimin iskandar nomor urut 1, prabowo subianto-gibran rakabuming raka nomor urut 2, dan ganjar pranowo-mahfud md nomor urut 3.
masa kampanye pemilu 2024 berlangsung mulai 28 november 2023 hingga 10 februari 2024. setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 februari 2024.
kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 februari 2024. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan