3.077 PPPK Sumsel Akan Dilantik 6 Juni 2025: Gubernur Dijadwalkan Memimpin Prosesi !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 02 Jun 2025 - 21:30

Sejumlah Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 mengikuti peresmian dan penyerahan Surat Keputusan (SK) di The Sultan Convention Center, Palemb-Foto : ANTARA-

Meskipun masih ada 17 orang PPPK yang belum menerima Surat Keputusan (SK) sepenuhnya akibat kendala teknis, mereka tetap akan dilantik bersama ribuan pegawai lainnya.

“Mereka tetap dilantik karena proses administratifnya sudah final. Nantinya, hak-hak mereka tetap diakomodasi, termasuk gaji dasar yang akan disesuaikan sebagaimana pegawai honorer,” jelas Ismail.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan penerbitan SK untuk sebagian kecil pegawai tidak akan mempengaruhi status kepegawaian mereka.

Pelantikan ribuan PPPK ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas birokrasi daerah, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih mengalami kekurangan tenaga profesional.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperjuangkan status para tenaga honorer melalui jalur PPPK, sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.

“Para PPPK ini telah berjuang cukup lama. Setelah lolos seleksi, ini saatnya mereka mengabdi secara resmi dalam sistem pemerintahan,” ujar Gubernur Herman Deru dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu.

Program PPPK merupakan kebijakan nasional yang dihadirkan sebagai solusi atas persoalan tenaga honorer yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan kejelasan status.

Dengan diangkatnya ribuan tenaga honorer menjadi PPPK, pemerintah memberikan pengakuan resmi atas kontribusi mereka.

Sebagai PPPK, pegawai akan mendapatkan sejumlah hak kepegawaian seperti gaji sesuai golongan, tunjangan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta kesempatan untuk perpanjangan kontrak sesuai evaluasi kinerja.

Namun, berbeda dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK tidak memiliki hak pensiun.

Meski demikian, status PPPK kini semakin diminati karena membuka akses karier yang lebih luas, khususnya bagi tenaga guru dan kesehatan di daerah.

BKD Sumsel menyebutkan bahwa seluruh logistik pelantikan, mulai dari undangan, atribut seragam, hingga tata cara pelaksanaan sudah hampir rampung.

Prosesi pelantikan akan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol keamanan, kesehatan, dan ketertiban.

3.077 pppk sumsel akan dilantik 6 juni 2025: gubernur dijadwalkan memimpin prosesi !                            koranpalpos.com – pemerintah provinsi sumatera selatan akan melaksanakan pelantikan serentak bagi 3.077 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada 6 juni 2025 mendatang.
para pegawai yang akan dilantik merupakan peserta yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi tahap i pada rekrutmen pppk tahun 2024.
informasi tersebut disampaikan oleh kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi sumatera selatan, ismail fahmi, di palembang, senin (2/6/2025).
ia memastikan seluruh proses administrasi dan pemberkasan pegawai sudah diselesaikan dan saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi teknis pelaksanaan.
baca juga:peduli keselamatan kerja: gubernur herman deru akan biayai bpjs pengrajin besi !
baca juga:putusan mk : pemerintah wajib gratiskan pendidikan sd-smp negeri dan swasta !
“pelantikan direncanakan dilakukan di the sultan convention center, palembang, mengingat jumlah yang cukup besar mencapai lebih dari tiga ribu orang. in syaa allah pelantikan akan dipimpin langsung oleh bapak gubernur herman deru,” ujar ismail.
ismail menjelaskan bahwa pelantikan serentak ini menjadi salah satu pelantikan pppk terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah provinsi sumsel.
ia menegaskan pelaksanaan pelantikan semula direncanakan antara tanggal 4 atau 5 juni, namun akhirnya ditetapkan pada 6 juni 2025 dengan mempertimbangkan kesiapan tempat dan jadwal gubernur.
“ini momentum penting dan bersejarah bagi pemprov sumsel. tidak hanya bagi pegawai yang dilantik, tetapi juga untuk keberlanjutan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tambahnya.
baca juga:pelembang bakal terapkan perda sampah: denda rp 50 juta dan 3 bulan kurungan bagi pelanggar ! 
baca juga:haji mabrur, peradaban dan keadaban
para pppk yang akan dilantik berasal dari berbagai formasi, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
mereka akan langsung ditempatkan sesuai unit kerja masing-masing setelah pelantikan dilakukan.
meskipun masih ada 17 orang pppk yang belum menerima surat keputusan (sk) sepenuhnya akibat kendala teknis, mereka tetap akan dilantik bersama ribuan pegawai lainnya.
“mereka tetap dilantik karena proses administratifnya sudah final. nantinya, hak-hak mereka tetap diakomodasi, termasuk gaji dasar yang akan disesuaikan sebagaimana pegawai honorer,” jelas ismail.
baca juga:koperasi merah putih diluncurkan, gubernur: jadi garda depan ekonomi rakyat !
baca juga:seleksi cpns 2025 dibatalkan, pencaker sumsel kecewa dan desak kepastian rekrutmen 2026
ia menegaskan bahwa keterlambatan penerbitan sk untuk sebagian kecil pegawai tidak akan mempengaruhi status kepegawaian mereka.
pelantikan ribuan pppk ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas birokrasi daerah, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih mengalami kekurangan tenaga profesional.
gubernur sumatera selatan, herman deru, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperjuangkan status para tenaga honorer melalui jalur pppk, sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.
“para pppk ini telah berjuang cukup lama. setelah lolos seleksi, ini saatnya mereka mengabdi secara resmi dalam sistem pemerintahan,” ujar gubernur herman deru dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu.
program pppk merupakan kebijakan nasional yang dihadirkan sebagai solusi atas persoalan tenaga honorer yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan kejelasan status.
dengan diangkatnya ribuan tenaga honorer menjadi pppk, pemerintah memberikan pengakuan resmi atas kontribusi mereka.
sebagai pppk, pegawai akan mendapatkan sejumlah hak kepegawaian seperti gaji sesuai golongan, tunjangan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta kesempatan untuk perpanjangan kontrak sesuai evaluasi kinerja.
namun, berbeda dari pegawai negeri sipil (pns), pppk tidak memiliki hak pensiun.
meski demikian, status pppk kini semakin diminati karena membuka akses karier yang lebih luas, khususnya bagi tenaga guru dan kesehatan di daerah.
bkd sumsel menyebutkan bahwa seluruh logistik pelantikan, mulai dari undangan, atribut seragam, hingga tata cara pelaksanaan sudah hampir rampung.
prosesi pelantikan akan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol keamanan, kesehatan, dan ketertiban.
setelah pelantikan, seluruh pppk akan langsung bertugas sesuai surat penempatan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan riil unit kerja masing-masing.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan