Bijak dan Sesuai Azas Kepatutan

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 28 Apr 2025 - 21:10

Ilustrasi kegiatan perpisahan dan wisuda siswa SMA. Insert : Surat edaran Nomor: 420/6974/SMA.2/Disdik. SS/2025 tentang kegiatan wisuda/perpisahan murid pada SMA dan SMK di Provinsi Sumsel.-Foto : ANTARA -

bijak dan sesuai azas kepatutan                            gelaran acara perpisahan atau wisuda di berbagai sekolah kini tak lagi sekadar momen suka cita bagi para siswa dan keluarga.
di balik kemeriahan dan kebanggaan yang disuguhkan, tersimpan keresahan yang semakin sering disuarakan para orang tua murid, terutama soal biaya yang dinilai memberatkan.
tak sedikit wali murid di berbagai daerah, termasuk di sumatera selatan (sumsel), mengeluhkan besarnya beban finansial yang harus mereka tanggung demi mengikuti acara perpisahan yang difasilitasi pihak sekolah.
mulai dari biaya sewa gedung, pakaian seragam khusus, dokumentasi, hingga suvenir, semua harus ditanggung oleh orang tua.
baca juga:gencarkan tindakan, perketat pengawasan
baca juga:3.100 djh sumsel masuk kategori risiko tinggi
padahal, bagi sebagian keluarga, pengeluaran tambahan tersebut menjadi beban tersendiri di tengah kebutuhan hidup yang kian meningkat.
sejumlah orang tua menyatakan, idealnya perpisahan atau wisuda bukanlah acara wajib apalagi bersifat mengikat, apalagi jika berujung pada pungutan biaya yang tak semua orang tua mampu penuhi.
mereka berharap agar instansi pendidikan, baik sekolah maupun dinas terkait, lebih bijak dalam menyikapi fenomena ini.
bagi banyak orang tua, keberhasilan anak menamatkan jenjang pendidikan sudah menjadi kebanggaan tersendiri, tanpa harus dibarengi biaya tambahan untuk seremoni yang mewah. 
baca juga:cuaca ekstrim : waspada ancaman bencana mengintai
baca juga:awas ! produk makanan berunsur babi beredar 
terkait masalah tersebut, pemprov sumsel melalui dinas pendidikan merespon dengan mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan kegiatan perpisahan ataupun wisuda murid sekolah bukan bersifat wajib sehingga lebih baik dilaksanakan secara sederhana dengan memaksimalkan fasilitas sekolah.
"kegiatan wisuda/perpisahan pada sma dan smk bukan sebagai kegiatan yang bersifat wajib. dihimbau untuk dilaksanakan secara sederhana dan khidmat dengan memaksimalkan fasilitas sekolah," kata plt kadisdik sumsel zulkarnain di palembang, senin (28/4).
surat edaran nomor: 420/6974/sma.2/disdik. ss/2025 tentang kegiatan wisuda/perpisahan murid pada sma dan smk di provinsi sumatera selatan itu dibuat menindaklanjuti permendikbud pendidikan dan kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dan surat edaran sekjen kemendikbudristek nomor 14 tahun 2023, tentang kegiatan wisuda pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
baca juga:warga berharap jalan utama gandus segera diperbaiki !
baca juga:musim pancaroba : awas penyakit musiman mengintai !
"kegiatan wisuda/perpisahan pada sma dan smk bukan sebagai kegiatan yang bersifat wajib. dihimbau untuk dilaksanakan secara sederhana dan khidmat dengan memaksimalkan fasilitas sekolah," katanya.
dalam surat edaran itu mengingatkan kegiatan di sekolah agar melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali murid sebagaimana diamanatkan dalam permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.
"pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan dana komite sekolah," jelasnya.
selain itu, kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan perpisahan/pelepasan murid tidak boleh melibatkan pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan, guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat membebani pihak tertentu secara finansial.
"apabila dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan perpisahan/pelepasan murid berpotensi menimbulkan gejolak dan permasalahan, maka kepala sekolah wajib menyesuaikan ataupun membatalkan kegiatan tersebut," kata zulkarnain.
terkait keputusan dinas pendidikan provinsi sumatera selatan (disdik sumsel) yang menegaskan bahwa kegiatan perpisahan atau wisuda siswa bukanlah kewajiban disambut dengan rasa lega oleh banyak orang tua murid. surat edaran nomor: 420/6974/sma.2/disdik.ss/2025 tersebut dianggap sebagai angin segar di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap tingginya biaya seremonial akhir tahun.
sejumlah orang tua murid di palembang dan daerah lain di sumsel mengaku sangat mendukung langkah dinas pendidikan tersebut.
mereka menilai kebijakan ini lebih berpihak kepada kepentingan keluarga, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi.
"saya sangat bersyukur ada surat edaran ini. selama ini acara wisuda sering memberatkan orang tua. biayanya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. padahal bagi kami, yang penting anak-anak bisa lulus dengan baik," ujar  aminah, salah satu orang tua murid di palembang, senin (28/4).
senada dengan itu, rudi, orang tua murid dari kabupaten ogan ilir, berharap agar seluruh sekolah benar-benar mematuhi imbauan yang ada di surat edaran tersebut.
"jangan sampai surat edaran ini hanya formalitas saja. kami berharap sekolah sungguh-sungguh melaksanakan perpisahan secara sederhana dan tidak ada paksaan biaya tambahan," ujarnya.
warga lainnya, lina dari banyuasin, menyatakan bahwa kegiatan perpisahan tetap bisa berjalan tanpa harus mewah.
"yang penting khidmat, sederhana, cukup di sekolah saja. tidak perlu sewa gedung besar, apalagi kalau harus ada sewa pakaian khusus segala macam. itu justru membuat orang tua pusing," katanya.
orang tua murid juga berharap agar sekolah melibatkan komite sekolah dan para wali murid dalam setiap perencanaan kegiatan.
"kalau mau mengadakan acara apapun, harus rembuk bersama orang tua. kalau memang mayoritas setuju sederhana, ya laksanakan sederhana saja," tambah ardi, orang tua murid di prabumulih.
selain itu, masyarakat sumsel juga meminta dinas pendidikan untuk terus mengawasi implementasi surat edaran ini di lapangan.
mereka khawatir ada sekolah yang tetap membungkus acara perpisahan dalam bentuk lain namun tetap membebani orang tua secara tidak langsung.
"saya berharap dinas pendidikan sumsel tidak hanya mengeluarkan edaran, tapi juga memantau langsung pelaksanaannya. agar tidak ada lagi orang tua yang terbebani," tutur erni, warga musi banyuasin.
sementara itu, praktisi pendidikan di sumatera selatan. hendrawadi, s.pd, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan wisuda atau perpisahan tidak bersifat wajib.
"selalu praktisi pendidikan, tentu saya mendukung kebijakan keputusan tersebut," ujar hendrawadi saat dimintai tanggapannya, senin (28/4).
hendrawadi merujuk pada kebijakan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) yang secara tegas telah mengeluarkan pedoman mengenai hal ini.
"sesuai dengan kebijakan kementerian pendidikan, yang menegaskan tidak mewajibkan penyelenggaraan kegiatan wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus," jelasnya.
kebijakan ini ditegaskan dalam surat edaran sekretaris jenderal kemendikbudristek nomor 14 tahun 2023, yang mengatur bahwa wisuda atau perpisahan bukanlah bagian wajib dari proses pendidikan formal di satuan pendidikan.
melalui surat edaran tersebut, kemendikbudristek mengingatkan seluruh sekolah untuk memperhatikan asas kepatutan, kesederhanaan, serta tidak membebani peserta didik dan orang tua/wali murid dalam pelaksanaan acara seremonial.
menurut hendrawadi, prinsip yang ingin ditegakkan pemerintah adalah agar momen kelulusan tetap bermakna tanpa mengesampingkan kondisi sosial ekonomi peserta didik.
"sekolah harus mengedepankan nilai kebersamaan, syukur, dan pencapaian siswa tanpa harus menjadikan acara wisuda atau perpisahan sebagai kegiatan yang memberatkan secara finansial," imbuhnya.
ia juga mengimbau seluruh kepala sekolah, baik jenjang sd, smp, sma, maupun smk di wilayah sumatera selatan, agar benar-benar memperhatikan ketentuan tersebut dalam merencanakan kegiatan akhir tahun ajaran.
"jika pun ada kegiatan perpisahan, itu sebaiknya bersifat sukarela, sederhana, dan tidak mengharuskan biaya yang besar," kata hendrawadi.
lebih lanjut, hendrawadi menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara pihak sekolah dengan orang tua murid.
setiap kegiatan, terutama yang berkaitan dengan biaya tambahan, harus melalui musyawarah mufakat, dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi ekonomi keluarga peserta didik.
"jangan sampai momen yang seharusnya membahagiakan berubah menjadi beban. prinsip pendidikan adalah untuk membangun manusia yang berkarakter, bukan membebani secara ekonomi," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan