KPU Siapkan Alat Bukti Hadapi Gugatan PHPU Hasil PSU Pilkada Empat Lawang

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 09 May 2025 - 22:03

Rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Empat Lawang, Minggu (23/3/2025). -Foto: Istimewa-

kpu siapkan alat bukti hadapi gugatan phpu hasil psu pilkada empat lawang                              koranpalpos.com – komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumatera selatan menyatakan kesiapannya dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) terkait pemungutan suara ulang (psu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024. 
gugatan tersebut diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01, budi antoni aljufri dan henny verawati, ke mahkamah konstitusi (mk) pasca pelaksanaan psu pada april 2025 lalu.
ketua kpu sumatera selatan, andika pranta jaya, dalam keterangannya di palembang, jumat (9/5/2025), mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran kpu kabupaten empat lawang saat ini sedang menyusun bahan-bahan pendukung, termasuk draf jawaban dan daftar alat bukti yang akan diajukan dalam proses persidangan di mk.
baca juga:benarkan instruksi bumn nonpublik 
baca juga:eliminasi tbc bukan hanya isu medis tapi soal keadilan 
“proses persiapan sedang berjalan. kami sedang menyusun bahan jawaban atas permohonan pemohon dalam perkara phpu terkait hasil psu di kabupaten empat lawang. semua dokumen penting seperti berita acara, formulir rekapitulasi, dan dokumen pendukung lainnya sedang kami siapkan dan verifikasi,” jelas andika.
perkara phpu ini telah diregistrasi oleh mk dengan nomor perkara: 323/phpu.bup-xxiii/2025. dalam perkara tersebut, pasangan budi-henny menggugat hasil rekapitulasi suara pasca-psu yang dimenangkan oleh pasangan calon petahana joncik muhammad dan yulius maulana.
psu digelar sebagai tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi sebelumnya yang memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat pemungutan suara (tps) karena ditemukan adanya pelanggaran yang dianggap mempengaruhi hasil perolehan suara.
baca juga:tni berlakukan razia gawai prajurit
baca juga:tunggu ruu kuhap rampung dulu
andika menjelaskan, kpu sumsel dan kpu empat lawang telah menyiapkan tim hukum dan pendamping untuk menghadapi sidang phpu.
mereka juga berkoordinasi dengan kpu ri untuk memastikan penyusunan jawaban sesuai ketentuan yang berlaku dan berbasis bukti kuat.
“semua proses dilakukan secara akuntabel dan transparan. kami juga memastikan seluruh tahapan psu telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. prinsip kami adalah mempertahankan hasil pemilu yang sah dan berkualitas,” tegasnya.
 baca juga:barnas adjidin pimpin asdepsi dengan harapan lebih konstruktif
baca juga:konsep retret kepala daerah gelombang 2 tak jauh beda
merujuk pada jadwal persidangan yang dirilis oleh mahkamah konstitusi, agenda pemeriksaan pendahuluan perkara akan dimulai pada 15 mei 2025.
dalam sidang awal ini, mk akan mendengarkan uraian pokok permohonan dari pihak pemohon, yaitu pasangan budi-henny, sekaligus memastikan kelengkapan administrasi perkara.
selanjutnya, pada 16 hingga 19 mei 2025, mk akan menggelar sidang lanjutan yang berisi agenda mendengarkan jawaban termohon (kpu), keterangan pihak terkait (pasangan calon terpilih), serta keterangan dari badan pengawas pemilu (bawaslu) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
kemudian, pada 20 mei 2025, mk akan memeriksa dan mengesahkan alat bukti dari semua pihak, termasuk kpu sebagai termohon.
setelah itu, panel hakim mk akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan pembahasan substansi perkara secara tertutup mulai 21 hingga 25 mei 2025.
“bila semua berjalan sesuai jadwal, putusan atau ketetapan perkara ini akan diucapkan pada tanggal 26 atau 27 mei 2025. namun jika mk memutuskan sidang dilanjutkan, maka jadwal lanjutan akan dilakukan pada 28 mei, dan pengucapan putusan akhir dijadwalkan pada 4 juni 2025,” terang andika.
lebih lanjut, ketua kpu sumsel menegaskan bahwa pelaksanaan psu pilkada empat lawang telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, adil, dan transparan.
pihaknya memastikan bahwa seluruh petugas di lapangan bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang berlaku.
“psu yang kami gelar berjalan dengan lancar, partisipasi pemilih juga cukup baik. jika ada gugatan, itu merupakan hak konstitusional peserta pemilu, namun kami siap membuktikan bahwa prosesnya telah sesuai dengan regulasi,” ujarnya.
ia menambahkan bahwa seluruh tahapan psu telah mendapatkan pengawasan ketat dari bawaslu dan pemantau pemilu, termasuk pemantauan dari masyarakat dan media.
hal ini dinilai menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan psu berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan