Libatkan Partisipasi Publik

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 09 May 2025 - 20:37

Ilustrasi kegiatan belajar siswa tingkat SMA. Insert : Gedung Ombudsman RI Perwakilan Sumsel.-Foto : ANTARA -

Kemudian permasalahan kuota pada jalur prestasi akademik dan non akademik.

Karena sering terjadi di lapangan didapatkan temuan bahwa siswa yang mendapatkan juara kelas dan juara umum bisa kalah dengan siswa yang mendapatkan sertifikat kejuaraan olahraga yang dalam penelusuran Ombudsman RI, sertifikat itu didapatkan secara ilegal dari organisasi olahraga yang tidak terverifikasi.

Sehingga perlu diperjelas pemisahan kuota jalur prestasi untuk akademik dan non akademik.

Selanjutnya tes kompetensi akademik pada jalur prestasi harus diperjelas siapa pihak yang membuat soal, memeriksa jawaban, dan yang mengawasi pelaksaan tes tersebut.

Kemudian ciptakan transparansi dalam Tes Kompetensi Akademik jalur prestasi. Saran lainnya, sekolah tidak boleh menolak kuota penerimaan siswa untuk difabel.

Saran yang diberikan oleh Ombudsman Sumsel itu disambut baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan semua intansi terkait siap bekerjasama dan menyambut baik atas upaya perbaikan tersebut.

Terkait rencana Ombudsman RI Perwakilan Sumsel untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Banyak warga mengaku lega dan menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan yang adil dan merata.

Sejumlah orang tua murid menyatakan kekhawatirannya terhadap praktik-praktik curang yang kerap terjadi dalam proses penerimaan siswa baru di tahun-tahun sebelumnya, seperti manipulasi domisili, permainan kuota jalur prestasi, hingga titipan dari pihak-pihak tertentu.

“Saya sangat mendukung langkah Ombudsman Sumsel. Kami sebagai orang tua ingin proses penerimaan anak kami di SMA negeri berlangsung jujur dan terbuka. Jangan sampai ada siswa yang berhak justru tersingkir karena sistem yang dimanipulasi,” ujar Astuti, warga Kota Palembang, Jumat (9/5).

Senada disampaikan Fikri, warga Banyuasin, yang mengaku tahun lalu anaknya gagal masuk SMA favorit meski memenuhi kriteria zonasi.

Ia berharap pengawasan ketat bisa mengurangi kecurangan dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

“Anak saya zonasinya masuk, tapi tiba-tiba nilai-nilainya kalah dengan siswa dari luar wilayah. Setelah dicek, ternyata banyak yang domisilinya mendadak pindah ke dekat sekolah. Kalau Ombudsman turun langsung, saya yakin keadilan bisa ditegakkan,” katanya.

Selain dukungan, warga juga menyampaikan harapan agar Ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga melibatkan partisipasi publik secara aktif, termasuk membuka posko pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

“Kalau ada posko pengaduan dan laporan kami ditindaklanjuti cepat, itu akan sangat membantu. Warga jadi tidak takut bersuara,” ungkap Lela, orang tua siswa dari Kabupaten Ogan Ilir.

libatkan partisipasi publik                            proses  sistem penerimaan murid baru (spmb) tahun ajaran 2025/2026 kembali menjadi sorotan publik.
seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan spmb dinilai masih rawan terjadinya maladministrasi.
salah satu titik krusialnya terdapat pada jenjang sekolah menengah atas (sma), di mana praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran prosedur kerap ditemukan.
menanggapi kondisi tersebut, ombudsman republik indonesia perwakilan sumsel menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan spmb di wilayah tersebut.
baca juga:jadi ladang subur para pengedar
baca juga:kpk kian tak berdaya
hal ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus memastikan setiap calon peserta didik mendapat haknya secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku.
kepala perwakilan ombudsman sumsel, sumsel, m. adrian agustiansyah menegaskan, bahwa bentuk-bentuk maladministrasi seperti penyalahgunaan kuota jalur zonasi, manipulasi data domisili, hingga praktik titip-menitip siswa oleh oknum tertentu, masih menjadi potensi pelanggaran utama yang perlu diawasi dengan cermat.
“spmb seharusnya menjadi proses yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. namun faktanya, di lapangan masih banyak keluhan masyarakat terkait jalur masuk yang tidak transparan dan terindikasi disusupi kepentingan tertentu,” ujarnya.
lebih lanjut, ombudsman juga mendorong dinas pendidikan provinsi sumatera selatan untuk memperkuat sistem digitalisasi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif.
baca juga:pencegahan dini dan edukasi masyarakat
baca juga:resep dimsum mentai premium ala rumahan
hal ini penting untuk memberikan ruang kontrol publik serta mempercepat penanganan apabila terjadi pelanggaran selama masa pendaftaran hingga pengumuman kelulusan.
tak hanya itu, lembaga pengawas pelayanan publik ini juga akan membuka posko pengaduan selama masa spmb berlangsung.
masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam proses penerimaan siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta yang menerima subsidi pemerintah.
dengan pengawasan yang ketat serta partisipasi aktif dari masyarakat, ombudsman optimistis pelaksanaan spmb 2025/2026 di sumsel bisa berjalan lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik curang yang merugikan hak pendidikan anak-anak indonesia.
adrian agustiansyah menambahkan, berdasarkan permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang spmb, dinas pendidikan provinsi sumsel menjelaskan jalur penerimaan murid baru meliputi jalur afirmasi, domisili, mutasi orangtua dan prestasi. 
berfokus pada satuan pendidikan untuk sma, berdasarkan pasal 30 permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dijelaskan bahwa penentuan persentase daya tampung jalur penerimaan murid baru untuk jalur afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung.
untuk jalur domisili paling sedikit 30% (tiga puluh persen),  jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dan jalur prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
selain itu pada pasal 31 dalam permendikdasmen tersebut dijelaskan dalam menentukan persentase kuota jalur domisili, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan dinas dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon murid.
kemudian pada pasal 32 dijelaskan dalam menentukan persentase kuota jalur afirmasi, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk menghitung potensi jumlah calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan potensi jumlah calon murid penyandang disabilitas.
melihat polemik penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun 2024, ombudsman ri sampai menerbitkan rekomendasi dengan ditemukannya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan ppdb jalur prestasi tingkat sma.
terkait hal tersebut,  adrian agustiansyah memberikan beberapa saran untuk pelaksanaan spmb tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut dalam pelaksanaan spmb tahun 2025, diharapkan dinas pendidikan provinsi sumsel  melibatkan sekolah swasta.
hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 16 permendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan ppdb.
selanjutnya, sekolah negeri menerima siswa sesuai daya tampung yang wajar karena dalam investigasi atas prakarsa sendiri (iaps) yang dilakukan ombudsman tahun 2024 didapatkan temuan di salah satu sekolah negeri, daya tampung 36 siswa menjadi 50 lebih siswa.
hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan agar sistem pembelajaran terlaksana dengan baik.
lalu permintaan dispensasi nama siswa dilakukan sebelum proses spmb bukan setelah proses spmb selesai.
karena sesuai yang kerap terjadi di lapangan, penambahan jumlah siswa secara tiba-tiba terjadi setelah proses penerimaan selesai yang membuat daya tampung tiap sekolah tidak merata.
permasalahan diterapkannya double shift pada sekolah yang membuat jangka waktu pembelajaran tidak optimal.
kemudian permasalahan kuota pada jalur prestasi akademik dan non akademik.
karena sering terjadi di lapangan didapatkan temuan bahwa siswa yang mendapatkan juara kelas dan juara umum bisa kalah dengan siswa yang mendapatkan sertifikat kejuaraan olahraga yang dalam penelusuran ombudsman ri, sertifikat itu didapatkan secara ilegal dari organisasi olahraga yang tidak terverifikasi.
sehingga perlu diperjelas pemisahan kuota jalur prestasi untuk akademik dan non akademik.
selanjutnya tes kompetensi akademik pada jalur prestasi harus diperjelas siapa pihak yang membuat soal, memeriksa jawaban, dan yang mengawasi pelaksaan tes tersebut.
kemudian ciptakan transparansi dalam tes kompetensi akademik jalur prestasi. saran lainnya, sekolah tidak boleh menolak kuota penerimaan siswa untuk difabel.
saran yang diberikan oleh ombudsman sumsel itu disambut baik oleh dinas pendidikan provinsi sumatera selatan dan semua intansi terkait siap bekerjasama dan menyambut baik atas upaya perbaikan tersebut.
terkait rencana ombudsman ri perwakilan sumsel  untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (spmb) tahun ajaran 2025/2026, khususnya di jenjang sekolah menengah atas (sma), mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
banyak warga mengaku lega dan menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan yang adil dan merata.
sejumlah orang tua murid menyatakan kekhawatirannya terhadap praktik-praktik curang yang kerap terjadi dalam proses penerimaan siswa baru di tahun-tahun sebelumnya, seperti manipulasi domisili, permainan kuota jalur prestasi, hingga titipan dari pihak-pihak tertentu.
“saya sangat mendukung langkah ombudsman sumsel. kami sebagai orang tua ingin proses penerimaan anak kami di sma negeri berlangsung jujur dan terbuka. jangan sampai ada siswa yang berhak justru tersingkir karena sistem yang dimanipulasi,” ujar astuti, warga kota palembang, jumat (9/5).
senada disampaikan fikri, warga banyuasin, yang mengaku tahun lalu anaknya gagal masuk sma favorit meski memenuhi kriteria zonasi.
ia berharap pengawasan ketat bisa mengurangi kecurangan dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.
“anak saya zonasinya masuk, tapi tiba-tiba nilai-nilainya kalah dengan siswa dari luar wilayah. setelah dicek, ternyata banyak yang domisilinya mendadak pindah ke dekat sekolah. kalau ombudsman turun langsung, saya yakin keadilan bisa ditegakkan,” katanya.
selain dukungan, warga juga menyampaikan harapan agar ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga melibatkan partisipasi publik secara aktif, termasuk membuka posko pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
“kalau ada posko pengaduan dan laporan kami ditindaklanjuti cepat, itu akan sangat membantu. warga jadi tidak takut bersuara,” ungkap lela, orang tua siswa dari kabupaten ogan ilir.
ombudsman perwakilan sumsel hingga jumat (9/5), telah menyelesaikan 100 laporan pelayanan publik sejak awal januari hingga pertengahan mei 2025.
kepala perwakilan ombudsman ri sumatera selatan m. adrian agustianysah  mengataka, bahwa pihaknya menyelesaikan 100 laporan pelayanan publik sejak awal januari hingga pertengahan mei 2025 ini.
ia menambahkan laporan yang diterima tersebut berasal kebanyakan dari kota palembang, seperti keluhan lampu jalan dan sebagainya.
laporan-laporan tersebut berkaitan dengan permasalahan dalam layanan publik yang diterima oleh masyarakat dari berbagai instansi pemerintah.
namun pihaknya berhasil menyelesaikan, sehingga saat ini, keluhan tersebut sudah mulai tidak dikeluhkan.
"untuk laporan sudah sebanyak 226 laporan sudah kami selesai kan 100, sisanya masih kami tangani penyelesaian masalah nya," katanya.
ia menambahkan dalam setahun nya rata - rata 300 kasus yang kami selesai kan, bahkan ketika ada permasalahan dalam skala besar, pihaknya melakukan penanganan tanpa harus menunggu laporan, seperti mengeluarkan saran korektif seperti terkait ppdb atau jalur masuk sekolah untuk sma.
menurutnya ombudsman sumsel memang bekerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik.
dengan penyelesaian laporan-laporan tersebut, ombudsman sumsel berharap dapat memberikan kontribusi pada perbaikan sistem layanan publik di sumsel.
sebelumnya, akademisi, madi apriadi, memberikan tanggapan serius. dimana madi menekankan, pentingnya pengawasan silang antar-instansi, serta pelibatan masyarakat sipil dan media dalam proses seleksi agar transparansi tetap terjaga.
“sistem prestasi itu harus bisa diuji validitasnya. kalau perlu, buat pengawasan berlapis, termasuk dari ombudsman, bahkan auditor internal dari inspektorat daerah. dengan begitu, publik bisa percaya lagi bahwa jalur prestasi benar-benar milik mereka yang berhak,” tegas madi.
sebagai penutup, madi berharap langkah tegas ombudsman ini menjadi titik awal pembenahan mendasar terhadap proses spmb di sumsel, bukan hanya pada 2025 tapi untuk tahun-tahun berikutnya.
“ini momentum penting untuk memperbaiki wajah pendidikan kita. jangan sampai siswa kehilangan kepercayaan karena proses yang tidak adil. pendidikan itu harus bersih, transparan, dan berpihak pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan