Respons Langsung Keluhan Buruh soal Pajak

Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (kedua kiri), Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban (kiri), dan Ketua-Foto: Antara-
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merespons langsung keluhan buruh saat May Day 2025 terkait persoalan pengenaan pajak terhadap gaji mereka yang dinilai memberatkan.
Di atas panggung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Presiden pada sela-sela pidatonya mendengarkan keluhan buruh mengenai pajak tersebut.
“Ya saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar, lu orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajakin,” kata Presiden pada penghujung pidatonya saat peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
BACA JUGA:Usulkan Tunjangan Operasi Bagi Prajurit TNI Naik 75%
BACA JUGA:Cegah Penyalahgunaan Survei Tahun Politik
“Tetapi, kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong, boleh ya, kalau pajaknya gak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh,” kata Presiden kepada sekelompok buruh yang mengeluhkan masalah pajak.
Presiden kemudian menegaskan keluhan buruh soal pajak bakal menjadi salah satu isu yang dibahas oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang juga akan segera dibentuk oleh Presiden.
“Ya itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Presiden kepada para buruh.
BACA JUGA:Minta Sukseskan Kopdes Merah Putih
BACA JUGA:Berpidato Saat May Day di Monas
Dalam peringatan May Day di Lapangan Silang Monas, Presiden mengungkap rencananya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Dewan itu, yang rencananya beranggotakan tokoh-tokoh dan pemimpin buruh se-Indonesia, bakal memberi masukan-masukan mengenai kepentingan buruh langsung kepada Presiden.
“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh, dan memberi nasihat kepada Presiden (yang) mana undang-undang yang gak beres, dan gak melindungi (pekerja), mana regulasi yang gak bener, dan segera akan kita perbaiki,” kata Presiden Prabowo.
BACA JUGA:Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah : Dibutuhkan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah !