Mahasiswa Ogan Ilir Gelar Aksi Protes, Soroti 100 Hari Kerja Panca-Ardani

Aliansi mahasiswa gelar aksi di kantor bupati Ogan Ilir. -Foto : Isro Antoni-
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada respon konkret, kami akan mobilisasi massa lebih banyak untuk aksi lanjutan,” ujar salah satu orator aksi.
Sementara itu, Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, menyambut baik aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
BACA JUGA:Tiga Fokus Strategis Ini Jadi Sorotan Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo
Ia mengklaim bahwa selama 100 hari kerja, Pemkab telah melakukan berbagai program nyata, salah satunya adalah pelaksanaan pasar murah di 16 kecamatan untuk menekan angka kemiskinan.
“Alhamdulillah, kami juga telah membedah hampir 50 rumah warga miskin, bahkan melampaui target awal sebanyak 40 rumah dalam tiga bulan pertama,” ungkap Ardani. Ia juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Ogan Ilir mengalami penurunan dari 13,28 persen di 2023 menjadi 12,03 persen di tahun ini.
Ardani menambahkan, pihaknya juga telah memperkuat sektor kesehatan dengan melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS.
Program ini menjamin 95 persen warga Ogan Ilir mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis.
BACA JUGA:Pembangunan Gedung IGD RSUD OKU Timur Langkah Konkret Peningkatkan Pelayanan Kesehatan
BACA JUGA:Daging dan Telor Beranjak Naik
Selain itu, Pemkab juga memperkuat layanan rumah sakit dengan menambah peralatan medis, ruang rawat inap, serta menambah 6 dokter umum dan 2 dokter gigi.
“Kami juga sudah merekrut 980 tenaga PPPK dan 2.200 PPPK paruh waktu. Saat ini, perbaikan beberapa jembatan dan ruas jalan desa sedang kami upayakan,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Poin utama menyoroti lemahnya sektor pendidikan.
Mereka mendesak agar fasilitas pendidikan ditingkatkan dan akses pendidikan diperluas, terutama di wilayah terpencil.
Mahasiswa juga mengecam praktik pungutan liar di sekolah-sekolah yang membebani masyarakat. Mereka menuntut Pemkab agar tegas dalam memberantas pungli dan memastikan pendidikan gratis bukan hanya slogan.