Kabar Gembira : Pembentukan DOB Tunggu Pengesahan Dua Peraturan Pemerintah !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 28 Apr 2025 - 22:53

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.-Foto : ANTARA -

"Tujuan utama adalah rakyat, bukan pejabat. Kalau pemekaran hanya menciptakan pejabat baru tanpa manfaat nyata bagi rakyat, itu artinya kita gagal," katanya.

Dengan demikian, Komisi II DPR menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan DOB baru harus menunggu hingga kedua PP tersebut disahkan.

Rifqinizamy berharap pemerintah segera menyelesaikan draft PP bersama dengan DPR dan stakeholders terkait.

"Kami di DPR siap mendukung, sepanjang semua dilakukan berdasarkan data, kajian akademik, dan perencanaan jangka panjang yang terukur," ujarnya.

Ia juga meminta kepada semua pihak, terutama kepala daerah dan masyarakat yang mengajukan pemekaran, untuk bersabar dan memahami bahwa pembentukan DOB bukan semata-mata soal keinginan lokal, melainkan soal kepentingan nasional.

"Ini soal masa depan bangsa. Harus kita pikirkan matang-matang," pungkas Rifqinizamy.

Polemik pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia memang selalu menjadi topik yang menarik, terutama di tengah keinginan banyak daerah untuk mendapatkan kemandirian fiskal dan administratif.

Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pemekaran daerah membawa dampak positif.

Langkah Komisi II DPR untuk menunda pembentukan DOB hingga regulasi kuat tersedia menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas nasional.

Dengan demikian, ke depan diharapkan setiap daerah baru yang dibentuk benar-benar mampu menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi beban tambahan bagi negara. (ant)

kabar gembira : pembentukan dob tunggu pengesahan dua peraturan pemerintah !                            koranpalpos.com  - ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda, menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru (dob) di indonesia harus menunggu pengesahan dua peraturan pemerintah (pp) terkait penataan daerah.
pernyataan itu disampaikan rifqinizamy kepada awak media di kompleks parlemen senayan, jakarta, pada senin (28/4/2025).
menurut rifqinizamy, saat ini komisi ii dpr lebih memprioritaskan penyusunan dan pengesahan dua pp tersebut ketimbang membahas soal pencabutan moratorium dob yang diberlakukan sejak beberapa tahun terakhir.
"kami tidak membicarakan soal moratorium dulu. fokus utama kami adalah penyelesaian dua pp ini. setelah itu baru kita lihat apakah daerah-daerah yang ada saat ini sudah memenuhi standar ideal atau belum," jelas rifqinizamy.
baca juga:terima kunjungan delegasi federasi industri korsel
baca juga:revisi uu ormas positif demi kemajuan demokrasi 
rifqinizamy merinci bahwa dua peraturan pemerintah yang menjadi fokus tersebut adalah:
1. pp tentang desain besar otonomi daerah
pp ini akan mengatur cetak biru kebutuhan pemekaran atau penggabungan wilayah di indonesia dalam jangka panjang, hingga 100 atau 200 tahun ke depan.
"dengan adanya pp ini, kita akan punya arah yang jelas. misalnya, dalam 100 tahun mendatang, jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di indonesia akan berapa jumlahnya yang ideal. begitu juga dengan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan," katanya.
baca juga:beri jaminan kepastian usaha
baca juga:dorong transisi menuju energi terbarukan
menurut rifqinizamy, saat ini banyak wacana tentang pembentukan daerah baru, seperti kota solo menjadi provinsi sendiri, namun belum ada pedoman objektif tentang indikator dan kriterianya.
"kalau cetak biru ini sudah ada, kita tidak lagi bicara emosional atau tekanan politik, melainkan berbicara berbasis kebutuhan dan perencanaan jangka panjang," tegasnya.
2. pp tentang penataan pemerintahan daerah
pp kedua ini akan berisi daftar daerah yang secara administratif akan dimekarkan atau digabungkan.
"ada dua mekanisme dalam penataan daerah: pemekaran dan penggabungan. selama ini kita hanya mengenal pemekaran, semua ingin mekar. tapi tidak objektif melihat kenyataan bahwa banyak daerah hasil pemekaran yang justru gagal mandiri secara ekonomi dan administrasi," kata rifqinizamy.
ia menambahkan bahwa dalam undang-undang pemerintahan daerah, sebenarnya sudah diatur kemungkinan penggabungan daerah jika dinilai tidak memenuhi kriteria keberhasilan.
"maka dari itu, kita perlu regulasi yang kuat untuk mengatur ini agar negara tidak terus terbebani," tambahnya.
rifqinizamy menyoroti pentingnya keseimbangan jumlah daerah dengan kapasitas keuangan negara.
menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, pembentukan daerah baru hanya akan menambah beban fiskal pemerintah pusat.
"kalau daerah baru terus bertambah tanpa ukuran yang tepat, konsekuensinya jelas: anggaran semakin terbebani, pelayanan publik tidak optimal, dan pembangunan menjadi tidak merata," jelasnya.
ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 341 usulan pemekaran daerah dari seluruh indonesia.
namun, tanpa formula yang jelas, usulan-usulan tersebut tidak akan dibahas satu per satu.
"kita tidak mau bicara case-by-case dulu. kita bicara desain besarnya dulu, formulasinya dulu. setelah itu, baru kita bisa menilai secara objektif mana daerah yang layak dimekarkan, mana yang tidak," ujar politisi pdi perjuangan itu.
selain itu, komisi ii dpr juga berencana mengevaluasi efektivitas daerah hasil pemekaran yang sudah ada.
hal ini untuk mengkaji sejauh mana keberhasilan dob selama ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
"banyak daerah hasil pemekaran yang justru mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. kita harus jujur melihat data. kalau memang tidak efektif, mengapa harus terus menambah daerah baru?" ujar rifqinizamy.
ia mengingatkan bahwa semangat awal dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, bukan semata-mata memperbanyak jabatan.
"tujuan utama adalah rakyat, bukan pejabat. kalau pemekaran hanya menciptakan pejabat baru tanpa manfaat nyata bagi rakyat, itu artinya kita gagal," katanya.
dengan demikian, komisi ii dpr menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan dob baru harus menunggu hingga kedua pp tersebut disahkan.
rifqinizamy berharap pemerintah segera menyelesaikan draft pp bersama dengan dpr dan stakeholders terkait.
"kami di dpr siap mendukung, sepanjang semua dilakukan berdasarkan data, kajian akademik, dan perencanaan jangka panjang yang terukur," ujarnya.
ia juga meminta kepada semua pihak, terutama kepala daerah dan masyarakat yang mengajukan pemekaran, untuk bersabar dan memahami bahwa pembentukan dob bukan semata-mata soal keinginan lokal, melainkan soal kepentingan nasional.
"ini soal masa depan bangsa. harus kita pikirkan matang-matang," pungkas rifqinizamy.
polemik pembentukan daerah otonomi baru di indonesia memang selalu menjadi topik yang menarik, terutama di tengah keinginan banyak daerah untuk mendapatkan kemandirian fiskal dan administratif.
namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pemekaran daerah membawa dampak positif.
langkah komisi ii dpr untuk menunda pembentukan dob hingga regulasi kuat tersedia menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas nasional.
dengan demikian, ke depan diharapkan setiap daerah baru yang dibentuk benar-benar mampu menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi beban tambahan bagi negara. (ant)