Richard Cahyadi Divonis 6 Tahun Penjara : Kasus Korupsi Pengadaan Aplikasi SANTAN di Muba !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Senin , 28 Apr 2025 - 19:54

Caption : Sidang vonis di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin 28 April 2025.-Foto : Istimewa-

richard cahyadi divonis 6 tahun penjara : kasus korupsi pengadaan aplikasi santan di muba !                            koranpalpos.com - kasus tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) kembali mencapai babak baru.
pada senin (28/4/2025) pukul 11.00 wib, pengadilan negeri palembang menggelar sidang putusan perkara korupsi pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa) dan tindak pidana gratifikasi serta pencucian uang yang melibatkan richard cahyadi (rc), mantan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten muba.
dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim kristanto sahat h. sianipar, s.h., m.h., dengan hakim anggota waslam makhsid, s.h., m.h. dan ardian angga, s.h., m.h., terdakwa rc divonis dengan hukuman berat.
kepala kejaksaan negeri muba, aka kurniawan sh mh melalui kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, sh mh, menjelaskan bahwa dalam amar putusan majelis hakim, richard cahyadi dijatuhi hukuman enam tahun penjara serta denda sebesar rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama tiga bulan.
baca juga:putar musik remix : pesta orgen tunggal di desa pipa putih diobrak abrik polisi !
baca juga:sepekan : 5 pemain narkoba di oku berhasil diciduk
tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar rp6 miliar dan usd 2.500.
apabila richard tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang.
jika hasil lelang tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara tambahan selama 2 tahun 6 bulan.
selain richard cahyadi, tiga terdakwa lain dalam perkara ini juga telah dijatuhi hukuman.
baca juga:tiga kali lecehkan korban, begini modus a penyandang disabilitas di lubuklinggau perdaya korban
baca juga:maling di rumah polisi : residivis ini kembali nikmati jeruji besi !
mereka adalah mz, ra, dan ar, yang masing-masing memiliki peran dalam tindak pidana korupsi tersebut.
• terdakwa mz dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp1,71 miliar. apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
• terdakwa ra dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda rp300 juta subsider 2 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar rp60 juta yang langsung disetorkan ke kas negara melalui pemerintah kabupaten muba.
• terdakwa ar divonis 3 tahun penjara, dengan denda sebesar rp300 juta subsider 2 bulan kurungan.
baca juga:cegah begal dan curanmor, ini yang dilakukan polres ogan ilir
baca juga:sehabis ambil uang di bank : hrd pt minanga ogan dilaporkan hilang !
sidang putusan tersebut berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh para terdakwa beserta penasihat hukumnya masing-masing.
jaksa penuntut umum (jpu) dari kejari muba, muhammad reza revaldy, s.h., hadir mewakili negara dalam persidangan ini.
sekitar 10 orang pengunjung yang terdiri dari keluarga terdakwa dan masyarakat umum juga terlihat mengikuti jalannya sidang.
majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
baca juga:senjata api yang digunakan bunuh pjs kades bangun rejo ternyata milik ayah pelaku
baca juga:curi uang dan satu unit motor, pria di ogan ilir ditangkap polisi di oki
khusus terhadap richard cahyadi, hakim menilai bahwa terdakwa sebagai pejabat publik telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.
kasus ini bermula dari pengadaan proyek aplikasi santan di dinas pmd kabupaten muba pada tahun 2019.
aplikasi ini dirancang untuk mendata kepemilikan tanah desa, namun dalam pelaksanaannya diduga terjadi mark-up anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat yang berwenang.
dalam penyelidikan yang dilakukan kejari muba, ditemukan bahwa proses pengadaan aplikasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, dan ada indikasi kuat adanya pengaturan pemenang tender.
tak hanya itu, aliran dana hasil korupsi kemudian dicuci melalui sejumlah transaksi keuangan yang sulit dilacak, memperparah tindak pidana yang dilakukan.
kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, menyatakan bahwa putusan majelis hakim ini merupakan bukti komitmen penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di daerah.
“kami menghormati putusan pengadilan dan mengapresiasi kerja keras tim jpu yang telah membuktikan dakwaannya. ini adalah langkah penting untuk menegakkan hukum, khususnya dalam lingkungan pemerintahan daerah,” ujar harris.
pihak kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kasus ini lebih lanjut apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
"kami tetap melakukan monitoring dan jika ada indikasi pelaku baru atau fakta baru, tentu akan kami tindaklanjuti," tambahnya.
kasus ini menjadi peringatan penting akan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pengadaan di lingkungan pemerintahan.
tidak hanya soal transparansi administrasi, namun juga integritas pejabat publik dalam mengelola dana rakyat.
sejumlah pemerhati anti-korupsi di palembang menilai bahwa kasus seperti ini harus menjadi momentum pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa di seluruh kabupaten/kota di sumatera selatan, agar praktek-praktek penyimpangan serupa tidak terulang.
belum diketahui apakah para terdakwa akan menerima putusan ini atau akan mengajukan upaya hukum banding.
menurut informasi dari pihak kejaksaan, masing-masing terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.
"kita tunggu apakah ada upaya hukum banding dari terdakwa. sesuai aturan, mereka memiliki waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap," tutup kasi intel kejari muba.
dengan putusan ini, kejaksaan berharap dapat memberikan efek jera kepada para pejabat publik yang berpotensi menyalahgunakan jabatannya, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan