Islam Moderat Hadirkan Syariat dalam Kebhinekaan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 28 May 2025 - 21:06

Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Zuly Qodir-Foto: Antara-

Ia meyakini Indonesia adalah negara yang menghargai kebebasan beragama. Prinsip ini sesuai dengan semangat Perjanjian Madinah pada zaman Rasulullah yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Lebih lanjut Zuly berpesan agar narasi moderasi beragama konsisten dilakukan untuk menekan narasi radikal.

Ia juga mengingatkan umat beragama untuk tidak meniru aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal.

“Upaya kontranarasi terhadap paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak. Narasi moderat harus didukung oleh aksi nyata dan penyebaran nilai-nilai kebangsaan yang kuat,” tuturnya. (ant)

islam moderat hadirkan syariat dalam kebhinekaan                               jakarta - guru besar ilmu sosiologi universitas muhammadiyah yogyakarta prof. zuly qodir mengatakan bahwa islam moderat dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghadirkan syariat dalam konteks kebhinekaan.
zuly mengatakan praktik syariat islam di indonesia tidak bertentangan dengan prinsip keberagaman karena dijalankan dengan menghargai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kebangsaan.
“namun, di tengah upaya menjaga kebersamaan, masih saja muncul kelompok radikal yang menuduh umat islam moderat sebagai kaum munafik karena dianggap tidak mendukung penerapan syariat secara formal,” ucap dia dalam keterangan diterima di jakarta, rabu (28/5).
baca juga:mitra modernisasi alutsista indonesia
baca juga:puan maharani: usulan gelar pahlawan untuk soeharto harus lewat kajian mendalam
ia menjelaskan tuduhan tersebut umumnya didasarkan pada penafsiran ayat al-qur’an yang keliru. penafsiran ayat, misalnya lafaz al hukmu illallah (‘tidak ada hukum kecuali hukum allah’), harus dipahami secara kontekstual alih-alih dijadikan sebagai klaim pembenaran secara sepihak.
"ayat-ayat tersebut memang benar demikian bunyinya, tetapi perlu dipahami bahwa maknanya terbatas pada hukum keagamaan, bukan hukum kemasyarakatan atau kenegaraan,” ujar zuly.
menurut dia, hukum keagamaan seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji memang harus ditaati umat islam. namun, hukum kemasyarakatan atau kenegaraan diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.
baca juga:bpk: wajar tanpa pengecualian
baca juga:presiden prabowo subianto dukung usulan pm anwar 
zuly merasa penjelasan tersebut penting untuk dipahami oleh masyarakat luas. terlebih, di tengah maraknya narasi radikal yang menolak hukum negara dengan alasan melanggar hukum tuhan.
sejak awal berdiri, kata zuly, indonesia telah menyatakan dirinya bukan sebagai negara agama. hal itu diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. kendati begitu, nilai-nilai keagamaan, termasuk islam, tetap dihargai dan diakomodasi oleh negara.
“bukti nyata dari akomodasi ini dapat dilihat dari perayaan hari-hari besar keagamaan yang diakui oleh negara, serta tidak adanya pelarangan terhadap aktivitas peribadatan, baik yang wajib maupun sunah, di seluruh penjuru negeri,” ucapnya.
baca juga:pco pertemukan pejabat dengan penerima manfaat
baca juga:dorong pemerintah atasi lonjakan phk 
ia meyakini indonesia adalah negara yang menghargai kebebasan beragama. prinsip ini sesuai dengan semangat perjanjian madinah pada zaman rasulullah yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
lebih lanjut zuly berpesan agar narasi moderasi beragama konsisten dilakukan untuk menekan narasi radikal.
ia juga mengingatkan umat beragama untuk tidak meniru aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal.
baca juga:mk putuskan permohonan hba-henny tidak dapat diterima : jm-fai menangi pilkada empat lawang 2024 !
baca juga:pentingnya penanaman nilai kebangsaan dan pertahanan 
“upaya kontranarasi terhadap paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak. narasi moderat harus didukung oleh aksi nyata dan penyebaran nilai-nilai kebangsaan yang kuat,” tuturnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan