Seluruh SPPG Diminta Patuhi SOP Program MBG

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 14 May 2025 - 21:05

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5)-Foto: Antara-

Sebagai bagian dari sistem perbaikan, Ombudsman juga merekomendasikan agar setiap SPPG menjalani audit berkala, baik dari sisi kebersihan dapur, kelayakan tenaga pengolah makanan, maupun kesesuaian menu dengan pedoman gizi seimbang.

“Penting sekali ada pelaporan rutin dan pengawasan lintas sektor. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan agar mekanisme evaluasi berjalan menyeluruh,” imbuh Yeka.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu.

Melalui program ini, setiap siswa di sekolah-sekolah terpilih akan mendapatkan satu kali makan bergizi setiap hari sekolah.

Namun, seiring dengan masifnya cakupan program ini secara nasional, tantangan teknis dan manajerial turut menjadi sorotan, terutama dalam hal pengawasan dan kualitas layanan.

“Program ini sangat baik, tapi tetap butuh pengawasan ketat agar tidak justru membahayakan peserta didik. Kami akan terus melakukan pemantauan,” pungkas Yeka. (ant)

seluruh sppg diminta patuhi sop program mbg                             koranpalpos.com - ombudsman republik indonesia mendorong seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) di berbagai daerah untuk secara konsisten mematuhi standar operasional prosedur (sop) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) guna menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik.
anggota ombudsman ri, yeka hendra fatika, menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap sop bukan sekadar formalitas, melainkan keharusan demi menjamin hak atas makanan yang aman dan layak bagi anak-anak indonesia.
"ombudsman mendorong agar seluruh satuan pelayanan dapur yang beroperasi di bawah program mbg benar-benar melaksanakan sop secara konsisten. hal ini penting agar tidak terulang kembali persoalan terkait dampak kualitas makanan, termasuk risiko keracunan," kata yeka dalam keterangannya usai menggelar rapat koordinasi dengan kepala badan gizi nasional (bgn), dadan hindayana, di kantor ombudsman ri, jakarta, rabu.
baca juga:seskab teddy-dubes australia bahas kunjungan pm albanese
baca juga:siapkan badan regulator bumd 
rapat koordinasi tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program mbg, khususnya pasca mencuatnya insiden keracunan massal yang dialami ratusan pelajar di kota bogor, jawa barat, beberapa waktu lalu.
yeka menegaskan bahwa ombudsman tidak hanya mengawasi aspek kepatuhan prosedur, tetapi juga mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dari hulu ke hilir, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
sementara itu, kepala bgn dadan hindayana menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas untuk membenahi sistem pengawasan internal sejak dua pekan terakhir, menyusul kasus keracunan yang menjadi perhatian publik.
baca juga:hadiri pembukaan konferensi ke-19 puic di dpr
baca juga:harus berdasar refleksi pengalaman
“kami telah melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap penyebab insiden di bogor. hasil awal menunjukkan adanya kelalaian pada tahapan distribusi makanan yang kurang higienis,” kata dadan.
ia menambahkan bahwa bgn juga telah menerapkan langkah-langkah perbaikan menyeluruh, termasuk peningkatan pelatihan keamanan pangan kepada tenaga dapur serta evaluasi rutin terhadap seluruh unit layanan mbg di daerah.
menurut dadan, peningkatan pengawasan juga mencakup pemantauan rantai dingin (cold chain) untuk bahan-bahan yang mudah rusak, serta mendorong penggunaan bahan baku lokal agar kualitas gizi tetap terjaga dan distribusi lebih efisien.
baca juga:bisa benahi tata kelola industri sawit
baca juga:batalkan telegram pengamanan kejaksaan
sebagai bagian dari sistem perbaikan, ombudsman juga merekomendasikan agar setiap sppg menjalani audit berkala, baik dari sisi kebersihan dapur, kelayakan tenaga pengolah makanan, maupun kesesuaian menu dengan pedoman gizi seimbang.
“penting sekali ada pelaporan rutin dan pengawasan lintas sektor. kami akan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dan kementerian pendidikan agar mekanisme evaluasi berjalan menyeluruh,” imbuh yeka.
program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu.
baca juga:tugas pengamanan kejaksaan termasuk kerja sama rutin
baca juga:serahkan hasil pemeriksaan ke badan bank tanah 
melalui program ini, setiap siswa di sekolah-sekolah terpilih akan mendapatkan satu kali makan bergizi setiap hari sekolah.
namun, seiring dengan masifnya cakupan program ini secara nasional, tantangan teknis dan manajerial turut menjadi sorotan, terutama dalam hal pengawasan dan kualitas layanan.
“program ini sangat baik, tapi tetap butuh pengawasan ketat agar tidak justru membahayakan peserta didik. kami akan terus melakukan pemantauan,” pungkas yeka. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan