PSU Berulang Ancam Efektiviitas Pemerintahan Daerah

psu berulang ancam efektiviitas pemerintahan daerah koranpalpos.com - the indonesian institute, center for public policy research (tii) menyoroti pemungutan suara ulang (psu) yang berlangsung berulang kali dalam pilkada 2024 berpotensi memboroskan anggaran negara serta menyebabkan kekosongan pemerintahan di tingkat daerah. direktur eksekutif tii adinda tenriangke muchtar mengatakan kepada antara di jakarta, rabu, bahwa psu menambah beban biaya yang sudah cukup tinggi di tengah keterbatasan anggaran. "biaya yang tinggi adalah konsekuensi logis dari psu, terutama dalam situasi efisiensi anggaran, sementara masih banyak kebutuhan lain yang juga membutuhkan dana," katanya  menurut dia, proses pelaksanaan psu yang berulang semakin menunjukkan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pilkada. baca juga:tekankan pentingnya perkuat sistem keamanan digital baca juga:pkb: gugatan paw ke mk tak tepat selain itu, ia mengingatkan bahwa psu berulang dapat menyebabkan kekosongan pemerintahan daerah karena kepala daerah yang terpilih belum dapat menjalankan tugasnya. "meski kementerian dalam negeri (kemendagri) memastikan pelayanan publik tetap berjalan, tetapi penggantian pejabat sementara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat berpotensi memengaruhi kebijakan-kebijakan penting di daerah," ujarnya. dia memberi contoh, keputusan terkait izin pendirian rumah ibadah yang mungkin tidak mendapatkan perhatian serius dari pejabat sementara. lebih lanjut, adinda mengkritisi soal masa bakti kepala daerah yang bisa terpotong jika psu dilakukan lebih dari sekali, yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan. baca juga:jadi peluang perbaikan penyelenggaraan pemilu baca juga:dukung evakuasi warga gaza ke indonesia "jika psu terjadi berulang kali, masa bakti kepala daerah bisa dipersingkat. hal ini tentu menghambat keberlanjutan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat," ujar adinda. dirinya juga menekankan pentingnya evaluasi oleh penyelenggara pilkada, seperti kpu, bawaslu, serta peserta pilkada, untuk memastikan proses pilkada berjalan sesuai asas jujur dan adil. dia mengingatkan bahwa psu yang berulang-ulang dapat membuat publik merasa jenuh dan tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk daerah. dengan meningkatnya partisipasi pemilih dalam psu, menurut dia, publik tetap menginginkan proses yang lebih efisien dan berintegritas agar pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan program pembangunan dengan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. baca juga:ruu asn dibahas di komisi ii dpr atas penugasan baleg baca juga:melihat simulasi penangkapan pesawat asing oleh tni au sebelumnya, mahkamah konstitusi (mk) telah meregistrasi perkara perselisihan hasil psu pilkada 2024. total, ada tujuh perkara yang telah diregistrasi. masih terdapat lima daerah yang belum menggelar psu, yakni kota palopo, kabupaten mahakam ulu, kabupaten pesawaran melakukan pencoblosan ulang pada 24 mei 2025. sementara kabupaten boven digoel dan provinsi papua menggelar psu pada 8 agustus 2025. baca juga:persiapan pemindahan asn ke ikn baca juga:kemenag sumsel beri kesempatan 40 calon haji lunasi bipih hingga 25 april 2025 berikut tujuh daerah yang hasil coblos ulang pilkadanya digugat ke mk: 1. siak 2. kepulauan talaud 3. puncak jaya 4. barito utara 5. buru 6. banggai 7. pulau taliabu. (ant)

Tag

• # biaya pilkada
• # evaluasi kpu dan bawaslu
• # kekosongan pemerintahan
• # masalah psu pilkada
• # adinda tenriangke muchtar
• # efektivitas pemerintahan daerah
• # the indonesian institute
• # pilkada 2024
• # mahkamah konstitusi

Share

• 
• 
• 
• 
•