Tanah Milik Desa Dituding Hasil Menyerobot Kades: Kami Punya Bukti Sah Tak Ada Sengketa

Reporter: Isro |

Editor: Yuli |

Jumat , 23 May 2025 - 13:31

Mantan Kades Pulau Negara Suharto HS-foto:Isro-

KORANPALPOS.COM – Pemerintah Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, membantah keras tuduhan penyerobotan tanah oleh warganya bernama Nima, yang menyebut bahwa pembangunan Posyandu di atas tanah yang diklaim milik keluarganya dilakukan tanpa izin.

Kepala Desa Pulau Negara, Pirmadi, menegaskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah kas desa yang telah lama dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan umum.

Menurut Pirmadi, tuduhan yang beredar melalui pemberitaan di salah satu media online sangat tidak berdasar.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat inventaris dari kepala desa sebelumnya, tanah yang diklaim oleh Nima merupakan tanah milik desa yang telah ditetapkan sejak lama.

“Kami memanfaatkan tanah itu untuk pembangunan Posyandu karena tanah itu adalah milik desa, bukan tanah sengketa,” ujar Pirmadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan Posyandu tidak dilakukan secara sembarangan.

Meski saat ini papan proyek tidak terlihat, hal itu dikarenakan lamanya waktu pengerjaan sehingga plang proyek hilang.

"Nanti akan kami pasang lagi plang proyek pembangunan tersebut,"katanya.

Kendati demikian, segala proses pembangunan tetap mengacu pada peraturan dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ogan Ilir.

tanah milik desa dituding hasil menyerobot kades: kami punya bukti sah tak ada sengketa                            koranpalpos.com – pemerintah desa pulau negara, kecamatan pemulutan barat, kabupaten ogan ilir, membantah keras tuduhan penyerobotan tanah oleh warganya bernama nima, yang menyebut bahwa pembangunan posyandu di atas tanah yang diklaim milik keluarganya dilakukan tanpa izin.
kepala desa pulau negara, pirmadi, menegaskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah kas desa yang telah lama dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan umum.
menurut pirmadi, tuduhan yang beredar melalui pemberitaan di salah satu media online sangat tidak berdasar.
baca juga:ratusan pelajar smkn 1 lubuklinggau demo : tuntut penindakan terhadap oknum guru olahraga diduga cabul
baca juga:teh hitam dan teh hijau produksi ptpn i regional 7 raih penghargaan nasional
ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat inventaris dari kepala desa sebelumnya, tanah yang diklaim oleh nima merupakan tanah milik desa yang telah ditetapkan sejak lama.
“kami memanfaatkan tanah itu untuk pembangunan posyandu karena tanah itu adalah milik desa, bukan tanah sengketa,” ujar pirmadi.
lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan posyandu tidak dilakukan secara sembarangan.
baca juga:lapas kayuagung rutin gelar kegiatan pembinaan kemandirian untuk wbp 
baca juga:bupati launching desa cinta statistik dan desa digital tegal rejo 
meski saat ini papan proyek tidak terlihat, hal itu dikarenakan lamanya waktu pengerjaan sehingga plang proyek hilang.
"nanti akan kami pasang lagi plang proyek pembangunan tersebut,"katanya.
kendati demikian, segala proses pembangunan tetap mengacu pada peraturan dan koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) ogan ilir.
baca juga:kolaborasi lapas dan polres muara enim, langkah strategis optimalkan pengawasan
baca juga:bantu masyarakat akses pangan murah dan tekan inflasi, dkp prabumulih luncurkan program gerbang kita
pihak desa, kata pirmadi, tidak pernah menerima konfirmasi atau hak jawab sebelum berita tersebut diterbitkan oleh media.
“ironisnya, kami tidak pernah dihubungi oleh wartawan terkait untuk dimintai keterangan. hal ini tentu merugikan kami sebagai pemerintah desa dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” jelasnya.
pirmadi juga menegaskan bahwa bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau ingin mempermasalahkan pembangunan posyandu, sebaiknya menempuh jalur hukum resmi.
“silakan layangkan gugatan ke pengadilan. kami juga terbuka, jika ada pihak media atau masyarakat yang ingin melihat dokumen tanah, baik yang asli atau bentuk coppy bisa datang langsung ke kantor desa,” ujarnya.
terpisah, suharto hs, tokoh masyarakat yang juga pernah menjabat kepala desa pulau negara selama 15 tahun (1994–2008), angkat bicara. ia menyayangkan tuduhan terhadap kepala desa saat ini yang menurutnya tidak berdasar dan mencemarkan nama baik desa.
“saya membaca berita tersebut dan merasa miris. karena saya tahu betul riwayat tanah tersebut, bahkan saat saya menjabat, tanah itu pernah digunakan untuk kantor kepala desa pada tahun 1998,” ujar suharto.
suharto juga menceritakan pengalamannya saat mencoba mengklarifikasi berita kepada salah satu wartawan yang menulisnya. 
namun, ia mengaku mendapat respon yang tidak sopan dan arogan. “saya hanya ingin meluruskan, karena saya tahu sejarahnya dan saya warga asli desa ini. tanah itu sudah sejak dulu menjadi tanah kas desa,” tegasnya.
"padaa masa kepemimpinan h. abdullah bin h. wahab, yang merupakan cucu dari h. jalil, tanah tersebut dibeli menggunakan dana bandes dan dijadikan tanah desa. ini bukan klaim sepihak, karena tanah itu memang dibeli dan telah tercatat dalam inventaris desa,” ungkap suharto.
suharto turut menjelaskan bahwa nima, yang mengaku sebagai ahli waris, merupakan anak dari istri ketiga uteh, yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam pembelian tanah tersebut.
“kalau anak dari istri pertama saja tidak pernah mempersoalkan, mengapa nima tiba-tiba mengklaim tanah itu milik nenek moyangnya?” tanyanya.
menutup pernyataannya, suharto berharap media bisa lebih bijak dalam menulis berita, tidak memuat informasi yang belum diverifikasi, dan memberikan ruang bagi semua pihak. 
“kami ingin kedamaian dan ketenangan di desa ini tetap terjaga. jangan ada lagi berita yang menyesatkan dan membuat gaduh masyarakat,” pungkasnya.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 24 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan