KPU Minta Paslon Kalah PSU Legowo

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 25 Apr 2025 - 21:31

Anggota KPU RI, Iffa Rosita.-Foto : ANTARA -

Menurutnya, penyelenggaraan PSU yang bersih dan akuntabel akan menghindari celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempersoalkan hasil pemilihan di kemudian hari.

Lebih lanjut, KPU RI terus mendorong pendekatan tindakan preventif dalam pelaksanaan PSU, agar sengketa hasil pemilu tidak menjadi siklus yang terus berulang.

BACA JUGA:PKB: Gugatan PAW ke MK Tak Tepat

Kunci dari keberhasilan PSU, menurut Iffa, adalah memastikan seluruh proses berjalan transparan, akurat, dan sesuai prosedur.

“Harus ada tindakan preventif agar situasi serupa tidak terulang di kemudian hari. Penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik dan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” ujarnya.

PSU sendiri merupakan instrumen korektif dalam sistem demokrasi Indonesia, yang diberikan oleh MK sebagai jalan penyelesaian sengketa pemilu secara konstitusional.

Namun, jika hasil PSU kembali disengketakan, maka hal ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam penegakan integritas pemilu di lapangan.

KPU RI juga mengingatkan seluruh pihak, baik penyelenggara maupun peserta, untuk memahami bahwa kompetisi dalam pemilu adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat, tetapi yang lebih penting adalah komitmen terhadap hasil yang dihasilkan melalui proses yang sah dan transparan.

Dengan pelaksanaan PSU yang profesional dan penerimaan hasil secara legawa, diharapkan proses demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan lebih matang, tanpa harus diwarnai dengan polemik dan konflik pasca pemungutan suara. (ant)

kpu minta paslon kalah psu legowo                                koranpalpos.com - komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) mengimbau seluruh pasangan calon (paslon) dan pihak yang berkompetisi dalam pemungutan suara ulang (psu) untuk dapat menerima hasil akhir dengan lapang dada, demi menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah sengketa berkepanjangan.
imbauan tersebut disampaikan langsung oleh anggota kpu ri, iffa rosita, usai menghadiri dan memantau langsung rapat pleno rekapitulasi suara psu tingkat kabupaten serang, kamis (24/4).
“saya harap semua pasangan calon bisa legawa serta memiliki sikap lapang dada dalam menerima hasil penetapan perolehan suara ini,” ujar iffa.
ia menekankan bahwa proses psu yang digelar merupakan tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi (mk), yang memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak, baik penyelenggara maupun peserta.
 baca juga:minta pemerintah evaluasi mundurnya 1.957 cpns
baca juga:paparkan misi ri wujudkan kemandirian pangan
kepada jajaran penyelenggara ad hoc di kabupaten serang, iffa memberikan peringatan agar berhati-hati dan profesional dalam menjalankan setiap tahapan psu, terutama saat pleno rekapitulasi hasil suara.
ia mengungkapkan bahwa dari 11 daerah yang telah menyelenggarakan psu pasca putusan mk, tujuh daerah kembali mengajukan sengketa hasil pemilu ke mk.
oleh karena itu, ia berharap kabupaten serang tidak mengalami hal serupa.
“kita harus hati-hati karena dari 11 daerah yang sudah melaksanakan keputusan mk dan menggelar psu, sudah tujuh yang kembali menggugat ke mk. serang jangan sampai ikut-ikutan,” katanya mengingatkan.
baca juga:kpu tetapkan kemenangan joncik-arifai di psu empat lawang : unggul 28 ribu suara ! 
baca juga:minta perkuat tata kelola bumd dan blud pemda
adapun ketujuh daerah tersebut adalah kabupaten puncak jaya, siak, barito utara, buru, pulau taliabu, kepulauan talaud, dan banggai.
iffa menekankan pentingnya integritas dan netralitas dari seluruh jajaran kpu, terutama di tingkat daerah.
menurutnya, penyelenggaraan psu yang bersih dan akuntabel akan menghindari celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempersoalkan hasil pemilihan di kemudian hari.
lebih lanjut, kpu ri terus mendorong pendekatan tindakan preventif dalam pelaksanaan psu, agar sengketa hasil pemilu tidak menjadi siklus yang terus berulang.
baca juga:psu berulang ancam efektiviitas pemerintahan daerah 
baca juga:pkb: gugatan paw ke mk tak tepat 
kunci dari keberhasilan psu, menurut iffa, adalah memastikan seluruh proses berjalan transparan, akurat, dan sesuai prosedur.
“harus ada tindakan preventif agar situasi serupa tidak terulang di kemudian hari. penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik dan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” ujarnya.
psu sendiri merupakan instrumen korektif dalam sistem demokrasi indonesia, yang diberikan oleh mk sebagai jalan penyelesaian sengketa pemilu secara konstitusional.
namun, jika hasil psu kembali disengketakan, maka hal ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam penegakan integritas pemilu di lapangan.
kpu ri juga mengingatkan seluruh pihak, baik penyelenggara maupun peserta, untuk memahami bahwa kompetisi dalam pemilu adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat, tetapi yang lebih penting adalah komitmen terhadap hasil yang dihasilkan melalui proses yang sah dan transparan.
dengan pelaksanaan psu yang profesional dan penerimaan hasil secara legawa, diharapkan proses demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan lebih matang, tanpa harus diwarnai dengan polemik dan konflik pasca pemungutan suara. (ant)